.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      SENIN, 23 NOVEMBER 2009 MEDIA INDONESIA

      Desentralisasi Pendidikan Setengah Hati?


      Oleh Mohammad Zen

      Dosen Universitas Mathlaiul Anwar (UNMA), Pandeglang, Banten

      Muhammad Arif Hadiwinata

      Peneliti Pustaka LP3ES, Jakarta

      Decentralization as a reform is dearly political its stated intention is to alter the political status quo transferring authority from level of government and one set of actors to others. (Fiske, 1996)

      DALAM pengertiannya yang paling sederhana, 'desentralisasi' merupakan seperangkat proses yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan terhadap beberapa fungsi spesifik, dari level tertinggi hingga level terendah, baik dalam konteks pemerintahan maupun organisasi lain (Paqueo and Lammert, 2000). Dalam dimensi pendidikan, desentralisasi bermakna sebagai seperangkat proses, yang bersifat kompleks, berhubungan dengan perubahan dalam sistem pengambilan keputusan di level satuan pendidikan, pendapatan dan pengeluaran biaya pendidikan, pengembangan kapasitas guru, rancangan kurikulum, hingga pengelolaan sekolah (Fiske, 1996). Penelitian mutakhir menyatakan bahwa fenomena desentralisasi pendidikan sejatinya telah menjadi tren dalam perkembangan dunia pendidikan di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir (UNESCO, 2005). Fenomena sedemikian rupa seolah hendak menegaskan satuhal, bahwa praksis desentralisasi pendidi­kan dapat berupa proses yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kerangka skala prioritas pembangunan pendidikan di negara masing-masing.

       

      Desentralisasi pendidikan lahir dari landasan pemikiran dan perdebatan yang melingkupinya sehingga dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan pendidikan di seluruh dunia. Lalu, bagaimana landasan pemikiran tentang desentralisasi pendidikan di Indone­sia? Paradigma apa yang berlaku dalam menentukan arah dan tujuan desentral­isasi pendidikan di Indonesia? Karena, boleh jadi, paradigma desen­tralisasi pendidikan di Indonesia , belumlah dibangun di atas filosofi dan landasan pemikiran yang harmoni dengan tujuan de­sentralisasi itu sendiri.

      Konsep desentralisasi pendidikan

      Konsep desentralisasi merujuk kepada pengalihan--kalau tidak dikatakan pembagian-- wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Secara spesifik, yakni adanya proses pengalihan wewenang (transfer of authority) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain yang lebih rendah. Tingkatan pemegang we­wenang dalam dunia pendidikan sendiri pada dasarnya terletak pada empat level: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, distrik, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan (Welsh dan McGinn dalam Fundamentals of Educational Planning Vol 64; 1999). Dalam dimensi apa wewenang tersebut dapat dimaknai secara saksama? Fiske menegaskan bahwa modus vivendi pengalihan wewenang dalam desen­tralisasi pendidikan berada pada dua level. Pertama, desentralisasi yang bersifat politis, yaitu proses pelibatan seluruh warga atau perwakilan mereka maupun anggota masyarakat lain di luar sistem pemerintahan dalam otoritas pengambilan keputusan. De­sentralisasi politis pun kemudian diandaikan untuk lebih banyak terlibat dalam konsultasi serta untuk mendapatkan persetujuan dari partai politik yang terlibat. Kedua, desentral­isasi yang bersifat administratif, yaitu kekua saan tetap berada di level pemerintah pusat, sedangkan pengalihan tanggung jawab serta wewenang dalam perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan, pembiayaan pendidi­kan, dan aktivitas lainnya kepada level yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau badan semiotonom yang dibentuk oleh pe­merintah pusat. Oleh karena itu, desentralisasi yang bersifat administratif pada akhirnya tidak akan banyak melibatkan pihak lain di luar struktur pemerintahan.

      Dari perspektif manajemen, desentralisasi pendidikan yang bersifat administratif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jika dalam sistem sentralisasi mekanisme implementasi kebijakan dilakukan di pusat dengan melibatkan unsur birokrasi yang lamban dan gemuk, dalam sistem desentralisasi, pelaksanaan kebijakan menjadi efisien karena dilakukan dengan cepat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pada saat yang sama, motivasi untuk meningkatkan produktivitas akan lebih dirasakan oleh para pengelola pendidikan di daerah, karena desentralisasi pendidi­kan ikut merangsang prakarsa: proaktif pengelola pendidikan dalam menjalankan pendidikan di daerahnya. Namun juga harus digaris bawahi bahwa desentralisasi pendidikan mungkin saja dapat menghasilkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Pada beberapa kasus dalam kebijakan desen­tralisasi, wewenang peme­rintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dirasa begitu besar. Implikasinya pembangunan dan investasi bidang pendidikan di daerah sangatlah tergantung pada visi besar pembangunan pemerintah daerah itu sendiri. Maka menjadi kerugian jika pe­merintah di daerah lebih mengutamakan keuntungan pemba­ngunan jangka pendek seperti infrastruktur jalan dan irigasi, ketimbang investasi jangka panjang seperti pendidik­an (Paqueo & Lammert, 2000).

      Penting juga untukditahui bahwa desentralisasi pendidikan biasanya dilandasi beberapa faktor seperti pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas, redistribusi kekuasaan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan inovasi (Winkler, 1999). Pengalihan wewenang dalam desentralisasi pendidikan juga dapat diartikan berada da­lam empat pendekatan, yakni dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi (Rondinelli, 1984). Dalam bingkai manajemen, desen­tralisasi pendidikan seolah mampu memotong jarak pengelolaan pendidikan, baik dari spektrum perencanaan maupun pembiayaan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan penyediaan layanan pendidikan yang efisien dan dapat dinikmati oleh semua warga negara (Winkler & Yeo, 2007).

      Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia mengalami lompatan pendekatan setelah adanya reformasi. Setelah lama men­jalankan pola sentralisasi pembangunan dengan menggunakan pendekatan dekonsen­trasi, maka setelah diundangkannya peraturan mengenai wewenang pemerintah daerah (UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999), kebijakan desentralisasi pendidikan mulai dikembangkan dengan menggunakan pen­dekatan devolusi (SMERU, 2001). Penting untuk mengetahui bahwa dasar pemikiran yang melandasi dua undang-undang tersebut terdiri dari tiga poin substansial yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah; memperkuat proses demokratisasi yang melibat­kan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kemandirian, keserasian hubungan pusat dan daerah, serta mening­katkan fungsi legislatif di daerah; dan terakhir guna menghadapi tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab secara proporsional. Landasan pemikiran dari produk undang-undang tentang pemerin­tahan daerah memang dirasa ideal. Kendati demikian, perkembangan terakhir menunjukkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan desentralisasi produk Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Un­dang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004.

      Desentralisasi pendidikan kita saat ini diikuti juga dengan penyerahan pendanaannya yang disalurkan melalui dana alokasi umum (DAU) yang besarnya lebih didasarkan atas perimbangan pendapatan dari pertambangan dan kehutanan, jumlah penduduk dan luas daerah. Berdasarkan perim­bangan keuangan antara pusat dan daerah, hanya sekitar 30% dari 318 kabupaten/kota yang dapat menikmati proporsi DAU per kapita yang cukup lumayan, sehingga APBD-nya dapat membiayai pendidikan di daerahnya dengan baik. Tetapi sisanya, memperoleh pendapatan dari DAU yang terbatas sedangkan PAD-nya kecil sehingga dana pendidikan yang dapat disediakan melalui APBD sangat terbatas, bahkan sebagian hanya sekadar dapat untuk membiayai gaji guru (World Bank, 2003).

      Harus diakui bahwa masih terdapat kesenjangan antara paradigma desentralisasi pendidikan yang ideal dan penerapan desentralisasi pendidikan di lapangan. Apabila tidak diantisipasi, dampaknya dapat meluas di bidang lain, seperti melebarnya jurang perbedaan tnutu pendidikan, inefisiensi manajemen pendidikan, semakin lebarnya kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan, dan berkurangnya kesem­patan subsidi silang. Di Australia misalnya, proporsi biaya manajemen pendidikan tidak lebih dari 7% dari total biaya rutin, sehingga proporsi terbesar dapat difokuskan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar secara langsung.

      Comments
      fahrurozi  - aku     |2012-04-28 18:33:16
      dses
      fahrurozi     |2012-04-28 18:34:05
      aku suka kamu
      Sururi Aziz   |2012-06-12 22:39:08
      ijin copy
      SAIMIN     |2012-06-24 01:44:15
      BGUS SKALI
      vitas  - mksh ilmunya   |2013-02-26 14:44:16
      artikel ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan makalah saya, terima kasih
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:27  

      Items details

      • Hits: 5066 clicks
      • Average hits: 63.3 clicks / month
      • Number of words: 1423
      • Number of characters: 12215
      • Created 6 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 150
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091399
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC