.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Kutukan Literasi


      Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini rasanya belum pernah ada rezim atau pemerintah yang menjadikan pembangunan budaya literasi sebagai prioritas pembangunan. Entah lupa atau memang disengaja para pemimpin bangsa seperti menyepelekan atau abai terhadap pembangunan budaya literasi ini. Seolah mereka semua buta dan tuli serta mati rasa bahwa mereka bisa menjadi manusia terpelajar seperti itu karena tradisi literasi yang sudah melekat dan mendarah daging dalam diri mereka. Kita sudah capek membaca dari sejarah yang banyak memberikan bukti bahwa budaya literasi adalah fondasi kemajuan bangsa. Peradaban atau bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki budaya literasi yang bagus. Tanpa membangun budaya literasi sampai kapan pun Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang maju. Menyepelekan pembangunan budaya literasi akan sangat fatal untuk generasi yang akan datang.

      Mari kita menengok “aib lierasi” untuk bercermin supaya tidak terulang di masa depan. Akibat dari ketelodoran para pemimpin bangsa dalam membangun budaya literasi, maka bangsa Indonesia tidak pernah beranjak dari kubangan permasalahan elementernya. Juga hampir semua aspek kehidupan strategis bangsa kini mengidap masalah yang seolah-olah tidak kunjung menemukan solusi, bahkan semakin akut.

      Dalam bidang pendidikan, sejak proklamasi sampai hari ini sudah lebih dari 10 kali berganti kurikulum, tetapi dunia pendidikan bermasalah terus-menerus. Hal ini terajdi disebabkan karena pendidikan tidak berbasis pada literasi. Kualitas pendidikan Indonesia tetap ada dalam urutan bawah. Ataukah mungkin dijadikan seperti itu supaya ada ketergantungan terus terhadap negara-negara Barat? Sebagaimana kita semua mengetahui bahwa ketergantungan adalah bentuk lain dari soft colonialism. Dunia pendidikan masih belum memiliki orientasi yang jelas, mau kemana dan mau dijadikan seperti apa manusia Indonesia. Cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ingin memerdekakan manusia atau memanusiakan manusia, semakin hari malah semakin jauh panggang dari api. Kini lembaga-lembaga pendidikan sudah menjelma menjadi monster industri yang tujuan utamanya adalah meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya. Muatan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan SDM untuk memenuhi pesanan dari industri. Yang dijadikan kiblat pembangunan pendidikan Indonesia adalah negara-negara, yang secara takhayul, dianggap negara maju karena terlihat dari limpahan materi—walaupun sesungguhnya depisit kebahagiaan bahkan depisit nilai-nialai kemanusiaan.

      Pendidikan dijadikan sebagai komoditas industri yang paling menguntungkan disepanjang zaman. Manusia seperti sengaja tidak dijadikan menjadi manusia pembelajar yang meredeka. Akan tetapi dijadikan semacam kencanduan terhadap industri pendidikan. Pendidikan menjadi candu bagi manyarakat, semakin ketergantungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan semakin bagus karena itu adalah tujuan dari industrialisasi pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan sudah berubah menjadi lembaga-lembaga bisnis yang orienatasinya sudah jelas yaitu rente atau profit bukan profetik. Pembangunan budaya literasi yang akan menjadikan manusia menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat jelas akan menjadi ancaman bagi industri pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan budaya literasi harus dijauhkan dari dunia pendidikan. Melalui strategi kebudayaan yang sangat halus, tanpa disadari kita terperangkap oleh tipu daya ini

      Dalam bidang politik, negara solah-olah sedang menjalankan pituah dari Hitler yang mengatakan bahwa “bahagialah penguasa yang memiliki rakyat bodoh.” Karena bagi seorang diktator atau pemimpin yang haus kekuasaan, rakyat yang literate (well educated) adalah ancaman bagi hegemoninya. Oleh karena itu melanggengkan kebodohan rakyat adalah sebuah keniscayaan. Sisitem demokrasi yang kini dianut negara hanya sebuah takhayul yang sangat manipulatif. Tanpa budaya literasi, demokrasi dimanipulasi menjadi hanya semacam bursa atau pasar tempat jual-beli suara rakyat dengan bebas. Siapa yang memiki banyak uang dan juga tampang semakian memiliki peluang untuk menang dalam perebutan kekuasaan. Selain dengan uang, rakyat juga ditipu dengan pencintraan yang membodohkan. Dengan kemasan media, rakyat tidak bisa lagi membedakan mana tahi dan mana roti. Mohammad Hatta, sang negarawan sejati, sudah mengingatkan sejak awal bahwa menerapkan sistem demokrasi di tengah masyarakat yang belum memiliki budaya literasi maka hanya akan menciptakan “demokrasi-demokrasian” alias demokrasi palsu atau demokrasi haram jadah.

      Begitu pun yang terjadi dalam bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang sudah beberapa kali terulang adalah akibat dari rentannya sumber daya manusia terhadap perubahan. Indonesia masih mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya alam bukan pada kekuatan sumber daya manusia. Kita belum melaksanakan apa yang disebut dengan ekonomi berbasisi pengetahuan (knowledge based economy). Dengan diberlakukannya pasar bebas baik di tingkat regional ataupun global banyak kalangan yang mengkhawatirkan mengingat sumber daya manusia Indonesia yang belum siap bersaing dengan negara lain. Alih-laih menjadi peluang malah menjadi ancaman, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang potensial bagi produk asing. Itu semua karena masyarakat kita belum menjadikan pengetahuan atau informasi sebagai kekuatan untuk mendukung ekonomi. Intinya kembali lagi bahwa budaya literasi masyarakat masih lemah.

      Program Trisakti Soekarno sampai hari ini belum terwujud malah berubah menjadi “tripetaka.” Mudah-mudahan nasib yang sama tidak dialami oleh program Nawa Cita-nya Jokowi yang mungkin akan menjadi “Nawa Duka apabila budaya literasi tidak dibangun terlebih dahulu di negeri ini.

      Menolak Kutukan

      Di tengah kebebalan negara dan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun budaya literasi, untung saja Indonesia memiliki sebagian masyarakat yang kreatif dan berjiwa besar. Tanpa komando dari negara, yang jarang sekali hadir dalam kegiatan literasi, masyarakat dari Sabang sampai Merauke bergerak sendiri membangun tradisi literasi informasi bangsa, maka tejadilah riak-riak literasi informasi di seantero negeri untuk menolak kutukan literasi.

      Dengan dilandasi keinginan untuk menolong sesama, dengan cara dan kreativitasnya sendiri, banyak masyarakat berinisiatif membangun budaya literasi. Terkadang terasa sangat ironis, kesadaran pentingnya budaya literasi bagi kemajuan bangsa ini, bukan muncul atau diinisiasi oleh negara dan juga dari para sarjana lulusan perguruan tinggi. Akan tetapi, api pijar litersi ini justru lebih banyak dipelopori oleh orang biasa yang luar biasa, seperti dari pedagang jamu gendong yang tidak tamat SD, tukang tahu keliling, tukang gorden, dan lain-lain profesi arus bawah yang jarang dianggap penting oleh negara. Bahkan belakangan ini jagat literasi diramaikan dengan munculnya “kuda pustaka” dan “domba pustaka”. Ini adalah 100 persen kreativitas dari masyarakat bawah yang berhasil mensiasati serba kekurangan fasilitas atau infrastruktur. Mereka menggunakan kuda dan domba untuk dijdikan perpustakaan keliling. Mereka bekerja tanpa sorotan media, tanpa gunting pita, bahkan tidak ada seorang pun pejabatan yang mengetahuinya. Mereka hanya disaksikan oleh Tuhan dan tanah ari tempat mereka berpijak untuk berkarya dan turut serta dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” . Mereka bekerja tanpa mengetahui adanya Undang-Undang No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, mereka tidak pernah membaca Peraturan, apalagi Juklak dan Juknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mereka hanya percaya bahwa semua kegiatannya akan dicatat oleh malaikat yang tidak akan salah. Mereka tidak bekerja sebagaimana kebanyakan para pejabat fungsional yang bekerja semata untuk mengumpulkan angka kredit, yang terkadang manipulatif, hanya untuk mendaptkan dan meningkatkan tunjangan fungsional.

      Celah Sejarah

      Nah, dihadapan kita saat ini ada sebuh celah sejarah berupa pembangunan budaya literasi melalui gerakan literasi sekolah (GLS) yang digagas oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, tentu saja peluang ini juga disertai oleh berbagai tantangan. Kalau kita ingin merebut masa depan, dan memang kita harus merebutnya, tantangan-tantangan yang disebutkan di atas harus kita sama-sama cermati. Yang pasti, kita harus bekerja keras, lebih terencana, lebih tepat, dan lebih efisien.

      Hari ini para aktivis literasi masih banyak yang mengalami elegi yang berkepanjangan. Sudah waktunya kita mengubah elegi ini menjadi epos yang melegenda. Persoalan-persoalan seperti dibahas di atas merupakan sebuah tantangan sekaligus menjadi celah sejarah untuk kita isi supaya sejarah republik ini juga memiliki narasi dari aktivis literasi. Celah itu adalah bagaimana kita dapat menggiring riak menjadi gelombang literasi supaya kapal nusantara ini dapat berlayar menuju negeri kesejahteraan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk mengisi celah sejarah tersebut:

      Pertama, mampukan kita mengisi apa yang ingin saya sebut sebagai “kekosongan konseptual” dalam bidang literasi dalam wacana kenegaraan kita saat ini? Sebab setiap kekuatan baru yang muncul tanpa membawa konsep yang kuat niscaya tdak akan bertahan lama di pangung sejarah.

      Kedua, mampukah kita menggalang dan mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan lainnya? Pembangunan budaya literasi adalah sebuah upaya yang memerlukan sinergi dari berbagai bidang atau multidisiplin seperti. Sangat mustahil solusi terhadap problematika literasi hanya dilihat dari perspektif kependidikan dan kepustakawanan saja. Oleh karena itu, selain memerlukan keluasan wawasan juga memerlukan keterampilan komunikasi untuk membangun sinergi.

      Ketiga, mampukan kita menyiapkan aktivis atau relawan yang akan menjadi pelopor yang senantiasa memiliki stamina perjuangan yang konstan. Para aktivis harus berjuang di antara opitmisme dan angin pesimisme yang bertiup kencang yang terkadang ditiupkan oleh orang yang mestinya mendukung. Aktivis literesi tidak akan hidup enak dan nyenyak di menara gading, tapi harus membaur dengan masyarakat, bergulat dengan keriangat dan air mata para pegiat literasi di akar rumput.

      Keempat, mampukan kita meraih dukungan publik yang luas dan meyakinkan penguasa serta pemangku kepentingan lainnya? Karena sebuah upaya perubahan yang terstruktur, sistematis, dan massif harus dilakukan melalui pendekatan kultural dan struktural (kekuasaan). Upaya yang kita lakukan akan berhasil meraih dukungan dari pengabil kebijakan dan mendapatkan dukungan dari publik apabila kita mampu membaca keinginan rakyat dan membahasakannya dalam agenda-agenda kerja kita.

      Celah sejarah mungkin berulang di kesempatan yang lain, tapi tidak dalam waktu yang berdekatan. Jadi sekaranglah waktunya kita untuk beraksi supaya kutukan literasi tidak terjadi. Mari! (Suherman)

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 10:21  

      Items details

      • Hits: 13023 clicks
      • Average hits: 592 clicks / month
      • Number of words: 15270
      • Number of characters: 111069
      • Created one month and 10 months ago at Tuesday, 17 January 2017 by Administrator
      • Modified one month and 10 months ago at Tuesday, 17 January 2017 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC