.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      REPUBLIKA, 26 MEI 2008

       

      Awan Hitam Bantuan Pendidikan

       

      Ketua Komite SMAN 9 Bandung, Drs Asep Mulyadi M.Pd mem­buka lernbar demi lem­bar laporan pertang­gungjawaban (LPJ) kepala SMAN 9 Bandung yang habis masa jabatannya karena pensiun. Asep tak seridirian. Saat itu, 28 Februari 2008, ia ditemani beberapa orang anggota Komite Sekolah juga Sek­retaris SMAN 9 Bandung, R Erwin Permadhie.

      Ada yang mencolok dari LPJ kepala sekolah terutarna dalam poin bantuan rutin bernama uang yang harus dipertanggungjawab­kan (UYHD). UYHD rrierupakan bantuan rutin yang diberikan Pemkot Bandung untuk pemeli­haraan sarana prasarana, alat tulis kantor (ATK), dan penyedia­an sumber daya seperti air listrik, juga telepon.

       

      UYHD diberikan kepada SD, SMP, SMA/SMK negeri di Kota Bandung. Besarannya tergantung dart jumlah siswa, dan sumbernya APBD. Menurut Kasubdin Bina Program Disdik Kota Bandithg, Abdul Ghaos, UYHD untuk SD besarannya dipukul rata Rp 1,5 juta per sekolah per tiga bulan. Bantuan itu merupakan tambah­an dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

      UYHD yang diterima SMAN 9 Bandung per tiga bulannya berki­sar Rp 15 juta hingga Rp 18 juta. Melihat ketidakjelasan penggu­naan UYHD, Komite SMAN 9 Bandung akhirnya membentuk tim verifikasi. Tim terdiri dari tiga oranggakni, Enny Suartiny, Dede Karmilah, dan H Acmad Zainal. Verifikasi dilakukan kepada Bendahara SMAN 9 Bandung, So­pandi Sodik.

      Dalam verifikasi tersebut dite­mukan sejumlah keganjilan. Mi­salnya, untuk UYHD periode Juli­ - September 2007 tercatat Rp 17.825.000, namun dana yang di­terima bendahara tidak sebesar itu. Tim verifikasi menduga ada­nya kebocoran, di antaranya di Disdik sebesar 7,5 persen, rekanan kerja 7,5 persen, PPN dan PPh 12,5 persen. Penerimaan total riil pun hanya tinggal Rp 12.901.875.

      Uang itu digunakan untuk pengecatan ruang tata usaha, pembelian alat tulis kantor (ATK), pembelian 1 unit komputer di ru­ang perpustakaan, serta perbaikan mesin ketik manual di ruang TU. Penggunaan dana tersehut tidak dilengkapi bukti yang otentik, karena semua dokumen itu telah diserahkan kepada kepala sekolah. Sedangkan bendahara hanya melaksanakan tugas dari kepala sekolah dan mernbukukannya dalam laporan.

      Tim verifikasi menilai ada pe­langgaran karena pada periode tersebut tidak pernah ada per­baikan motherboard dan hard disc senilai Rp 970 ribu. Namun faktur dan kuitansi dari PD Pelajar Pe­juang No 015./PP/.V11/2007 ter tanggal 15 Agustus 2007 tertera angka Rp 970 ribu untuk perbaik­an motherboard. Tim menduga faktur dan kuitansi itu fiktif. Selain itu ada juga faktur No 028/ KS/IX/2007 dari PD Kembang Sepatu untuk service mesin risso.

      Indikasi pelanggaran pun ter­cium dari UYHD periode Oktober­-Desember 2007 sebesar Rp 15.190.000 yang ditandatangani pi­hak terkait. Sama halnya dengan priode sebelumnya, uang yang di­terirna bendahara hanya Hp 11.012.750. Pemkot Bandung melalui Disdik Kota Bandung pun mem­berikan bantuan berupa file cabinet tahun 2007 sebesar Rp 17.725.500. Namun lagi-lagi, jumlah. yang diterima sekolah tidak sebesar itu.

      Uang itu digunakan untuk membeli tiga lemari arsip dari PD Pelajat Pejuang sebesar Rp 6.150.000, yang ternyata tidak benar. Karena tim menemukan kuitansi pembuatan lemari arsip yang dibuat karyawan TU SMAN 9 Bandung. Tim juga menemukan faktur dan kuitansi dari PD Kernbang Sepatu No 014/Fak/XI/2007 tertanggal 14 November 2007 untuk pembelian 15 tulis papan tulis Rp 6.075.000. Namun pada periode tersebut tidak ada pen­gadaan 15 papan tulis.

      Dalam verifikasi terhadap ben­dahara sekolah, Sopandi Sodik yang dilakukan 17 Maret 2008, Sopandi mengaku tidak menge­tahui secara detail penggunaan uang tersebut. Selama ini, Sopandi hanya mencairkan uang yang turun dari pemerintah setiap periode. Setelah pencairan, ben­dahara sekolah tidak memegang uang dan langsung menyetorkan­nya kepada kepala sekolah.

      Bendahara, kata Sopandi, ha­nya meIaksanakan tugas jika kepala sekolah rnemerintahkan untuk pernbelian, pengadaan, dan pemeliharaan, yang semua bukti fisiknya disetorkan kepada kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bi­dang sarana prasarana yang se­rnestinya mengetahui periggimaan UYHD, tidak pernah dilibatkan.

      Hasil tim verifikasi tersebut pada April 2008 dilaporkan kepada Wali Kota Bandung, Disdik Kota Bandung, Dewan Pendidik­an Kota Bandung, Forum Kornite SMA Negeri Kota Bandung dan Ketua Komisi D DPRD Kota Ban­dung. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari eksekutif maupun legislatif.

      Lebih jauh Sopandi juga men­jelaskan bahwa ada oknum bagian keuangan Disdik Kota Bandung yang melakukan pemotongan pembayaran sebesar 7,5 persen terhadap bantuan UYHD ke SMAN 9 Bandung. Pengakuan da­ri Sopandi inilah yang menjadi cikal bakal tim verifikasi men­duga adanya indikasi kebocoran UYHD di Disdik.

      Ihwal pernotongan ini juga di­rasakan Bendahara SMAN 14 Bandung, Sumarni. Dia Menjelas­kan bahwa UYHD yang diteri­manya di akhir periode Desember 2008, bernilai total Rp 15.190.000. Jumlah tersebut rnenurut dia, su­dah dipotong sebesar 7,5 persen oleh Disdik. Namun ia tidak tahu potongan itu untuk apa.

      Mendengar hal itu, Kepala SMAN 14 Bandung, Arief Achdar terlihat kaget dan memastikan ke­pada Sumarni soal kebenaran po­tongan tersebut. Saat ditanya atas­annya, Sumarni menegaskan uang yang diterima mengalami pemotongan. Setelah melalui pengecekan, Sumarni mengungkap­kan bahwa potongan disebut sebagai pajak pembelian barang.

      Disdik Kota Bandung sendiri membantah adanya potongan 7,5 persen untuk UYHD ataupun jenis bantuan lainnya. Bendahara Disdik bendahara pengeluaran Disdik Kota Bandung Rochman S Sos, menyatakan Disdik tidak memotong apapun. Pencairan dana UYHD langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing tanpa pemotongan. Kalaupun ada pemotongan untuk pajak, secara otomatis dilakukan oleh masing-masing sekolah.

      Rochman menjelaskan, setiap pembelian di atas Rp 1 juta, akan ada pemotongan untuk pajak. Namun potongan itu dilakukan secara langsung oleh sekolah bukan Disdik. Menurut dia, Disdik tidak mungkin melakukan potongan, karena pihaknya tidak mengetahui jenis barang ataupun besaran uang yang akan dikeluarkan.

      Jurnlah UYHD dari Disdik jika di hitung per sekolah memang ke­cil. Namun saat ini di Kota Ban­dung terdapat 646 SDN, 52 SMPN, 27 SMAN, dan 15 SMKN. Tak hanya soal jumlah, alokasi dana itu juga harus transparan un­tuk menciptakan iklim yang sehat bagi dunia pendidikan.

       


       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 10:54  

      Items details

      • Hits: 336 clicks
      • Average hits: 3.6 clicks / month
      • Number of words: 1709
      • Number of characters: 13661
      • Created 7 years and 10 months ago at Wednesday, 22 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Wednesday, 22 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 77
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126552
      DSCF8794.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC