.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Tindakan Inkonstitusional Jokowi

      Oleh:

      Suherman

      Pada tanggal 16 Februari 2013 Kompas, dan hampir semua media massa nasional, memuat tentang pergantian Wali Kota Jarkata Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) oleh Gubernur Jokowi. Tindakan tersebut, selain merupakan demosi (penurun jabatan) yang sering dilakukan pada zaman Orde Baru sebagaimana dikatakan oleh pengamat perkotaan, Danang Priatmodjo dalam situs detik.com (17/02/2013), perbuatan tersebut juga inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

      Dalam UU Bab VIII, Pasal 30 ditulis bahwa “Perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan”. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua kepala perpustakaan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bukan diduduki oleh pustakawan atau ahli perpustakaan. Jabatan ini biasa di duduki oleh siapa saja yang dikehendaki oleh kepala daerah tanpa mempertimbangkan amanah undang-undang. Bahkan mungkin tanpa melalui mekanisme fit and proper test untuk mendapatkan orang yang kompeten dalam bidangnya. Sudah tidak aneh apabila banyak yang berkata bahwa kepala perpustakaan biasanya dipegang oleh orang–orang yang digeser atau digusur oleh kepala daerah. Itu semua sangat mungkin terjadi karena mengangkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah hak prerogratif kepala daerah, yang biasanya lebih mempertimbangkan kepentingan politik daripada profesionalisme. Pelanggaran terhadap undang-undangan yang dilakukan oleh Jokowi ini tentu saja menjadi sebuah tragedi bagi dunia kepustakawanan dan juga bagi masyarakat luas.

      Kepala perpusakaan harus dipegang oleh pustakawan atau ahlinya, sebagaimana amanah undang-undang, tentu saja agar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan profesional. Pada saat ini masih banyak kepala perpustakaan yang tidak memahami pekerjaan-pekerjaan elementer keperpustakaan, seperti katalogisasi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan lain-lain. Apalagi tentang nomenklatur dan anatonomi perpustakaan dan kepustakawanan. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila tidak dapat membuat perencanaan atau strategi pengembangan perpustakaan. Memang bisa saja menggunakan jasa konsultan atau staf ahli, akan tetapi sejarah mengatakan bahwa orang yang tidak tahu detail atau hal-hal teknis akan mudah ditipu. Profesionalisme dalam bidang perpustakaan, dalam arti menguasai aspek teknis, kebijakan, dan filosofis (nilai) tidak dapat dibangun secara singkat atau instant. Malah menurut B.J. Habibie (2010) dalam buku Jejak Pemikiran B.J. Habibie: Peraban Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa, proses membangun profesionalisme ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berhenti pada saat seseorang secara mental dan fisik tidak sanggup lagi belajar atau meniadakan hal-hal yang telah pernah dipelajaraninya. (halaman 73)

      Di sisi lain, undang-undang tentang perpustakaan juga merupakan perlindungan hukum untuk karir pustakawan, dan lebih jauh sebagai bentuk jaminan kontinuitas perkembangan ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi. Dapat dibayangkan apabila seorang pustakawan yang meniti karir dengan berdarah-darah dari awal dikemudian hari tidak dapat meraih karir puncak yang ditekuninya karena didepak dengan sangat mudah oleh kekuasaan (eksekutif). Ini akan membuat persaaan pesimis bagi para pustakawan karena tidak ada jaminan karir. Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk perjuangan supaya pustakawan disejajarkan dengan bidang lain. Karena masih ada kesan bahwa bidang perpustakaan, dokumentasi, dan arsip masih dianggap tempat pembuangan, selain tidak mendukung karir juga tidak cukup seksi secara finansial atu sering disebut juga bidang yang kering.

      Sesungguhnya apabila perpustakaan dikelola secara profesional, institusi ini dapat berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi institusi yang menaunginya maupun masyarakt luas. Dalam sejarah peradaban manusia, peran perpustakaan selalu menjadi institusi yang vital sebagai memori sekaligus peta ilmu pengtahuan bangsa. Perpustakaan menjadi awal dan akhir dari siklus proses penciptaan  dan pengembangan sains dan teknologi. Dalam konteks penelitian dan pengembangan (Litbang), apabila para peneliti  atau lembaga-lembaga penelitian menjadi kreator maka perpustakaan adalah sebagai fasilitator dan juga dinamisatornya. Dengan peran seperti itu, perpustakaan yang sekarang ini  terkesan statis dan pasif harus merestorasi diri menjadi sebuah lembaga yang dinamis dalam merespon perubahan lingkungan yang semakin akseleratif. Dan proaktif dan antisipatif dalam melayani kebutuhan informasi para pemustaka (user). Itu semua bisa tercapai apabila perpustakaan dikelola oleh seorang profesional.

      Mengelola perpustakaan umum tidak cukup hanya berbekal pada kepemimpinan, seperti yang sekarang ini banyak dijadikan dalih. Tanpa dilandasi dengan kompetensi atau kapasitas internal yang mumpuni dalam bidang perpustakaan, tidak mungkin kinerja yang dibangun juga akan bagus. Bagaiman kita melihat kepemimpinan Bill Gates, CEO Microsoft, dan Steve Jobs, CEO Apple, misalnya. Mereka berdua menjadi pemimpin yang sukses karena sangat menjiwai apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja pada kompetensi inti mereka. Mereka sangat faham dengan detail, hal-hal teknis sekecil apapun, masalah desin, pemasaran, bahkan sampai kepada hal-hal yang bersifat filosofis atau nilai dalam bidangnya. Sebagai analogi, bagaimana sebuah rumah sakit bisa ditangani secara profesional apabila kepalanya tidak memiliki latar belakang kedokteran dan farmasi? Apa jadinya apabila Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang advokat? Tetapi sialnya hal tersebut terjadi dalam bidang perpustakaan.

      Kita semua tidak meragukan sedikit pun bahwa dibuatnya undang-undang tentang perpustakaan tentu saja suapaya pembangunan budayan membaca menjadi proyek bersama yang memiliki legalitas dan juga prioritas. Penulis pun melihat bahwa dengan dibuatnya undang-undang tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membangun budaya baca. Akan tetapi, apa jadinya apabila konstitusi yang sudah dibuat dan disepakati bersama itu kemudian dilanggar secara tersus-menerus dan massif? Yang pasti tentu saja undang-undang tersebut akan kehilangan wibawanya, yang akhirnya hanya berupa macan kertas yang tidak ada gunanya sama sekali. Semua upaya yang melibatkan tenaga, pikiran, dan juga uang rakyat yang miliaran rupiah untuk membuat undang-undang tersebut akan terbuang dengan percuma. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?

      Sekali lagi, sikap konsisten dalam menjalankan inkonsistensi terhadap amanah undang-undang sering terjadi di Indonesia. Kali ini terjadi dalam bidang perpustakaan oleh seorang Gubernur yang sedang menjadi buah bibir. Undang-undang No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan sedang dilanggar bahkan dilecehkan secara beramai-ramai oleh pemerintah sendiri, terutama oleh sejumlah kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati atau walikota, dan hampir merata di seluruh Indonesia. Pameo yang berbunyi “undang-undang dibuat hanya untuk dilanggar” yang sering kita dengar, nampaknya bukan hanya isapan jempol. Dalam hal ini kita akan melihat, apakah Jokowi seorang reformis atau sama saja dengan kepala daerah yang lain?

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 16 September 2013 09:12  

      Items details

      • Hits: 22691 clicks
      • Average hits: 366 clicks / month
      • Number of words: 1752
      • Number of characters: 15246
      • Created 5 years and 2 months ago at Friday, 13 September 2013 by Suherman
      • Modified 5 years and 2 months ago at Monday, 16 September 2013 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC