.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Budaya Baca Dan Masalah Politik Nasional

      Oleh:

      Suherman

      Tulisan ini tidak akan membahas semua aspek politik seperti masalah ketatanegaraan, politik luar negeri, pertahanan, dan lain-lain—walaupun sebenarnya secara tidak langsung berkaitan juga dengan budaya baca. Tulisan ini hanya menyoroti praktek demokrasi yang dijadikan sebagai sistem politik di negara kita terutama yang bersangkutan dengan partisipasi politik masyarakat dan masalah kepemimpinan nasional karena dua entitas inilah yang sangat menentukan kondisi bangsa dan negara kita. Demokrasi bukanlah sistem politik yang terbaik, tetapi pastilah sistem dengan keburukan yang paling sedikit.[1]

      Banyak sekali definis demokrasi dan juga politik yang telah dibuat sejak zaman kuno (Athena) sampai zaman modern. Saya hanya akan memuat satu saja definisi yang dibuat oleh Abraham Lincoln yang mudah dan telah familiar di telinga sebagian besar masyarakat, yaitu “sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi yang luar bisa indah dalam memuliakan rakyat. Seolah rakyat bebas berekspresi untuk menentukan dirinya sendiri. Rakyat adalah subjek dari pembangunan. Akan tetapi, apakah pada kenyataannya juga seindah definisinya?

      Pada Pemilu tahun 2014 penulis mengamati langsung ritual “pesta demokrasi.” untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Sungguh sangat memilukan, yang pada mulanya demokrasi untuk memuliakan kedaulatan rakyat ternyata malah menjadi ajang pembantaian kedaulatan rakyat. Rakyat bagaikan kawanan ternak yang digiring, dengan diiming-iming uang recehan, menuju bilik suara yang tidak lain tempat penjagalan leher kedaulatan mereka.

      Kesan ketidakmengertian, ketidakpedulian, dan keputusasaan terbersit dari wajah-wajah para pemilih. Mungkin saking seringnya dibohongi oleh para kandidat dan calon anggota legislatif melalui rekayasa pencitraan, maka kepercayaan dan simpati sudah tidak berbekas lagi dalam diri pemilih.Sikap pragmatis atau politik transaksional merupakan pilihan terakhir bagi masyarakat. Menjelang hari “H” pencoblosan media massa ramai memberitakan bahwa banyak bank yang kehabisan uang recehan karena ditukar oleh para kandidat untuk melakukan “serangan fajar”. Slogan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) “Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas” masih jauh panggang dari api.

      Konstituen dibuai dan dininabobokan oleh partai politik supaya tidur pulas yang kemudian dibangunkan pada saat menjelang pemilu kembali. Mereka dipelihara oleh partai politik akan tetapi tidak pernah diberikan pendidikan politik.

      Para pakar menyebut demokrasi yang sedangk berkembang di Indonesia dengan beberapa sebutan, diantaranya “demokrasi simbolis”, “demokrasi prosedural”, “demokrasi fashion” ,dan lain-lain, malah J.B. Kristiadi, pengamat senior dari CSIS, menyebutnya dengan “demokrasi tiwul” karena di era demokrasi ini masih ada penduduk yang mati karena makan tiwul. Dalam sejarah awal demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah banyak istilah yang dibuat supaya demokrasi sesuai dengan nuansa keindonesiaan. Pada saat Soekarno berkuasa model demokrasi yang dipakai adalah Demokrasi Gotong Royong dan Demokrasi Terpimpian. Pada era Orde Baru berganti menjadi Demokrasi Pancasila. Mohammad Hatta menyebut demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan istilah “demokrasi-demokrasian” alias demokrasi palsu, hanya sebagai topeng belaka. Mungkin masih bajak istilah demokrasi yang dibuat oleh para pakar politik. Keragaman dalam memakai istilah demokrasi menandakan ada masalah atau inkonsistensi dalam penerapan demokrasi. Seolah-olah semakin menunjukkan bahwa demokrasi yang di terapkan di Indonesia bukanlah demokrasi.

      Apapun istilah yang dipakai, Radhar Panca Dahana mengatakan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia bersifat manipulatif atau kamufalse dari ide-ide dasar yang dahulu menjadi prinsipnya, dan ini terjdi di semua demokrasi di seluruh dunia pada masa sekarang ini. Demokrasi hanya dipakai untuk menipu masyarakat demi melanggengkan nafsu serakah untuk berkuasa atau untuk mengeruk kuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.[2]

      Resesi demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi fenomena ini bersifat global terutama di Timur Tengah. Bahkan, Amerika yang dianggap sebagai pioner demokrasi, menurut R. William Liddle pada saat Pemilu terakhir diramaikan dengan politik uang yang luar biasa baik di kubu Obama maupun lawan politiknya. ( Demokrasi Dalam Tantangan, Kompas, 6 Maret 2012)

      Sebenarnya keraguan akan berhasilnya penerapan demokrasi di Indonesia sejak jauh hari dikemukakan oleh pihak kolonial Belanda. Mereka tak pernah membayangkan lembaga legislatif (Volksraad) yang berisi mayoritas orang Indonesia akan menjadi lembaga yang efektif oleh kalangan politisi di Belanda. Mereka mengatakan “kadar otonomi sebesar itu dianggap terlalu dini, dengan mempertimbangkan berbagai hal dan yang paling penting adalah dengan melihat kenyataan bahwa pada waktu itu 97% penduduk masih buta huruf”. (Ricklefs, 2012). Untuk itu tidak heran apabla R.E. Elson dalam bukunya The Idea of Indonesia menyimpulkan berbagai macam pendapat dari para tokoh di atas bahwa sejak awal gagasan penerapan demokrasi di Indonesia mempunya akar yang lemah, dangkal, dan kacau yang bersumber pada rendahnya pendidikan masyarakat pada waktu itu.

      Syarat utama berjalannya demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Tentu saja partisipasi ini dapat terjadi manakala masyarakat telah mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Demokrasi tanpa partisipasi hanya akan menghasilkan mobilisasi. Makna universal dari partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestrikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. (Sutrisno, 1995).

      Demokrasi tanpa partisipasi akan menganggap bahwa rakyat hanyalah sebagai kuli-kuli demokrasi yang harus siap dipaksa dalam menjalankan rencana-rencana politik pemerintah. Partisipasi memperlakukan manusia sebagai tuan (subjek) dari pembangunan sedangkan mobilisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai hamba (objek) dari pembangunan. Konsep demokrasi di Indoneia masih berada pada peringkat retorika demokrasi, belum menjadi falsafah/pendekatan dalam pembangunan politik. Apabila tidak dicari pemecahannya dalam masa yang akan datang hal ini bisa menjadi sumber kerawanan politik.

      Sudah menjadi semacam konsensus nasional di Indoneisa bahwa partisipasi rakyat dalam proses pembangunan demokrasi merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan proses pembangunan politik Indonesia. Persyaratan partisipasi adalah adanya gerak kesadaran dari masyarakat yang dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman tentang arti dari pembangunan politik, “tidak ada demokrasi tanpa keinsafan politik dari masyarakat” kata Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita. Dalam buku yang sama Hatta pun mengatakan “demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digatikan oleh diktatur.” Tentu saja keinsafan politik tersebut tidak timbul dengan sendirinya, akan tetapi harus melalui sebuah proses pendidikan politik. [3]

      Pendidikan politik pra-kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai partai politik yang muncul pada waktu itu seperti PNI, Partindo, dan lain-lain sebagaimana dkisahkan oleh Ali Sastroamidjoyo dalam bukunya Tonggak-Tonggak Di Perjalananku. Pada waktu itu partai politik berlomba untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya terlibat dalam bidang politik yang pada waktu itu terfokus pada upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Jangan dikira pada waktu itu seluruh masyarakat sepakat tentang ide kemerdekaan Indonesia, malah terhadap kata “Indonesia” masih banyak masyarakat yang tidak mengerti, maka kewajiban partai politklah untuk mendidik rakyat pada waktu itu.[4] Setelah Indonesia meredeka sampai saat ini pendidikan politik ditinggalkan oleh partai politik dan juga institusi politik lainnya. Akibatnya adalah masyarakat jadi tuna kesadaran politik dan keadaan ini dimanfaatkan oleh para aktor untuk menjalankan politik praktis sebagai jalan pintas untuk meraih kekuasaan.

      Praktek demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih bersifat formalitas dan seremonial berupa penyelenggaran Pemilu secara reguler. Demokrasi yang sehat sejatinya bermakna penumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah yang mereka pilih. Kenyataannya, modal politik itu masih sangat rendah, bila kita perhatikan goncangan politik yang masih kerap terjadi pasca pemilu atau pilkada. Rakyat merasa para elite pemerintahan lebih sibuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau golongan daripada mempedulikan kepentingan umum. Lebih menyakitkan lagi, ternyata suara rakyat hanya dihargai sertiap lima tahun sekali, itupun dengan nilai yang sangat murah. Mereka tak punya hak kontrol yang efektif. Daya tawar masyarakat lemah. Kondisi yang sama juga terlihat keterwakilan angota parlemen, karena kepentingan yang mereka teriakan dan perjungkan ternyata jauh dari kebutuhan masyarakat. Pejabat eksekutif dan anggota legislatif seperti mengidap penyakit autis secara kolektif, dan politik dikendalikan oleh orang-rang yang mengidap psikopat.[5]

      Dalam tataran elite, maraknya fenomena koalisi politik yang labil menandai saling percaya yang rendah di antara kekuatan politik yang berpengaruh. Koalisi dan kerjasama politik lebih dimaksudkan untuk meraih posisi pribadi ketimbang mengembangkan sistem yang kokoh demi pelayanan prima terhadap masyarakat. Jika kerjasama elite saja sulit membangun saling pengertian, bagaimana mungkin kerjasama akan terbentuk di kalangan konstituen dan warga pada umumnya. Situasi bertambah rentan karena masih menjalarnya modus provokasi dan black propaganda demi mencapai tujuan politik. Yang sudah menjadi ritual dalam setiap Pemilu juga adalah praktek politik uang (money politic). [6] Bahkan menurut budayawan Jakob Sumardjo[7]setiap menjelang pemilihan umum bisnis klenik atau perdukunan dan ziarah kubur keramat meningkat tajam. Pertaruhan politik jangka pendek akhirnya menggadaikan modal politik jangka panjang untuk membangun bangsa yang kuat dan bersatu teguh.

      Itulah apabila demokrasi dibangun di atas pondasi masyarakat yang tidak berpengetahuan. Saya sekarang mengerti mengapa Adolf Hitler mengatakan bahwa “Alangkah beruntungnya penguasa yang rakyatntya tidak berpikir.” Karena rakyat yang tidak berpikir atau tidak berpengetahuan sangat mudah untuk dimobilisasi dan dimanipulasi. Srategi yang ampuh untuk mendulang suara pun tetap strategi konvesional yang dulu dipakainya untuk menipu rakyat Jerman yaitu propaganda. Tentang ampuhnya propaganda ini Hitler mengatakan, “ Dengan menggunakan propaganda yang cakap dan terus-menerus, seseorang bahkan dapat membuat rakyat melihat surga sebagai neraka atau sebuah kehidupan yang sangat sengsara seakan di surga.“ Propaganda tetap masih menjadi andalan para kontestan untuk membujuk konsituennya, yang berbeda hanyalah medianya saja. Dahulu para politisi hanya menggunakan kepandaian retorika dan media cetak atau radio, sekarang menggunakan seluruh media elektronik dan dijital dengan propagatornya bukan hanya politisi akan tetapi dilakukan oleh para artis dan dirasionalisasi oleh para “intelektual”. Dengan berbagai macam kecanggihan dan rekayasa, “Tujuan dari propaganda modern adalah tidak lagi mengubah opini, tetapi membangunkan sebuah kepercayaan yang aktif terhadap mitos.” Kata Jacques Ellul.[8]

      Saya ulangai kembali perkataan Mohammda Hatta, “tidak ada demokrasi tanpa keinsafan politik dari masyarakat”. Kata-kata senada dituturkan juga oleh Yudi Latif, “demokrasi tanpa kecerdasan adalah kegaduhan dalam kebutaan. Situasi ini melenceng jauh dari imperatif konstitusi kita. Perkembangan demokrasi Indonesai seperti mengenakan baju terbalik, momentum datang memberi peluang meneruskan obor kebesaran bangsa, tetapi yang memainkan peran hanyalah manusia-manusia kerdil.” (Yudi Latif. “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Kompas, 5 Mei 2015).

      Menurut pemahaman Anis Matta politik bukan semata bermakna kekuasaan, akan tetapi bisa juga dipahami sebaga “industri pemikiran.” Sebagai bursa pemikiran, politik bertugas memberikan arah bagi kehidupan masyarakat. Politik terancam gagal jika masyarakatnya mengalami rasa kehilngan arah yang dituju (sense of direction). Hilangnya sense of direction tampak dari suasana hati publik (publik mood) yang diwarnai kemarahan dan kecemasan kolektif, menggantikan kepercayaan dan harapan kolektif mereka.[9]

      Seharusanya dari praktek demokrasi juga dihasilkan kepemimpinan nasional yang selain wujud dari aspirasi dan representasi kehendak rakyat, juga memiliki kapasitas dan kapabilitas personal dalam memimpin. Akan tetapi lagi-lagi dalam alam demokrasi seperti di Indonesia, ternyata masyarakat lebih menginginkan pemimpin yang populer daripada yang kredibel. Lebih menyenangi yang cakep daripada yang cakap. Kebanyakan orang adalah orang kebanyakan, kata Emha Ainun Nadjib, benar sekali adanya. Mereka tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang menarik. Oleh karena itu, selain propaganda, stategi pencitraan menjadi strategi utama dalam menarik simpati masyarakat. Meminjam kata-kata dari Jonathan Gabay dalam bukunya Soul Traders, “Para pedagang jiwa hanya perlu menghubungkan produk, jasa, dan ide yang mereka miliki dengan kehendak bawah sadar dan dorongan terdalam para konsumen dan pemilih.”

      Munculnya seorang pemimpin tidak jatuh dari langit. Penjelasan yang paling sederhana dan bisa dinalar dengan mudah adalah adagium bahwa “pemimpin adalah produk atau cermin masyarakatanya” sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kholdun. Pemimpin nasional adalah cermin dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perlakuan rakyat trhadap pemimpinnya adalah refleksi sikap budaya itu. Ketika mitos “Ratu Adil” (messianism) masih mengontrol alam bawah sadar budaya masyarakat kita dalam memilih pemimpin, maka pemimpin dipaksa menjadi manusia “setengah dewa” atau superhero yang tercerabut dari bingkai kemanusiaannya. Atas nama kharisma, harapan setinggi langit disandangkan kepadanya. Maka siapa menabur harapan akan menuai kekecewaan atau seperti dikatakan oleh Havelock Ellis (1859-1939) penulis dan psikolog Inggris, “ketika cinta ditindas, kebencian akan menggantikannya.” Itulah yang terjadi, ketika aspek kemanusiaan dari seorang pemimpin muncul saat rakyat terbangun dari mimpi, bersama kesadaran kehidupan ekonomi dan politik harian yang tak kunjung sesuai harapan.[10] Kesadaran itu umumnya datang terlambat. Sang pemimpin sudah terlanjur jauh melenceng dan kenyataan sudah semakin jauh dari harapan. Borok-borok pemipin sudah kelihatan menjadi nanah yang menjijikan. Ratu Adil sudah berubah menjadi “Raja Tega”, dan caci-maki serta sumpah-serapah pun dilontarkan kepadanya. “Siapa menabur angin (surga) akan menuai badai (kebencian)”

      Pemimpin diciptakan oleh masyarakatnya, muncul dari sistem sosial-politik yang ada dengan mekanisme dan aturan main tersenediri. Pemimpin adalah bagian dari masyarakat dan muncul dari dalam masyarakat dengan segenap koteksnya. Dia tidak dimunculkan, tetapi munculdengan sendirinya sesuai takdir yang melingkupinya. Karenanya, masyarakat rasional akan melahirkan pemimpin yang rasional. Dan sebaliknya, masyarakat yang tidak berpengetahuan akan melahirkan “satria pininggit” yang menuai banyak kekecewaan. Idealnya memang pemimpin yang mendapat legitimasi dari rakyat adalah juga pemipin yang memiliki kualitas “raja-filosof” sebagaimana diimpikan oleh Plato, “ulama-umaro” menurut konsepsi Ibnu Kholdun atau inspirasi dari Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang apabila memlilih pemimpin bangsa harus memiliki kriteria, “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.”

      Untuk lebih memahami korelasi dan dialektika pentingnya pemimpin yang berpengetahuan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakannya, berikut saya kutip secara panjang lebar tulisan Yudi Latif:

      Masalah terbesar politik Indonesia saat ini adalah semua orang tahu ada banyak masalah dalam demokrasi, tetapi seperti tak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Ketidaksanggupan warga untuk mengatasi masalah-masalah kolektif ini terjadi karena institusi-institusi representasi demokrasi dan lembaga publik tidak lagi di bawah kendali publik, tetapi jatuh ke tangan pengendalian segelintir pemodal kuat. Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik.

      Dalam perkembangan demokrasi di negeri ini, pintu masuk bagi penetrasi pemodal ke dalam domain publik itu melalui pengadopsian model demokrasi liberal padat modal. Suatu model demokrasi, yang bagi Amerika Serikat sendiri dengan ratusan tahun sejarah demokrasi dengan basis egalitarianisme yang kuat, dalam perkembangannya terbukti hanyalah menjadi tunggangan yang efektif bagi elevasi satu persen orang terkaya.

      Di negeri ini, dengan warisan kesenjangan pasca-kolonial, pengadopsian demokrasi liberal padat modal di tengah samudra kemiskinan, membuat pemimpin terpilih—meskipun dengan dukungan mayoritas rakyat dalam pemilihan langsung—lebih berutang pada pemodal yang nyata ketimbang rakyat yang abstrak. Dalam konteks inilah kita melihat Jokowi sebagai presiden hanyalah pekerja partai-pemodal.

      Dimensi struktural dari dekadensi demokrasi itu diperburuk oleh kapasitas pemimpin negara sebagai agen perubah. Menangkal kepentingan pemodal-perseorangan meniscayakan kesadaran dan strategi ideologis. Berbagai langkah blunder Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya justru mencerminkan kelemahan daya baca dan referensi ideologis ini. Tanpa radar ideologis, seorang pemimpin tak memiliki kerangka referensial untuk membantu menentukan jenis manusia dan kebijakan apa yang sepatutnya dipilih.

      Tekanan Jokowi pada pengetahuan praktis-pragmatis mengabaikan pentingnya "narrative knowledges". Padahal, gagasan besar semacam revolusi mental harus diletakkan dalam kerangka strategi ideologis berbasis pengetahuan naratif (sejarah, antropologi, sosio-psikologi, ekonomi-politik dan praktik diskursif).

      Ada semacam ilusi bahwa tindakan bisa dijalankan secara benar tanpa pemikiran yang benar. Padahal, seperti diingatkan Lyndon B Johnson, "Tugas terberat seorang presiden bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar." Tanpa pengetahuan yang benar, ketangkasan bertindak hanya akan mempercepat kegagalan.

      ... pemimpin negara membawa arus besar anti-intelektualisme dalam masyarakat. Banyak orang yang tidak lagi menghargai pikiran, bahkan mengembangkan sinisme terhadap kedalaman pengetahuan. Para cerdik cendekia sendiri terbawa arus keraguan ini dengan tidak memercayai nilai pikirannya; ikut-ikutan mengagumi sensasi tindakan sesaat seperti pembakaran perahu yang telah lama terampas oleh menteri baru.

      Gelombang anti-intelektualisme ini sebagian merupakan arus balik dari pengkhianatan intelektual, tetapi utamanya karena desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak segera dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi pemikiran. Seperti kata Bung Karno, "Orang lapar tidak bisa segera kenyang hanya dengan diberikan kitab konstitusi." Pelarian dari kesulitan hidup ini dininabobokan oleh candu hiburan-hiburan dangkal-miskin pikir yang disajikan secara intensif dan masif lewat siaran televisi kita; membudayakan semacam "the cult of philistinism" (pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes material dan praktis).[11]

      Peluluhan daya pikir ini memberi prakondisi bagi supremasi pemodal untuk mengarahkan pilihan rakyat lewat kampanye media. Kekuatan pemodal yang cenderung menepikan kekuatan kritis bertemu dengan kecenderungan banalitas arus bawah. Lewat manajemen impresi, subtansi pemikiran dikalahkan oleh kesan pencitraan.

      Maka, para pemimpin terpilih mencerminkan defisit pemikiran. Dengan begitu, negara tidak memiliki topangan pemikiran dan pengetahuan yang kuat. Sengkarut negara mencerminkan sengkarut pemikiran. Hal ini tecemin mulai dari ketidakberesan hasil amandemen konstitusi, produk perundang-undangan, desain institusi-institusi demokrasi, hingga ketidaktepatan pilihan kebijakan dan orang.

      Keadaan ini menempatkan negara di tepi jurang. Para pemikir kenegaraan lintas zaman dan lintas mazhab cenderung menyepakati hubungan integral antara negara dan pengetahuan. Negara sendiri didefinisikan sebagai organisasi rasional dari masyarakat. Bahkan Hegel menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari pikiran. Michel Foucault menegaskan, "Pemerintah, oleh karena itu, memerlukan lebih dari sekadar usaha mengimplementasikan prinsip-prinsip umum pemikiran, kebijaksanaan, dan kehati-hatian. Pengetahuan spesifik juga sangat diperlukan: pengetahuan yang konkret, tepat, dan terukur."

      Membanguan negara harus melalui cara bagaimana kedaulatan menyatakan dirinya dalam bidang pengetahuan. Negara dapat dipandang sebagai mesin-pengumpul kecerdasan (intelligence-gathering machine). Kedekatan antara negara dan kecerdasan, dan bahwa keselamatan negara ditentukan oleh kecerdasan, terlihat dari pemahaman umum yang cenderung mengaitkan istilah "intelijen" dengan badan inteligen negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan sejenisnya.

      Sebuah negara yang dibangun tanpa landasan kecerdasan dan pengetahuan tak ubahnya seperti istana pasir. Oleh karena itu, jika demokrasi kita maksudkan sebagai jalan kemaslahatan bangsa, maka jalan sesat demokrasi dalam kendali plutokrasi-aristokrasi itu harus dihentikan dengan cara membangun demokrasi-meritokratis.

      Demokrasi yang kita kembangkan harus menumbuhkan kembali daulat rakyat yang dipimpin oleh kekuatan akal budi (hikmat kebijaksanaan) dalam suasana deliberatif dan argumentatif (permusyawaratan perwakilan).[12]

      Tidak banyak alternatif bagi kita untuk membangun sistem demokrasi yang berkualitas serta memunculkan kepemimpinan nasional yang kredibel selain kesadaran sejarah bahwa: pertama, mendidik masyarakat supaya menjadi masyarakat berpengetahuan yang mampu berpikir rasional dengan harapan dan cita-cita perubahannya. Rakyat perlu rasional dengan kondisi sosial-politik–ekonomi bangsa serta masalah dan tantangan zaman yang ada. Kedua, cepat atau lambat, kita harus mendorong kecenderungan rasionalitas ini akan mengentarkan kita pada kondisi dimana tumbuhnya sistem demokrasi yang semakin kuat, dan pemimpin yang dihasilkan terikat dalam rule of the game bukan game of the rule (bukan mempermainkan aturan) yang jelas, sehingga tidak terlalu banyak ruang manuver dan interpretasi pemimpin disediakan. Sistem yang kuat memunculkan rasionalitas dan kepastian, harapan yang propoersional dan adil. Lalu sang pemimpin ditempatkan secara utuh dalam bingkai kemanusiannya. Kepemimpinan baru adalah kempimpinan rasional dan modern., yakni pemimpin yang tumbuh dan muncul dari masyrakat modern yang terikat dalam sistem demokrasi yang kuat dengan atauran main yang jelas.

      “Penyembuhan demokrasi tak langsung dari neurosis yang dideritanya jelas memerlukan pendidikan formal. Sebab, penyakit ini kian parah, ditandai dengan semakin banyak jumlah orang yang tidak terididik di kalangan penduduk dari negara-bangsa yang menerapkannya sebagai sistem politik dan ketatanegaraaan. Pendidikan formal ini sendiri harus yang mencerahkan, di mana penggunaan nalar (akal, reason) dibiasakan di kalangan anak-anak didik sedini mungkin.[13]

      Manusia terdidik (well educated), kata Mohammad Nuh mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukanlah semata orang yang memiliki gelar-gelar apakah sarjana, doktor, atau profesor. Akan tetapi masyarakat disebut masyarakt terdidik apabila memiliki ciri-ciri fungsional sebagai berikut: pertama apakah orang itu kalau dihadapkan pada suatu persoalan, pola pikirnya seperti apa? Kalau pola pikirnya how to solve the problem, itu sudah memenuhi kriteria masyarakat terdidik. Namun, kalau pola pikirnya how to create the new problem, maka meskipun dia doktor, meskipun dia doktor dia belum dikatergorikan masyarakat terdidik. Kedua, apabila menyelesaikan suatu masalah biayanya murah, baik society cost, pollitical cost, maupun economical cost. Ketiga, apabila menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan, norma, moral, atau segala etika yang terkait dengan kesepakatan nilai-nilai kemuliaan. Keempat, tepat waktu (timely proper). [14]

      Sejalan dengan pendapat di atas, hambatan pembangunan demokrasi di Indonesia selain disebabkan oleh masalah dkonomi, kepemimpinan, budaya politik, Afan Gaffar pun, dengan mengutip dari beragai pakar politik terkenal, salah satunya adalah budaya baca (literasi) masyaarakt yang masih rendah.[15]

      Berkaca dari sejarah kolonial Belanda di Indonesia, ada sebuah pertanyaan mengapa Belanda bisa begitu lama menjajah Indonesia? Ternyata selain faktor militer (persenjataan) juga tentang hegemoni ilmu pengatahuan. Belanda menjajah Indonesia dengan memakai politik pengetahuan. Itulah yang saya tangkap dari Andrew Goss dalam bukunya Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda Sampai Orde Baru. (Komunitas Bambu, 2014). Para profesor Belanda di perguruan tinggi menempatkan ilmu-ilmu alam sebagai disiplin ilmu yang bermanfaat.[16] Mereka berusaha menciptakan masyarakat tercerahkan dengan mendidik kelompok intelektual elit yang nantinya akan menjadi penggerak kemajuan negara dan masyarakat Belanda. Para inteletual ini, yang oleh Goss disebut dengan apostel tercerahkan, memiliki idealisme ingin mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna meningkatkan status ilmu tersebut dan mendukungnya sebagai alat paling sesuai untuk melawan ketidapedulian dan takhayul yang begitu merajalelel di negeri ini.” Akan tetapi, pemerintah Belanda melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh para apostel pencerahan tersebut bisa merusak tatanan kolonial (membuat koloni jadi berpengetahuan) akhirnya upaya mereka diambil alih dan berada dalam kendali negara.

      Kepala pejabat sipil kolonial Belanda di Hindia Belanda yang benama H.J. Van Mook, adalah seorang teknokarat yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Dalam sebuah kesempatan dia mangatakan bahwa ,” sebuah negara bergantung pada kapasitas ilmiahnya.”. (hal. 224).

      Begitulah, lamanya Belanda menjajah Indonesia merefleksikan pengetahuan di atas kebodohan. Begitupun apabila kita buka kembali lembar sejarah, sesungguhnya Indonesia merdeka lebih karena perjuangan diplomatik para founding father—yang tentu saja mensyaratkan bekal ilmu pengetahuan—bukan karena perjuangan dengan besenjatakan bambu runcing semata.[17] Masyarakat masih banyak yang terninabobokan dengan cerita “perjuangan bambu runcing” ini sehingga merasa mudah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Apalagi kolinialisme zaman sekarang ini adalah kolonialsime dengan memakai alat ilmu pengetahuan yang termanifestasi dalam bidang ekonomi dan budaya. Untuk melawan kolonialisme pengetahuan model ini senjata modern pun tidak ada gunanya apalagi hanya bambu runcing.

      Menurut Daoed Joesoef penyembuhan demokrasi yang sedang sakit ini harus dimulai dari pendidikan formal yang menggunakan nalar sejak dini. [18] . Sekali lagi saya ingin mengutip pendapat Yudi Latif tentang adanya hubungan yang tidak bisa dipishakan antara literasi dengan politik: [19]

      Budaya demokrasi mengandaikan adanya empati dan partisipasi; yakni kesanggupan untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain, yang menjadi anjakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kolektif. Kemampuan empati dan partisipasi ini bisa ditumbuhkan oleh kekuatan literasi (Lerner, 1958).

      Tak heran, dalam negeri dengan tradisi literasi yang kuatlah demokrasi bisa tumbuh dengan kuat. Athena (Yunani) sering dirujuk sebagai ”ibu demokrasi” karena berakar pada tradisi literasi yang kuat, berkat penemuan alfabet. Peradaban Yunani dan Romawi adalah yang pertama di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas baca-tulis masyarakat; pertama kali diperlengkapi dengan sarana-sarana berekspresi yang memadai dalam dunia tulis; pertama kali mampu menempatkan dunia tulis dalam sirkulasi umum (Havelock, 1982). Revolusi demokratik terjadi di Perancis (1848), tidak di Inggris sebagai pelopor revolusi industri, karena Perancis (Paris) saat itu merupakan masyarakat dengan tingkat literasi yang paling tinggi di Eropa (Rude, 1970).

      Gambaran paling nyata dari demokrasi Barat kontemporer terletak pada derajat literasinya yang tinggi. Secara umum dipercaya bahwa naiknya tingkat literasi masyarakat mengarah pada kemunculan institusi-insitusi sosial yang rasional dan demokratis; juga pada perkembangan industrial serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kemunduran dalam tingkat literasi menimbulkan ancaman terhadap kemajuan dan demokrasi.

       

      “Membaca adalah senjata pamungkas yang menghantam kebodohan, kemiskinan, dan ketersia-siaan sebelum semua hal tersebut menghancurkan kita. Bangsa yang tidak suka membaca tidak banya tahu. Dan bangsa yang tidak banyak tahu pastinya akan membuat pilihan yang buruk di rumah, di bursa, di panggung juri pengadilan, dan di bilik pemilu. Dan keputusan-keputusan ini pada akhirnya memengaruhi seluruh bangsa—baik yang melek maupun yang buta huruf” ( Jim Trelease, 2008, hal. 18)



      [1] Ignas Kleden. “Keberanian Berdemokrasi”. Kompas, 4 Pebruari 2014

       

      [2] Dalam sebuah wawancara dengan harian Republika dengan gayanya yang kritis Radhar memberikan contoh dalam pemilihan presiden. Dalam model demokrasi yang ada sekarang ini (pemilihan langsung) sebenarnya para pemilih sudah terlebih dahulu di-fait accompli. Bayangkan calon presiden, yang maju hanya dua sampai lima orang. Bahkan di banyak negara besar hanya dua saja. Kalau ada yang lain calon lainnya itu sebenarnya hanya ‘calon gurem’ yang sudah dipasitkan kalah. Ini namanhya kamuflase. Maka, dalam hal ini poisisi kita atau pribadi rakyat yang punya kedaulatan itu berada di mana? Lebih celaka lagi, ketika mau memilih calon yang benar pun tidak bisa karena mereka dicekoki uang. Akibatnya, yang punya uang yang akan menang. Ini jelas manifualtif. Menrut Radhar demokrasi di Indonesia hari ini sekadar sebuah kosmetik lipstik murahan atau operasi plastik belaka yang menghkhianati kenyataan yang sesungguhnya. Celakanya untuk mengembalikan ke asalnya sudah terlanjur ‘penyok’. Akibatnya, untuk mengembalikan ke wajah aslinya, jelas butuh perjuangan besar. Dan, inilah bentuk imperialisme baru yang dulu banyak disebut oleh para pendiri bangsa. (Republika, 23 Maret 2015)

      [3] Sulastomo, Koordinator Gerkan Jalan Lurus, dalam artikelnya yang berjudul “Demokrasi Kita (Kompas, 22 Juli 2013) mengatakan, “ Domokrasi, kata Bung Hatta, memerlukan tingkat pendidikan tertentu, bahkan juga tingkat ekonomi untuk memiliki sifat seperti itu. Di Indonesia kurun 67 tahun setelah kemerdekaan tampaknya belum cukup menemukan demokrasi kita itu. Trial and error selama ini tampaknya masih belum cukup. Tidak berarti kita tidak berusaha menukan dmokrasi kita yang sesungguhnya, tetapi karena Indonesia memang belum memiliki tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesadaran masyrakat yang menjadi syarat kehidupan yang demokratis. Primordialisme, kepentingan golongan atau perseorangan, bahkan pemahaman terhadap demokrasi itu sendiri, masih sering bias. Demokrasi dianggap sekadar kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat sehingga lahirlah democrazy.”

      [4] Pentingnya partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat diingatkan kembali oleh Daoed Joesoef dengan mengatakan, “ berhubung pemerintah dibentuk oleh dan bersama-sama parpol dituntut turut bertanggung jawab atas penempaan penduduk menjadi waarga negara melalui pembangunan jiwa yang mengacu pada penataan alam pikirannya. Politika adalah berbicara tentang bicara., tentang idiom politik yang berlaku, idiom tradisional dari demokrasi. Berhubung politika teerdiri atas 95 persen bicara, apabila pembicaraan terlalu unrealistic, akan diperoleh pemerintahan yang tidak perlu unrealistic. Maka, untuk merevitalisasi politika dan mengokohkan pemerintah, kita butuh bicara tentang berbicara, bukan “debat kusir”. Kita memerlukan suatu retorika terhormat yang baru, yaitu kejeniusan, kearifan yang terbaik dari natur human. Kita bukan apa yang kita kita makan, bukan produk dari pembangunan badan, tetapi produk dari kejiwaan yang menata pikiran. Maka, parpol perlu membekali kader-kadernya dengan aneka ide dan pengetahuan khas tentang politik dan ketatanegaraan, mirip dengan kursus-kursus kader PNI yang diorrganisasikan oleh Hatta dan Sjahrir di masa perjuangan kemerdekaan (“Pesan Himne ‘Indonesia Raya’,” Kompas, 6 Desember 2014)

      [5] Thomas Koten, direktur social development Center, mengatakan bahwa mengapa kehdiupan poltik sulit diharapkan berjalan baik dan normal, atau selalu berjalan dalam ketidakwajaran alias abnormal? Karena politik dikendalikan oleh orang-orang yang picang secara sosial dan emosional alias psikopat. Ciri psikopat adalah orang yang berwatak egosentris, tidak punya empati pada kesulitan hidup orang lain dan tidak pernah menyesali perbuatan buruknya, serta tidak punya usaha melakukan sesuatu lebih baik. Dikutip dari tulisannya, “Psikoterapi Politi Nasional”.Media Indonesia, 4 September 2013.

      [6] Pada saat Pemilu 2014 diberitakan bahwa banyak bank yang kesulitan uang recehan karena sudah ditukar oleh para kontestan yang ikut Pileg atau pilkada.

      [7] “Klenik dan Politik”. Kompas, 13 Maret 2014

      [8] Jonathan Gabay. Soul Traders. Jakarta: Ufuk Press, 2009

       

      [9] Anis Matta. “Politik dan Sejarah”. Kompas, 7 Desember 2013)

      [10] Dalam tulisannya yang berjudul “Masyarakat yang (Makin) Sakit” Nalini Muhdi menulis bahwa, “Kemiskinan dan kebodohan memang sumber penderitaan dan masalah. Namun, ketidakpastian masa depan serta ketidakadilan ternyata lebih hebat dampaknya bagi keseimbangan jiwa. Ketidakpastian lebih menyakitkan dari kenyetaan paling getir sekalipun. Bisakah pemimpin masyarakat mampu memberi kepastian hidup yang agak melegakan napas, bukan sekadar janji-janji yang ternyata hanya pepesan kosong? Membuat tumpukan sampah kekecewaan masyarakat kian menumpuk yang akhirnya tumpah dalam bentuk keputusasaan, yang menurut Aaron Beck, menjadi indikator bunuh diri dalam jangka panjang. Tentu saja keputusasaan inilah bibit dari munculnya gangguang depresi.” (Kompas, 17 Maret 2007)

      [11] Dalam tulisan yang lain Yudi melengkapi ungkapan tersebut dengan mengatakan, “Univeresitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng kedalaman ilmu pengetahuan mengalami proses peluluhan kegairahan intelektual, tergerus oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni budaya, dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis. Orang-orang yang membaca buku dan mengobarkan kegairahan intelektual beresiko dicap sebagai ‘elitis’, tak membumi, dan ‘marjinal’. Kedalaman ilmu dan wawasan kemanusiaan dihindari kedangkalan dirayakan.” (Demokrasi Tanpa Kedalam, Republika, 20 November 2013)

      [12] Yudi Latif. “Negara Sengkarut Pikir.” Kompas, 2 Pebruari 2015.

      [13] Daoed Joesoef. “Demokrasi dan Pembangunan”. Kompas, 20 Pebruari 2012

      [14] M.Nuh. “Lampu Masyarakat Terididik.” Kompas, 6 September 2014

      [15]Afan Gafar. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

      [16] Salah satu hasil dari penelitian mereka akhirnya Indonesia dijadikan basis perkebunan teh, kina, dan kopi untuk komoditas ekspor. Padahal, ketiga jenis tumbuhan komoditas tersebut bukanlah tumbuhan asli Indonesia.

      [17] Sjahrir, tokoh sosilais sebagaimana sering diceritakan oleh Y.B. Mangunwijaya, adalah founding father yang lebih mengedapakan perjuangan damai dengan diplomatik daripada memakai pendekatan konfrontatif dengan senjata.

      [18] Daoed Joesoef. “Demokrasi dan Pembangunan.” Kompas, 20 Februari 2012

      [19] Yudi Latif. “Basis Literasi Demokrasi.” Republika, 12 Februari 2014

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 575 clicks
      • Average hits: 27.4 clicks / month
      • Number of words: 11319
      • Number of characters: 100640
      • Created one month and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2017 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC