.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Quo Vadis Perpustakaan Jawa Barat ?

      Oleh:

      Suherman

       

      Tulisan ini saya awali dengan mengutip “Surat Pembaca” dari Desti Puspaningrum yang dimuat Kompas tanggal 3 Juni 2013: “ Badan Perpustaaan dan Kearsipan Daerah—lebih dikenal sebagai Bapusipda—yang dulu berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta 629, Bandung, sekarang pindah ke Jalan Kawaluyaan II No.4, Bandung. Bapusipda resmi pindah pada Februari 2013, tetapi tidak banyak orang yang tahu. Selain banyak yang tak tahu, tempat baru ini kurang strategis, sulit dijangkau. Makin runyamlah perpindahan ini karena tak ada papan informai khusus di pinggir jalan yang memudahkan orang menuju ke sana. Dari gang menuju Bapusipda tak tersua papan petunjuk. Setelah masuk gang barulah kita menemukan plang Bapusipda dengan arah panah yang tidak dilengkapi dengan jarak yang harus kita tempuh untuk tiba di perpustakaan milik daerah tersebut.”

      Untung saja Desti tidak mengetahui bahwa perpustakaan Provinsi Jawa Barat sekarang ini adalah perpustakaan bertaraf internasional (The World Class Library). Status yang sangat bergengsi dan pertama di Indonesia. Luar biasa bukan? Akan tetapi status yang melangit tersebut terasa hanya sebuah ilusi belaka setelah membaca pengakuan Desti di atas. Mungkin ada yang berseru seperti bunyi sebuah iklan layanan masyarakat “ Apa kata dunia?” karena sangat ironi.

      Dari “Surat Pembaca” tersebut di atas bisa tergambar beberapa masalah pembangunan perpustakaan yang memang secara nyata sedang dialami oleh perpustakan Provinsi Jawa Barat: Pertama, perencanaan lokasi yang tidak matang. Membangun perpustakaan harus memperhatikan akesesibilitas bagi pengunjung. Mestinya sama dengan membuat mall atau pusat bisnis lainnya. Lokasi di Jalan Soekarno-Hatta, yang merupakan jalan protokol provinsi, sebenarnya sudah sangat strategis, baik secara aksesibilitas maupun pencitraan sebuah lembaga. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain bisa ditempatkan di mana pun, karena biasanya OPD dikejar oleh masyarakat, apalagi yang menyangkut perizinan. Akan tetapi untuk perpustakaan, OPD yang belum dianggap prioritas oleh masyarakat serta mengingat budaya baca masyarakat yang masih rendah, harus ditempatkan di lokasi yang menarik untuk didatangi masyarakat. Seperti lokasi pusat-pusat bisnis.

      Kedua, tidak dikelola secara profesional. Walaupun orientasinya bukan bisnis, mengelola perpustakaan seharusnya sama seperti mengelola sebuah lembaga bisnis. Strategi pemasaran (segmentation, targeting, positioning), dan tatik pemasaran (differentiation, marketing mix, selling) seharusnya diterapkan dalam mengelola perpustakaan. Belum pernah ada satu pun billboard tentang perpustakaan yang eye- catching di tempat-tempat strategis seperti iklan-iklan rokok. Sebagian besar perpustakaan umum daerah di Jawa Barat memasang papan nama asal-asalan. Sering kali terlihat kaku bahkan kumuh. Kaidah-kaidah promosi perpustakaan yang menjadi mata kuliah di jurusan ilmu perpustakaan serta banyak menghiasi jurnal kepustakawanan seperti dongeng pengantar tidur saja.

      Ketiga, Membangun perpustakaan bukan prioritas. Indikator yang paling jelas untuk mengetahui prioritas-tidaknya program pembangunan adalah alokasi anggaran dalam APBD. Hampir di semua daerah, anggaran untuk perpustakaan paling kecil dibanding dengan OPD lainnya. Mungkin karena pembangunan perpustakaan bukanlah program yang seksi terutama dilihat dari sisi politis. Belum pernah ada misalnya pembangunan perpustakaan atau budaya baca dijadikan janji politik kandidat baik pada saat pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Janji-janji populer masih sekitar sembako dan pembangunan infrastruktur selain perpustakaan. Begitu pula yang dilakukan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwa, tidak ada janji politik mereka yang secara ekspilisit membangun perpustakaan. Masih teringat di benak kita bagaimana pembangunan SOR Bandung Lautan Api di Gede Bage dijadikan rebutan pencitraan kandidat gubernur pada saat kampanye. Insana in korporesano diyakini betul oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang lebih menomorsatukan otot dan penampilan daripada otak. Dan itu semua difasilitasi secara baik oleh para kepala daerah. Maka pusat-pusat perbelanjaan, hiburan, dan sarana olah raga ramai dikunjungi, sementara perpustakaan sepi, sunyi, dan senyap. Perpustakaan menjadi pelengkap penderita pembangunan.

      Keempat. Cermin wajah kepala daerah. Dalam skala negara, sudah merupakan hukum besi pembangunan bahwa negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki budaya baca tinggi dan terlefleksikan dalam perhatian terhadap pembangunan perpustakaan. Amerika Serikat menjadi negara adidaya dan perpustakaan termegah di dunia pun ada di sana. Lihat bangunan-bangunan perpustakaan yang di miliki oleh Jepang dan Singapura tampilan bangunan perpustakaannya tidak kalah dengan pusat-pusat bisnis. Di Indonesia pun kita bisa melihat maju tidaknya sebuah daerah dari perpustakaannya. Bahkan, wajah kepala daerah bisa terlihat intelek atau terbelakang dapat dilihat dari keberadaan perpustakaan umum di daerahnya. Apabila kepala daerah seorang intelektual dan bersikap demokratis maka pembangunan perpustakaan akan mendapat perhatian yang baik. Sejarah mencatat bahwa hampir semua kepala negara yang diktator ternyata sangat anti terhadap kemajuan intelek rakyatnya. Stalin, Hitler, dan Mao Zedong adalah para diktator yang seperti itu. Bagi mereka, rakyat pintar adalah ancaman bagi kekuasaannya.

      Siapa yang dilayani?

      Jumlah penduduk Jawa barat kurang-lebih 43 juta jiwa yang tersebar di 27 kota kabupaten. Idealnya semua masyarakat adalah pemustaka yang harus dilayani. Tarohlah usia yang potensial untuk dilayani oleh perpustakaan sekitar 50%-nya. Berarti ada sekitar 21,5 juta. Tentu saja jumlah yang mustahil untuk dapat dilayani oleh perpustakaan Provinsi. Harus diingatt pula aspek geografis, perpustakaan berada di pinggiran Kota Bandung. Bisa diperkirakan yang akan menjadi pelanggan setia hanyalah yang berada di sekitar gedung perpustakaan. Dengan mengingat budaya baca yang masih rendah, hanya warga yang serius atau “sinting” saja yang akan datang ke perpustakaan. Justru yang paling dekat dengan masyarakat adalah perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah bahkan yang ada di pelosok seperti taman bacaan masyarakat (TBM), perpustakaan komunitas (pojok baca, saung baca, dll.), dan perpustakaan desa.

      Membangun perpustakaan berkelas dunia boleh-boleh saja bahkan harus menjadi obsesi, tapi hendaknya jangan mengabaikan keberadaan perpustakaan-perpustakaan yang menjadi kewajiban Perpustakan Provinsi untuk membinanya. Janga terjadi apa yang disebut dengan cul dog-dog tinggal igel yang artinya hanya sekedar formalitas atau pencitraan dan meninggalkan substansinya. Daripada terobsesi menjadi perpustakaan yang koleksinya mentereng tetapi tidak dijamah orang, lebih baik bagaimana Perpustakaan Provinsi ini menjadi fasilitator dan supervisor dari pembangunan perpustakaan yang tersebar di daerah. Pererpustakaan Provinsi menjadi central point dan vocal point untuk memberdayakan perpustakaan yang ada di daerah. Memfasilitasi tumbuh-kembangnya para pegiat literasi di pelosok-pelosok yang sekarang kurang terperhatikan nasibnya. Misalnya bagaimana menghargai keringat mereka yang terkadang lebih basah daripada para pustakawan yang PNS. RT dan RW saja mendapat tunjangan bulanan, bisakah hal yang sama diperjuangkan untuk para pengelola perpustakaan komunitas, TBM, atau perpustakaan desa?

      Perpustakaan umum (public library) semsestinya adalah perpustakaan milik umum. Perpustakaan merupakan tempat masyarakat berekspresi dalam bidang yang berkaitan dengan kepustakawanan secara bebas. Masyarakat pun diberi ruang untuk ikut serta dalam menggagas program perpustakaan. Akan tetapi nyatanya yang ada di Indonesia kebanyakan perpustakaan umum berperan sebagai perpustakaan pemerintah (state library). Semua program, pendanaan, dan sumber daya sudah ditanggung dan disediakan oleh pemerintah. Tidak pernah melibatkan masyarakat. Seperti bunyi stiker “motor aing kumaha aing”. Masyarakat tinggal memanfaatkannya saja. Yang akhirnya tidak ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perpustakaan. Dan inilah yang banyak terjadi di perpustakaan umum daerah di Jawa Barat, lemah dalam membangun jejaring baik dengan institusi maupun dengan masyarakat (pemustaka). Jangankan dengan institusi tingkat internasional, tingkat lokal pun masih lemah. Perpustakaan ibarat “superhero” yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa sendirian.

      Menanti perpustakaan berkelas dunia dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat seperti cerita Waiting for Godot dari Samuel Beckett atau cerita Sangkuriang Kabeurangan. Perpustakaan Provinsi hendaknya jangan moro julang ngaleupaskeun peusing. Mudah-mudahan ke depan, di bawah pimpinan Kang Aher yang kedua kalinya, tidak ada lagi warga Jawa Barat yang tersesat mencari perpustakaan bertaraf internasional padahal ada di depan hidungnya. Memalukan!

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 16 September 2013 09:11  

      Items details

      • Hits: 19369 clicks
      • Average hits: 312.4 clicks / month
      • Number of words: 1836
      • Number of characters: 15063
      • Created 5 years and 2 months ago at Thursday, 12 September 2013 by Suherman
      • Modified 5 years and 2 months ago at Monday, 16 September 2013 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC