.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      KORAN TEMPO, KAMIS, 14 JANUARI 2010

      Kebijakan Pendidikan ke Depan


      Winarno Surakhmad, pengamat pendidikan

      Dengan mengambil pengalaman sejak 1945 untuk ditarik kegunaannya ke masa depan, banyak kebijakan pendidikan masa lalu yang sebenarnya tidak atau kurang bijak, dan paling sedikit sering membingungkan para pelaku pendidikan di lapangan. Peristiwa semacam ini ada kalanya terlepas dari perhatian publik. Untuk Indonesia sebesar, seberagam, seunik, sedinamis, dan sekompleks sekarang,  kenyataan seperti itu harus mendapat perhatian sangat serius. Indonesia di masa depan, tidak menjadi semakin sederhana, tetapi semakin kompleks. Karena itu, ke depan, kebijakan pendidikan menjadi se­makin meski dan harus semakin komprehensif, jauh daripada urusan sekolah saja dalam arti yang tradisional seperti yang kita kenal sampai saat ini.

      Sampai hari ini masih terdapat petunjuk bahwa pertautan antara kebijakan pendi­dikan yang dilahirkan oleh pemerintah dan perkiraan (sekarang) sekatar 3,5 juta pelaku pendidikan di lapangan tidak selalu serasi. Bahkan ada kalanya kedua unsur itu kebijakan pemerintah di satu pihak dan sikap para pelaku di lapangan di lain pihak bersifat artifisial, hanya dicari-cari atau dibuat-buat untuk mempertautkannya. Dalam realitas, kebijakan seorang Menteri Pendidikan sering tidak terkait dengan sikap pelaku di lapangan.

       

      Hal ini bukan hanya bam terjadi seka­rang di masa lalu pun sudah terjadi, tetapi kurang dimasalahkan karena akibatnya mungkin tidak tampak dan tidak seberapa terasa, atau bahwa akibat itu masih dalam batas toleransi. Masih sering terjadi bahwa pemerintah memutuskan dan merumuskan untuk menempuh jalan tertentu, ketika pa­ra pelaku di lapangan cenderung kurang memahaminya, atau kurang menyetujuinya, lalu mencari jalan lain, yakni jalan yang berbeda, baik yang bersifat politis maupun yang bersifat teknis.

      Kita dapat melihat bahwa ada rumusan yang praktis memulai dengan premis bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas, sedangkan rumusan yang lain berpegang pada premis bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara. Ada rumusan strategis pendidikan yang reduksionistik, sedangkan di lain pihak ada rumusan yang tetap me­mulai dari amanah konstitusi dan peran masyarakat. Sebenarnya, sejak kemerdekaan 1945 sampai sekarang, kita dapat melihat rumusan kebijakan berbagai Menteri Pendi­dikan yang campur aduk. Masing-masing berdasarkan kepentingan tertentu yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah pada satu saat tertentu. Inilah yang terjadi dalam tiga orde yang kita sudah lalui sampai seka­rang. Kepentingan yang diperjuangkan oleh setiap kebijakan sungguh berbeda-beda, dan inilah yang sering kali sangat membingung­kan para pelaku di lapangan.

      Dari 34 Menteri Pendidikan yang sudah lalu, semakin banyak saja rumusan yang berpegang pada pendidikan sebagai komo­ditas dan strategi pendidikan yang reduk­sionistik. Semakin sedikit kebijakan pendi­dikan yang dirumuskan sebagai hak asasi setiap warga negara, yang didasarkan dan disesuaikan dengan amanah konstitusi. Karena reduksionisme itu, seseorang cen­derung menggunakan pengertian yang terlewat simpel dan karena itu lalu menjadi salah atau keliru mengenai berbagai kebi­jakan yang berkaitan dengan pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya, direduksi menjadi kecerdasan bereaksi terhadap persoalan ujian yang dinamai ujian nasional, yang menyebabkan nilai "bimbel" sekarang semakin lebih penting daripada nilai sekolah. Pengertian dan strategi semacam inilah yang, menurut kami, tidak bijak, apalagi bila untuk ditempatkan di masa depan.

      Rumusan kebijakan pemerintah di masa lalu hampir-hampir tidak menyisakan ruang untuk peran positif generasi muda dalam membangun masa depan. Ini sebuah dari sejumlah kelemahan yang serius dari berbagai rumusan kebijakan masa lalu. Untuk menghindari kebijakan pendidikan yang kurang bijak, atau dengan perkataan lain untuk membuat kebijakan itu lebih relevan dengan tuntutan masa depan, sedikitnya diperlukan kebijakan yang bersifat sebagai berikut.

      Pertama, berjangka jauh lebih panjang ke depan, dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku selama dan setiap 5 tahun saja, atau maksimal seumur pemerintahan dalam sebuah kabinet. Sesungguhnya tidak ada pendidikan di dunia ini, di mana pun, yang usianya hanya 5 tahun.Yang disusun sesingkat itu dalam sebuah kabinet hanyalah bagian dari sebuah proses yang lebih panjang, katakanlah 15,25, 50, atau bahkan 100 tahun. Hanya dengan demikian kita dapat memperkirakan arah dan tujuan masa depan yang lebih relevan.

      Kedua, berjangka jauh lebih partisipatif dari apa yang terjadi di masa lalu. Generasi tua cenderung melupakan generasi muda sebagai unsur yang penting dalam membangun masa depan. Dalam sejarah, kita dapat mendeteksi bahwa bukan hanya menyisihkan generasi muda dalam pembangunan, tapi ada tanda-tanda sebaliknya bahwa generasi muda pun mulai memperlihatkan ketidakpercayaan mereka terhadap generasi tua. Artinya, kita mengikat tan­da-tanda perpecahan generasi, fenomena yang jelas tidak menguntungkan. Para perumus kebijakan harus menyadari bahwa masa depan adalah hak generasi muda, bukan lagi hak generasi tua.

      Ketiga, berjangka jauh lebih variatif dari Indonesia masa lalu. Ada satu masa ketika kekuatan pendidikan dibina dalam keseragaman. Seragam dalam sistem, seragam dalam kurikulum, seragam dalam ujian, pokoknya seragam dalam segala hal, dari Sabang sampai Merauke. Belum lama ini, melalui kesepakatan kita mengenai otonomi daerah, kita semua sepakat untuk mendaerahkan pendidikan, dan membangun kekuatan baru melalui keberagaman dae­rah, yang dalam waktu 10 tahun terakhir ini saja keberagamannya sudah melebihi 400 buah daerah otonom. Ini sebuah kondisi yang masih sangat baru bagi perumus berbagai kebijakan.

      Keempat, berjangka jauh lebih terpadu dari apa yang biasanya secara terbatas menjadi tanggung jawab Departemen Pen­didikan Nasional. Di mana pun, sebuah departemen bukanlah gambaran kehidupan yang nyata dan sebenarnya, yang memisahkannya dari kehidupan yang lebih luas, tetapi hanya sebuah cara membagi tugas. Ini mengharuskan para perumus kebijakan untuk berpikir secara terpadu. Hanya de­ngan demikian para pelaku pendidikan di lapangan dapat bertugas secara integral sesuai dengan kehidupan yang nyata.

      Kelima, berjangka jauh lebih terfokus dari pengertian pendidikan yang sempit. Negara yang menggunakan sekolah seba­gai salah satu strategi kemajuan bangsa seperti Indonesia harus menjadikan seko­lah sebagai proses pembudayaan dalam arti yang luas. Bahkan, lebih luas lagi, kebi­jakan pendidikan harus menjadikan seko­lah sejak awal sebagai tempat pembinaan bangsa. Sedini mungkin, melalui sekolah, kebijakan pendidikan harus mulai memba­ngun Indonesia. Dengan lain perkataan, kebijakan pendidikan masa depan harus menjadi tuntunan sebuah bangsa yang bersatu.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:06  

      Items details

      • Hits: 1034 clicks
      • Average hits: 11 clicks / month
      • Number of words: 2943
      • Number of characters: 23788
      • Created 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 122
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126685
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC