.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail
      Article Index
      Dua Masalah Besar
      Page 2
      Page 3
      Page 4
      Page 5
      Page 6
      All Pages

      Dua Masalah Besar

      Permasalah terbesar bangsa Indonesia, bahkan kemanusiaan pada umumnya, dalam sepanjang sejarahnya adalah masalah kemiskinan. Bahkan banyak yang meyakini bahwa kemiskinan ini telah melahir-kan ”penyakit turunannya” seperti kejahatan, kebo-dohan, pengangguran, dan penyakit sosial lainnya.

      Menurut para ahli, sekarang ini kemiskinan bukan lagi sekadar masalah kesenja-ngan pendapatan (income discrepancy), tetapi lebih kompleks lagi menyangkut masalah ketidakberdayaan (incapability), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skills), dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (scarcity of capital and resources).

      Mengapa Kemiskinan Terjadi?

      Beragam pendapat untuk menjawab pertanyaan ini. Namun apabila dikelompokkan maka akan ada dua faktor determinan utama penyebab kemiskinan selain faktor bencana alam atau kemiskinan alamiah, yaitu faktor struktural dan faktor kultural.

      Dalam perspektif struktural, masyarakat menjadi miskin karena mereka dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak memihak kepada kaum miskin. Atau karena negara tidak bisa dan tidak mampu mengurus rakyatnya. Menurut Suswono (2008) kemiskinan terjadi karena terjadinya disfungsi negara dalam menjalankan perannya. Disfungsi yang pertama tampak dalam hal fungsi distributif negara, yakni bagaimana negara mengalokasikan sumberdaya, anggaran, kesempatan ekonomi secara adil. Mestinya, dengan fungsi distributifnya, negara berkewajiban dalam membantu mereka-mereka yang termarjinalkan oleh mekanisme pasar dalam kehidupan ekonomi yang terjadi. Fenomena kemiskinan ekstrem dalam bentuk busung lapar dan kelaparan adalah sebuah cerminan kegagalan negara dalam mewujudkan fungsi distributifnya. Disfungsi yang kedua adalah disfungsi stabilitataif, yang mana negara tidak berhasil dalam menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Selain kelaparan dan kemiskinan absolut, masalah pengangguran juga merupakan contoh dari disfungsi negara yang kedua ini.

      Pendapat Suswono di atas banyak diamini atau senada dengan para pakar lain yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidakadilan negara dalam memperlakukan rakyatnya. Sri-Edi Swasono (2008) mencontohkan dalam pemberian kredit untuk para pengusaha kecil yang dinilainya sangat diskriminatif sehingga dia mengatakan tidak ada bedanya dengan ”cultuurstelsel” yang teradi pada zaman kolonial. Sukardi Hasan (2008) juga memberikan sebuah ilustrasi tentang disfungsi distributif negara dengan menyodorkan sebuah data bahwa terdapat disparitas yang teramat tajam dalam hal pengelolaa sumber daya alam (SDA). Sistem ekonomi yang kapitalistis ini telah membuat 80% kekayaan alam hanya dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% saisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat. Dia juga menambahkan bahwa kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin.

      Dalam pandangan budaya, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kapabilas masyarakat yang diakibatkan budaya masyarakat tertentu, misalnya rasa malas, tidak produktif, ketergantungan pada orang lain, dan kebodohan. Secara Kultural, kemiskinan juga disebabkan pandangan dunia yang keliru, yang dipengaruhi pemahaman nilai-nilai agama yang pasif dan fatalistik. Doktrin takdir bahwa Tuhan telah menentukan segalanya sejak setiap manusia diciptakan, termasuk kaya-miskin, status sosial, kecerdasan, membelenggu mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan agama yang mencerahkan. Gambaran kemiskinan dari perspektif kultural lebih jelas lagi dikemukakan oleh Devereux (dikutip dari Teddy Lesmana, 2008). Beliau mengatakan bahwa ada tiga determinan penyebab kemiskinan. Pertama, produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya upah kerja yang diterima dan rendahnya hasil dari input produktif lainnya. Kedua, kerentanan (vulnerability), yakni situasi di mana risiko dan konsekuansi akibat turunnya pendapatan dan konsumsi. Ketiga, ketergantungan (depedency), yakni ketidakmampuan menghasilkan pendapatan secara independen karena ketidakmampuan bekerja. Dalam perspektif budaya ini, ternyata bahwa akar dari kemiskinan sejatinya bukan sekadar persoalan ekonomi belaka.

      Menurut penulis, faktor budaya inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya tragedi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Apabila kapabilitas masyarkatnya tinggi akan dengan mudah untuk melakukan resistensi atau perlawanan terhadap ketidak- adilan struktural. Bukankan dalam Kitab Suci difirmankan bahwa ” Allah tidak akan mengubah suatu kaum, kalau kaum itu tidak mau mengubah dirinya sndiri”. Semua perubahan berawal dari perubahan individu terlebih dahulu.

      Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada apa yang disebut Amartya Sen (1999)sebagai human capability. Elemen dasar human capability adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualtias hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


      Maka sangatlah tepat apabila ingin memustuskan lingkaran setan kemiskinan dengan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Hal tersebut senada dengan pendapat Prof. Sunaryo Kartadinata, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang mengakatakan bahwa untuk memutus kemiskinan diperlukan upaya pendidikan yang mampu mengikis "budaya miskin", seperti sikap bergantung pada orang lain, berorientasi jangka pendek, bersikap "instan", dan cepat puas.Orientasi ini harus digeser ke arah pemupukan sikap dan kebutuhan untuk berprestasi berlandaskan spirit yang diwariskan sebagai nilai-nilai kebudayaan. Terapi budaya ini tidak semata-mata tanggung jawab sekolah, melainkan terlebih menjadi tanggung jawab masyarakat terutama menyangkut penampilan "contoh" perilaku keseharian yang banyak ditampilkan terutama di media elektronik yang sangat sarat dengan budaya instan dan jauh dari nilai-nilai pedagogis dan kebutuhan untuk berprestasi. Perlu ada perubahan mindset masyarakat dalam memaknai proses dan hasil pembelajaran.

      Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah pendidikan yang seperti apa yang dapat memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Justru yang terjadi sekarang adalah, institusi pendidikan menjadi produsen terbesar dalam menghasilkan penganggur dan penjahat. Menurut data terakhir dari BPS sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas (Kompas, 22 Agustus 2008). Menurut pengamatan Eko Prasetyo (2006) enam puluh persen kejahatan dan kekerasan dilakukan oleh pelajar.

       

      Kemelut Pendidikan

      Dunia pendidikan nasional kini sedang menunjukkan aneka drama ironis, absurd, bahkan tragis: tawuran antarpelajar dan mahasiswa, siswa bunuh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah, penyerangan sekolah oleh masyarakat atau aparat, pencurian soal ujian nasional (UN), pembocoran dan jual beli kunci jawaban oleh oknum panitia, dan terakhir para guru yang membetulkan jawaban ujian siswa, education absurdity.” (Yasraf Amir Piliang, 2008). “Praksis pendidikan nasional kian kering dan cenderung menyesatkan. Hal itu karena terlepas dari proses kebudayaan dan lingkungan sosial yang ada. Substansi pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia (Ki Hadjar Dewantara) atau sebagai proses pemanusiaan manusia (Driyarkara) justru terabaikan oleh berbagai persoalan teknis, manajerial, dan birokrasi. Padahal, ketiga masalah itu seharusnya hanya menjadi penopang substansi pendidikan, bukan sebaliknya. (Darmaningtyas, 2008)”.

      Kedua kutipan di atas saya ambil dari artikel beliau berdua di “Opini” harian Kompas tanggal 2 Mei 2008 untuk mewakili gambaran kemelut pendidikan nasional. Setelah saya mengamati opini dari berbagai pakar yang dimuat di media massa dapat disimpulkan bahwa terjadinya kemelut pendidikan di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor determinan:

      Pertama, faktor ideologi. Dalam perspektif ideologis, kemelut pendidikan terjadi karena negara telah menerapkan ideologi kapitalisme atau neoliberalisme dalam mengelola pendidikan. Jerat kapitalisasi pendidikan, menurut Darmaningtyas, telah menjadikan pendidikan bukan lagi berorientasi kepada pencerdasan dan pemanusiaan manusia, tetapi justru menjadi ajang mengeruk keuntungan finansial. Indikator lain telah terjadinya kapitalisasi pendidikan adalah dengan diterapkannya istilah-istilah manajemen industri/ekonomi dalam dunia pendidikan, seperti misalnya istilah “SDM” (sumber daya manusia) yang diadopsi mengganti kata “manusia”. Padahal menurut Fuad Hassan istilah manusia itu lebih kompleks dan multidimensi daripada SDM yang lebih bersifat ekonomis dan dapat dieksploitasi ( Darmaningtyas, 2008)

      Pendidikan menjadi sarana rekolonialisasi dan reimperialisasi neoliberal dalam menghegemoni seluruh ruang gerak manusia (Muhammadun AS, 2008). Lembaga pendidikan tengah mengembangkan diri menjadi suatu industri yang mengikuti logika kapitalisme “pasar bebas” yang memosisikan sekolah sebagai pasar dan peserta didik sebagai pembeli barang dan jasa (Haryono, 2008), serta ilmu pengetahuan semagai komoditas. Peran lembaga pendidikan bergeser dari yang semula didukung negara untuk pemenuhan hak-hak pendidikan dan mencerdaskan bangsa, menuju pada industri yang dikembangkan dan dikelola dengan sepenuhnya mengikuti logika “permintaan dan penawaran” pasar bebas (Harahap, 2008). Dalam konteks seperti ini, kegiatan mendidik tidak lagi berlangsung secara manusiawi dan ikhlas, tetapi penuh pamrih dan eksploitasi. Hilangnya peran negara dalam pendidikan ini akan berdampak pada munculnya lingkaran setan kemiskinan. Banyak anak generasi yang gagal mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka tetap dalam kondisi msikin dan bodoh. Karena miskin, tidak bisa bersekolah atau bersekolah tapi di daerah pinggiran yang serbaberkekurangan. Tidak bisa bersekolah, lalu tidak bisa mengubah nasib. Kemiskinan dan keterbelakangan ini diturunkan dari generasi ke generasi (Najmuddin Muhamad, 2008) Korelasi antara kemiskinan dan pendidikan menjadi spiral yang terus membiak apabila tidak segera diatasi.


      Solusi yang ditawarkan untuk kekeliruan ideologis ini menurut Darmaningtyas adalah pertama-tama mengembalikan praksis pendidikan sebagai proses kebudayaan dengan cara mengembalikan terminologi yang dipakai/dikembangkan adalah terminologi pendidikan dan kebudayaan, bukan terminologi manajemen korporasi. Praksis pendidikan juga harus dijadikan ajang praktik pembebasan dari ketidaktahuan ke pengertian, dari keteridakberdayaan ke pemberdayaan, serta dari ketidaksadaran ke kesadaran. Mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana bagi penemuan jati diri manusia serta peningkatan daya pikir, nalar, ketermpilan, dan pembentukan karekater berlandaskan nilai-nilai agama dan etiika sehingga tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan manusia utuh tidak sekadar menjadi retorika (Haryono, 2008).

      Kedua, faktor struktural. Yang dimaksud dengan faktor struktural di sini adalah menyangkut keberpihakan atau perlakuan negara dalam dunia pendidikan, termasuk didalamnya adalah masalah kebijakan atau orientasi pendidikan dan anggaran. Sudaryanto mengatakan bahwa di antara akar penyebab kemelut dunia pendidikan saat ini adalah masuknya berbagai kepentingan politik dalam dunia pendidikan.Intervensi politik tersebut bukanlah ke arah yang sesuai idealisme pendidikan, melainkan lebih cenderung ke arah kepentingan politik. Intervensi ini salah satunya seringnya berganti kebijakan tatkala berganti menteri pendidikan. Dengan kata lain pendidikan nasional lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang ada. Implikasi dari politisasi pendidikan ini, menurut Prof Dr Sanyoto Usman, di antaranya adalah lemahnya integritas guru, rendahnya kapasitas akademik, dan lulusan yang tidak bermutu. Maka dari sinilah munculnya ketidakpercayaan publik terhadap setiap kebijakan pendidikan yang dihasilkan pemerintah.

      Ketidak percayaan masyarakat juga diakibatkan oleh tidak adanya orientasi pendidikan yang jelas dari pemerintah (Hasanah, 2008). Disorientasi ini berakibat pada gagalnya pendidikan Indonesia dalam melahirkan SDM yang memiliki daya saing kuat dan tanggung untuk bisa bersaing dalam komunitas global. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, keterpurukan ekonomi, krisis kepemimpinan, tingginya tingkat korupsi, rendahnya produktivitas, rendahnya kedisiplinan, rendahnya jiwa entrepreneur, merupakan fenomena nyata yang bermuara pada ketidakmampuan pendidikan dalam menentukan arah bangsa ke depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional diperlukan kebijakan pemerintah yang propeningkatan mutu. Sebuah kebijakan pengendalian mutu yang mengedepankan proses pembelajaran ketimbang hasil yang instan.

      Berkaitan dengan faktor struktural juga adalah masalah anggaran. Besar- kecilnya anggaran yang dibuat dapat dijadikan indikator oleh kita untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah pada sektor pendidikan. Sesungguhnya masalah anggaran ini telah diamanatkan oleh UUD 45 dan diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, disana secara eksplisit dicantumkan bahwa besarnya aggaran untuk sektor pendidikan adalah 20% dari APBN. Akan tetapi ini baru sebatas retorika, karena pada kenyataannya alokasi ini hanya berkisar pada anggka 10-11%. Keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan menjadi syarat mutlak bangsa ini untuk bisa maju.

      Ketiga, faktor kultural. Kemelut pendidikan terjadi di Indonesia disebabkan oleh warisan pendidikan kolonial yang masih berlanjut hingga hari ini serta masih dipakainya paradigma lama dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas akademik peserta didik. Warisan kolonial yang masih melekat dalam dunia pendidikan saat ini adalah masih adanya diskriminasi. Reiza D Dienaputra (2008) mengatakan bahwa pada zaman kolonial Belanda pendidikan dibagai kedalam dua kategori besar, yakni pendidikan untuk orang Eropa dan pendidikan untuk orang pribumi. Pendidikan untuk orang pribumi pun dibagi lagi kedalam dua kategori, yaitu sekolah kelas satu (eerste klasse school) yang diperuntukkan bagi anak-anak priyayi, dan sekolah kelas dua (tweede klasse school) untuk anak-anak masyarakat kebanyakan. Perbedaan tersebut secara otomatis berbeda pula dalam hal sarana, prasarana, dan kualitas akademik.

      Realitas kolonial yang diskriminatif tersebut ternyata tidak hilang sampai sekarang ini, terlebih lagi setelah diterapkannya liberalisasi pendidikan, ketegorisasi pendidikan berdasarkan social exclusion antara mereka yang mampu (kaya) dan tidak mampu (miskin) semakin menggejala. Untuk keluar dari pendidikan yang ”berbingkai kolonial” ini tentu saja memerlukan sebuah langkah yang berani dan radikal dari pemerintah, diantaranya adalah komitmen untuk melaksanakan amanat konstitusi tentang anggaran pendidikan.

      Kemelut pendidikan yang tak kunjung berakhir ini juga disebabkan oleh budaya pengajaran yang teralu berorientasi pada hasil (UN) bukan pada proses. Proses pembelajaran sampai saat ini masih berpusat pada murid atau paradigma bahwa murid adalah objek pendidikan masih bertahan. Hal ini tercermin dari penyusunan kurikulum yang sangat padat, satu arah, dan sangat berorientasi hasil. Ibarat sapi karapan, peserta didik dilecut untuk sampai di garis finis walaupun harus berdarah-darah sekalipun. Mereka dipaksa untuk menguasai semua pelajaran dalam waktu singat. Tanpa memdulikan minat, kemampuan, dan keunikan peserta didik. Segala mata pelajaran dengan segala kesulitannya dijejalkan ke kepala peserta didik. Padahal, seharunya peserta didik adalah subjek dalam proses pembelajaran yang tentu saja dengan mempertimbangkan aspek psikologis mereka, yaitu dengan memberikan kepada mereka keleluasaan untuk mengembangkan diri, minat, dan kemampuan masing-masing. Jika peserta didik menjadi subjek, bukan hanya hasil, tetapi juga proses pembelajaran sangat diutamakan (”Analisis” Media Indonesia, 16 Agustus 2006). Kalau kita melihat pada sistem pendidikan negara maju, seperti Jepang misalnya, ternyata bahwa pendidikan Jepang lebih menekankan aspek moral dan spiritual serta soft skill yang dibarengi dengan penyempurnaan yang berkesinambungan (kaizen), yang dapat melahirkan pribadi seutuhnya (Astuti, 2008)


      Mengimpikan Pendidikan Berkualitas

      Selain membahas tentang faktor-faktor determinan terjadinya kemelut pendidikan di Indonesia, rubrik opini di berbagai media massa juga menawarkan berbagai solusi alternatif untuk mengatasinya. Solusi yang ditawarkan dapat digolong kedalam tiga bagian penting, yaitu muatan kurikulum, proses pembelajaran di tingkat kelas, dan kualitas guru.

      Pertama, muatan kurikulum. Sampai saat ini kebijakan terbaik mengenai kuriku-lum yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kebijakan ini lahir dengan didasarkan pada sebuah filosifi bahwa pengertian pendidikan dan kehidupan telah menyatu. Proses dalam pendidikan tidak lain adalah proses bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan, begitu juga sebaliknya. Makna filosofis pendidikan adalah proses bagaimana menusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan. Pengertian tersebut bisa bermakna bahwa pendidikan merupakan strategi untuk mghadapi masalah kehidupan manusia yang kian hari kian pelik. Paulo Freife telah menggagas filosofi ”pendidikan kritis” atau pendidikan dialogis sebagai lawan dari model pendidikan ”gaya bank dan” sekaligus sebagai model pendidikan yang mampu menghadapi persoalan kehidupan manusia (problem-posing).

      Dalam konteks sistem pendidikan nasional, usaha mendekonstruksi dasar-dasar filosofi pendidikan yang mengambat kreativitas dan daya kritis anak didik, mulai terlihat setelah reformasi 1998 dengan lahirnya Kurikulum Berbaisis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004. Kurikulum ini menganjurkan setiap pendidik untuk memberikan kesempatan pada anak didik agar proaktif dalam proses belajar-mengajar. Selain itu, seiring berubahnya sistem pemerintah melalui UU Otonomi Daerah 2001, Sisdiknas yang mulanya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik melalui UU No. 20 tahun 2003.

      Untuk menjawab amanah otonomi pendidikan tersebut, Depdiknas seudah mengeluarkan kebijakan berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dituntut untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Atau menurut penjelan dari Depdiknas KTSP ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (a) berpusan pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (b) bergam dan terpadu; (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (e) menyeluruh dan berkesinambungan; (f) belajar sepanjang hayat; dan (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. KTSP juga merupakan usaha untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi anak didik.

      Tentu saja untuk pelaksanaan KTSP ini diperlukan beberapa faktor penunjang di antaranya yang sangat penting adalah akses informasi yang luas. Jika pendidik dan peserta didik tidak memperoleh akses informasi yang cukup, maka pengembangan kurikulum akan sukar terwujud. Hal ini berarti bahwa keberadaan pusat sumber informasi atau perpustakaan sekolah merupakan keniscayaan untuk sebuah pendidikan yang bermutu.

      Kedua, proses pembelajaran di tingkat kelas. Menurut Robert Linn, kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan penilaian eksternal semacam UN. Kedua, adalah dengan cara memperbaiki seluruh proses pembelajaran pada tingkat kelas dan kegiatan pendukung lainnya pada lingkungan sekolah. Akan tetapi model ini biasanya kurang diminati para birokrat pendidikan, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan pola kerja serbainstan, karena dinilai akan sangat melelahkan. Pendekatan kedua ini bukan hanya mensyaratkan kompetensi dan profesionalitas kerja. Lebih dari itu, ia membutuhkan keikhlasan, komitmen, ketekunan, dan kesabaran serta tanggung jawab penuh dari para pengelola dan pelaku pendidikan (Alam, 2008).

      Sistem pembelajaran harus diubah ke arah student center learning. Selama ini proses pembelajaran yang digunakan adalah metode teacher oriented yang menjadikan guru sebagai pemegang kendali suana kelas dan sifat pembelajaran yang searah membuat siswa kurang berkembang dan tidak bisa berfikir kreatif. Dengan konsep student center learning menjadikan posisi guru dan murid menjadi sejajar dan tidak ada yang merasa leibh tinggi dan kuasa. Karena itu, proses pembelajaran bisa bersifat dua arah dan keduanya saling terbuka untuk memberikan masukan yag bisa membuat hidup suasana. Dengan metode ini dapat mendorong siswa untuk mampu mengeluarkan seganap potensinya karena tidak merasa tertekan dan bisa leluasa menyampaikan pendapat.

      Sejatinya, untuk seorang anak belajar sessungguhnya harus didorong oleh motif rasa ingin tahu. Peran penting pendidik adalah bagaimana menumbuhkan keingin-tahuan anak dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka harapkan, dan paling mereka minati. Jika anak diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, ia akan tumbuh dengan
      penuh rasa percaya diri dan berkembang menjadi dirinya sendiri. (Sriyulianti, 2007)


      Berkaca dari pengalaman Filandia, yang dinobatkan sebagai negara terbaik sistem pendidikannya, Andi Aji Saputro (2007) menuturkan bahwa siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK! Ini membantu siswa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan merekasendiri, kata Sundstrom, kepala sekolah di SD Poikkilaakso, Finlandia.Dan kalau mereka bertanggungjawab mereka akan bekeja lebih bebas. Guru tidak harus selalu mengontrol mereka.Siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar apa-apa kalau kita tinggal menuliskan apa yang dikatakan oleh guru. Di sini guru tidak mengajar dengan metode ceramah, Kata Tuomas Siltala, salah seorang siswa sekolah menengah. Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar menjadi tidak menyenangkan, sambungnya. Siswa yang lambat mendapat dukungan yang intensif. Hal ini juga yang membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaan antara siswa yang berprestasi baik dan yang buruk dan merupakan yang terbaik menurut OECD. Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani masalah belajar dan prilaku siswa membuat program individual bagi setiap siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai, umpamanya: Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu; berikutnya, bawa buku, dlsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu untuk menjawab dengan benar, yang penting mereka berusaha. Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka. Menurut mereka, jika kita mengatakan "Kamu salah" pada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan nilai sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada sistem ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap
      dirinya masing-masing.

      Ketiga, kualitas guru. Fuad Fachruddin (2008) mengatakan bahwa mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari mutu guru. Dalam artikelnya beliau kemudian mengatakan bahwa guru bermutu adalah guru efektif dan reflektif. Guru efektif adalah mereka yang mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh dirinya sendiri untuk orang lain. Dengan demikian guru efektif harus memiliki dan secara tepat mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seorang guru adalah kompetensi, sedangkan kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran di kelas merupakan performansi guru. Karena itu, efektivitas guru harus dipahami dalam konteks hubungan antara kompetensi guru dan performansi guru dengan pencapaian tujuan. Seorang guru efektif dapat dipahami dari beberapa dimensi, antara lain (a) profesionalitas; sebuah komitmen dalam menjalankan fungsi agar peserta didik berhasil, percaya diri, selalu siap menghadapi tantangan, amanah, serta menghargai keragaman anak didik; (b) kemampuan berpikir secara analitik dan konseptual; (c) memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbaikan, keingintahuan yang tinggi (curiosity) dan inisiatif; serta (d) leadership; kemampuan sekaligus keterampilan seorang guru untuk memimpin sekaligus bertanggung jawab, serta memiliki antusiasme terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang mandiri dan efektif (Anderson, 2004).

      Sedangkan guru reflektif adalah seorang guru yang mampu untuk dapat melakukan proses pembelajaran yang tidak harus diterjemahkan sebagai transfer pengetahuan semata, melainkan seorang guru diharapkan mampu mentransmisi keterampilan tingkat tinggi pada peserta didik, termasuk membangun motivasi belajar, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, keberhasilan guru tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas pengajaran, namun pertimbangan norma dan etika juga patut diperhatikan.

      Dalam bahasa sederhana, bagaimana seorang guru dapat mengajar dengan menggunakan sekaligus akal dan hatinya, serta rasa yang memungkinkan guru memahami apa yang tepat dilakukan untuk pesertadidik sebagai kelompok dan individu yang memiliki keunikan dan beragam talenta (van Manen, 1987). Seorang guru reflektif dipandang memiliki ciri pengetahuan, keterampilan profesional, dan karakter atau cara pandang yang diperlukan untuk mengajar peserta didik secara efektif dalam masyarakat majemuk dan global. Untuk itu, berpikir reflektif sebagai alat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sangat dibutuhkan seorang guru.

      Kemampuan berpikir reflektif akan mendorong seorang guru dalam memahami siapa kita dan kapan kita harus bertindak. Karena itu, seorang guru yang baik adalah guru yang mampu melakukan refleksi terhadap setiap proses pembelajaran yang dijalaninya, serta secara konsisten memikirkan landasan-landasan dan model pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Dialog antara seorang guru reflektif dan dirinya sendiri merupakan modal untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara efektif (Ferrow, 2000).
      Seorang guru reflektif juga biasanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan pendekatan
      pedagogical tact, sebuah kemampuan cara berpikir (state of mind) yang mencakup ketulusan dan kejujuran, serta mampu menerjemahkan makna psikologis dan sosial sebuah proses dan bentuk pembelajaran. Pendekatan ini sangat baik bagi seorang guru reflektif dalam rangka memperbaiki sekaligus memperbarui hubungan antara guru dan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran interaktif (Manen, 1984).

      Rhenald Kasali (Kompas, 27 Agustus 2007) menyebut guru seperti di atas dengan sebutan guru inspiratif. Menurut Rhelad dalam hidup ini kita mengenal dua jenis guru, guru kurikulum dan guru inspiratif. Yang pertama amat patuh kepada kurikulum dan merasa berdosa bila tidak bisa mentransfer semua isi buku yang ditugaskan. Ia mengajarkan sesuatu yang standar (habitual thinking). Guru kurikulum mewakili 99 persen guru yang saya temui. Jumlah guru inspiratif amat terbatas, kurang dari 1 persen. Ia bukan guru yang mengejar kurikulum, tetapi mengajak murid-muridnya berpikir kreatif (maximum thinking). Ia mengajak murid-muridnya melihat sesuatu dari luar (thinking out of box), mengubahnya di dalam, lalu membawa kembali keluar, ke masyarakat luas. Jika guru kurikulum melahirkan manajer-manajer andal, guru inspiratif melahirkan pemimpin-pembaru yang berani menghancurkan aneka kebiasaan lama
      Dunia memerlukan keduanya, seperti kita memadukan validitas internal (dijaga oleh guru kurikulum) dengan validitas eksternal (yang dikuasai guru inspiratif) dalam penjelajahan ilmu pengetahuan. Sayang, sistem sekolah kita hanya memberi tempat bagi guru kurikulum. Keberadaan guru inspiratif akan amat menentukan berapa lama suatu bangsa mampu keluar dari krisis.
      Semakin dibatasi, akan semakin lama dan semakin sulit suatu bangsa keluar dari kegelapan.


      Sistem pendidikan ideal seperti di atas—dengan konsep kurikulum yang baik, proses pembelajaran yang dialogis, serta guru yang berkualitas—hanya akan menjadi impian belaka apabila tanpa memperhatikan dan menggunakan instrumen mahapenting dalam pendidikan yaitu membaca. Sebenarnya dari sini pula awal mula semua kemelut, krisis, dan tragedi terjadi, yakni manusia Indonesia sangat rendah minat bacanya. Padahal hakikat pendidikan adalah membaca. Tanpa membaca, semua upaya dalam pendidikan akan menghasilkan kesia-siaan.

      Para pakar pendidikan seperti Ki Supriyoko, Fuad Hassan, Daoed Joesoef dan lain-lain serta para budayawan seperti Taufiq Ismail, Ajip Rosidi, Ahmad Tohari, sangat sering menuarakan keprihatinannya di media massa tentang dispelekannya perpustakaan, minat baca khususnya, dalam sistem pendidikan kita. Menurut Ahmad Baedowi (Media Indonesia, 16 Juni 2008) sekarang ini otoritas pendidikan kita hanya memikirkan ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang belajar seadanya yang jauh dari kesan ingin menumbuhkan budaya baca di sekolah. Padahal perpustakaan merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi siswa dan guru. Malah dalam sebuah kesempatan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengritik para guru agar para guru jangan hanya pandai berdemonstrasi menuntut anggararan pendidikan 20%, tetapi melupakan tugas utamanya, yakni mencerdaskan bangsa. Guru yang bodoh, yang malas membaca buku, kata Wapres, juga bisa mendapat protes balik dari publik. (Media Indonesia, 15 Juli 2007). Memang tidak sederhana untuk meningkatkan budaya membaca. Guru juga produk masyarakat Indonesia yang memang tidak punya kegemaran cinta pada teks. Tetapi, guru yang mempunyai tugas mendidik mestinya harus melawan kultur malas membaca itu. Guru harus menanamkan kultur gemar membaca.Dari riset selama proses training guru di Aceh, Bandung, Medan, dan Surabaya yang dilakukan INSEP selama tahun 2005-2007 di hampir 80 sekolah terlihat bahwa kemampuan membaca guru sangat minim, yaitu 79% guru hanya membaca di bawah 1 jam per hari, 15% guru membaca 1-2 jam per hari, dan sisanya hanya sekitar 6% guru membacara antara 2-3 jam per hari (Baedowi, 2008). Jika pepatah yang mengatakan ’guru kencing berdiri, murid kencing berlari’ kita jadikan rujukan tentang rendahnya minat baca kita, dapat dibayangkan minat baca para muridnya.

      Yang tengah terjadi sekarang ini adalah pendidikan tanpa membaca. Padahal esensi pendidikan adalah membaca. Pendidikan tanpa membaca sama dengan jasad tanpa ruh atau dalam istilah Sunda-nya ”cul dog-dog tinggal igel.” Maka sebenarnya tidak terlalu mengagetkan apabila kualitas pendidikan yang ada sekarang ini jauh dari tujuan pendidikan yang sebenarnya. Praktek pendidikan kita sangat mengabaikan fakta dan informasi serta hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sangat erat hubungannya antara minat baca dengan kapabilitlas individu atau kesejahteraan penduduk sebuah negeri, malahan dalam sebuah penelitian ada korelasi yang kuat antara agresivitas dengan kebiasaan membaca pada siswa. Maka sekaranglah waktunya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh peran perpustakaan dalam pendidikan.

      Comments
      Heming w.   |2009-08-17 03:35:09
      Wah bagus artikel Anda. Kapan ya pendidikan menjadi ajang/ wadah bagi
      pembentukan karakter bangsa yang efektif dan profesional ? Apa harus nunggu
      Presiden, Mendiknas, dan anggota Parlemen yang terdidik/ terpelajar ?
      Suherman   |2009-08-18 00:35:36
      Para pemimpin kita sudah terdidik dan terpelajar, namun mungkin kurang menyadari
      betapa sangat pentingnya bukku, perpustakaan atau minat baca bagi kemajuan
      sebuah bangsa. Karena esensi pendidikan adalah membaca (Baca juga artikel saya
      "Melupakan Esensi Pendidikan). Pendidikan tanpa membaca sama dengan raga
      tanpa jiwa
      wahyu nurlela R.N  - mahasiswi (umrah)   |2010-03-26 04:19:26
      artikel anda sangat menarik dan saya setuju dengan pendapat anda,
      lola indri  - Mahasiswa     |2012-03-10 21:05:15
      Artikel yang anda buat sangat membantu untuk menambah pengetahuan.
      lola indri     |2012-03-10 21:06:37
      bagus
      yhensi   |2012-06-07 19:53:43
      basa memberikan pengetahuan
      khairil  - magister     |2012-06-07 22:39:40
      Saya sangat tertarik dengan srtikel ini
      khairil  - master     |2012-06-07 22:41:06
      Boleh mengunduh artikel ini? Alasannya cukup menarik untuk dikembangkan dan
      diinformasikan pada kelompok masyarakat pinggiran
      admin   |2012-06-08 23:24:48
      @ Khairil: silahkan, jangan lupa registrasi menjadi anggota
      khairil  - M.Pd     |2012-06-07 22:52:17
      Boleh mengunduh artikel ini?
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 01 June 2009 14:36  

      Items details

      • Hits: 15169 clicks
      • Average hits: 120.4 clicks / month
      • Number of words: 4921
      • Number of characters: 38792
      • Created 11 years and 6 months ago at Monday, 01 June 2009 by Administrator
      • Modified 11 years and 6 months ago at Monday, 01 June 2009 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 110
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126680
      DSCF8761.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC