.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      RABU, 13 MEI 2009 I MEDIA INDONESIA

      Demokratisasi dan Kemiskinan



      INDONESIA baru saja melaksanakan satu tahapan pemilu, yakni pemilu legislatif pada 9 April 2009 yang lalu. Di tengah berbagai kontroversi yang ada, Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang besar dapat dikatakan relatif berhasil dalam melaksanakan satu tahapan pemilu jika dibandingkan negara lain seperti India, yang sempat menimbulkan korban jiwa akibat tindak kekerasan yang terjadi dalam pemilu.

      Pemilu merupakan salah satu bagian elemen yang penting dalam proses demokratisasi yang sedang coba dijalani dan dicapai oleh Indonesia. Sering kali didengungkan bahwa pemilu adalah pesta rakyat atau pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta, tentunya sebagai pihak yang terlibat dalam pesta, rakyat seharusnya merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Apalagi suatu pesta, tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit sekitar Rp21,8 triliun yang berasal APBN. Harapan yang muncul dengan adanya proses demokratisasi yang dijalankan dengan sebaik-baiknya akan muncul suatu'pemerintahan yang dapat mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya. Apalagi bagi Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan kemiskinan, yang sekitar 15% dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanyaan, penting selanjutnya yang perlu dicermati adalah bagaimana demokratisasi itu sendiri bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi terangkatnya nasib rakyat yang masih terjebak dalam kubangan ke­miskinan.

      Demokrasi dan kesejahteraan

      Dalam kaitan antara demokrasi dan implikasinya dalam meningkatkan standar kehidupan bagi kaum miskin, ada tiga teori umum yang menyebutkan relasi antara kedua hal tersebut. Dua teori pertama dinyatakan oleh Amartya K Sen (1981,1999) dalam studinya mengenai kelaparan dan kemiskinan. Argumentasi pertama Sen adalah demokrasi yang dijalankan melalui proses pemilihan (electoral process) akan memungkinkan kaum miskin untuk menghukum pemerintahan yang membiarkan kemiskinan terjadi. Secara teori tis, elite politik yang cerdas akan melakukan langkah yang strategis guna mengatasi kemis­kinan. Dalam argumentasi teoritisnya yang pertama, secara gamblang Sen menyatakan bahwa, "Kelaparan akan membunuh jutaan orang di berbagai negara, tetapi kelaparan terse­but tidak membunuh para penguasa, jika tidak ada pemilihan umum, tidak ada partai oposisi, dan tidak ada ruang bagi publik untuk mengkritisi kebijakan yang dijalankan pemerintah, maka mereka yang memegang kekuasaan tidak akan mengalami derita konsekuensi politik akibat kegagalan mereka untuk mencegah kelaparan (kemiskin­an). Demokrasi, di sisi lain, akan memberikan ruang penghukuman bagi para penguasa yang membiarkan kemiskinan dan kelaparan terjadi." (Sen 1999:180)

      Dalam argumentasi teoritisnya yang kedua, Sen (1999) menyatakan bahwa demokrasi lebih baik dari non-demokrasi dalam hal transmisi informasi yang berasal dari kaum miskin dan daerah-daerah terpencil kepada pemerintah pusat. Secara tegas dia mengatakan, "Sumber pokok informasi yang paling penting dari daerah-daerah tertinggal mengenai adanya ancaman akan kelaparan dan kemiskinan adalah berita-berita di media massa di mana ada insentif yang memungkinkan mereka menyuarakan itu dalam sistem yang demokratis, menyu­arakan kenyataan dan fakta yang mungkin memalukan bagi pemerintah (fakta dimana suatu pemerintahan yang otoriter cenderung akan menyensor berita-berita tersebut) (Sen, 1999:181).

      Teori yang ketiga menyatakan bahwa demokrasi (baca: negara-negara yang menjalankan sistem demokrasi) cenderung membantu kaum miskin dengan menyediakan lebih banyak barang publik dan distribusi pendapatan yang lebih merata jika dibandingkan dengan negara-negara yang nondemokrasi. Menurut beberapa ilmuwan, negara-negara yang menjalankan demokrasi menyediakan barang dan fasilitas publik yang lebih layak bagi rakyatnya karena mereka dipaksa oleh proses pemilihan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah yang proporsional dan layak bagi kemaslahatan rakyat (Dea­con, 2003; Lake dan Baum, 2001; McGuire dan Olson, 1996; Niskanen, 1997). Dalam tataran empiris, banyak studi yang mengklaim dan menunjukkan bahwa negara-negara yang menjalankan demokrasi lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin jika dibandingkan negara-negara non demokrasi (Boone 1996; Buenode Mesquita et al 2003; Dasgupta 1993; Franco, Alvarez-Dardet, and Ruiz 2004; Lake dan Baum 2001; Sen 1981,1999). Klaim dari para ilmuwan tersebut konsisten dengan model-model ekonomi politik yang menyatakan bahwa demokrasi menghasilkan lebih banyak barang publik (public goods) dan pemerataan distribusi pendapatan jika dibandingkan dengan negara-negara nondemokrasi sebagaimana diungkapkan oleh studi-studi antarnegara yang dilakukan di antaranya oleh Acemoglu dan Robinson (2005) dan Niskanen (1997). Namun demikian.

      studi-studi tersebut juga menjelaskan bahwa tidak jelas apakah anggaran yang digelontorkan dan ditujukan untuk membantu kaum miskin benar-benar menyentuh kaum miskin. Tidak jelas pula apakah dampak dari demokrasi yang dijalankan tersebut berdampakpada kehidupan sosial yang lebih baik seperti tingkat kesehatan yang se-makin membaik, tingkat harapan hidup semakin panjang, dan kehidupan yang lebih produktif.

      Kaum miskin dan demokratisasi

      Mencermati dinamika demokratisasi di Indo­nesia akhir-akhir ini, di samping ada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, kiranya perlu juga digarisbawahi apakah kemajuan yang telah dicapai dalam demokratisasi yang kita jalankan selama satu dasawarsa terakhir ini juga telah memberikan ruang yang layak bagi kaum miskin yang termaginalkan. Tak dapat dimungkiri, demokratisasi yang dipahami di negeri ini masih sebatas pada adanya pemi­lihan umum dalam periode yang telah ditentukan dan lahirnya sistem multipartai. Kita masih melihat banyak contoh di mana demokratisasi ini hanya memberikan peluang bagi elite politik yang sebenarnya tidak representatif untuk membajak kekuasaan dan mengejar kepentingannya dan mengabaikan kaum miskin. Tak heran, belum hilang tinta pemilu di jari-jari rakyat, para elite politik justru sibuk dengan dirinya demi mengejar kekuasaan. Belum jelas benar dan terdengar suara mereka untuk sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat dan arah mau di bawa ke mana negeri ini.

      Sejatinya, proses demokratisasi yang sehat akan memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan mereka. Seyogianya, kaum miskin dalam suatu masyarakat yang demokratis harusnya memiliki ke­sempatan yang sama untuk masuk ke dalam lingkar kekuasaan dan memengaruhi kebijakan yang diambil sebagaimana yang dimiliki oleh kalangan lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, demokratisasi dapat dilihat sebagai prasyarat kunci dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan ketika demokratisasi tersebut menyediakan saluran bagi kaum miskin untuk memenga­ruhi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keberpihakan terhadap me­reka dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.


      Oleh Teddy Lesmana

      Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi   . Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 4405 clicks
      • Average hits: 55.8 clicks / month
      • Number of words: 2731
      • Number of characters: 23326
      • Created 6 years and 7 months ago at Monday, 16 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 147
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091310
      DSCF8803.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC