.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Budaya Baca dan Masalah Pendidikan Nasional

      Oleh:

      Suherman

      Pendidikan bukanlah satu-satunya penentu kemajuan, akan tetapi semua kemajuan berawal dari pendidikan. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan. Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memilki etos kerja dan inovatif. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam pengusaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberihan perhatian yang besar terhadap pendidikan nasionalnya. Begitu pentingnnya masalah pendidikan sehingga di negara kita pendidikan bukanlah lagi menjadi hak personal akan tetapi juga menjadi hak konstitusional warga negara. Dalam Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Tentu saja konstitusi itu dibuat dalam upaya mendukung, mengawal, dan terus mengperbaiki sistem pendidikan bagi rakyat. Oleh karena itu pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

      Keberhasilan pendidikan bukan saja utuk memajukan sebuah bangsa akan tetapi akan memberikan dampak universal yaitu untuk meningkatkan kualitas peradaban seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, masalah pendidikan juga mendapatkan perhatian yang sangat besar dari lembaga dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization0, lembaga dunia ini mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Sekejen PBB Kofi A. Annan mengatakan, Education is the key to the new global conomy. It is central to development, social progress, and human freedom.“[1]

      Begitu pentingnya bidang pendidikan ini bagi pembangunan manusia sehingga menjadi perhatian yang serius dari semua orang terutama dari para cendekia di negeri ini. Daoed Joesoef, mantan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, mewanti-wanti supaya jangan mempermainkan masalah pendidikan karena “Melalui pendidikan, yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia melalui ketepatan fungsionalisasi pembangunan jiwa dan badan anak-anak kita. Jangan jadikan mereka kelinci percobaan aneka ide politis bertopeng pedagogis. Risikonya terlalu besar, bahkan fatal, bagi eksistensi negara-bangsa kita. Usaha membangun satu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah jawaban bagi pertanyaan how should we live atau what kind of educated people do we want our citizens to be? Kedua pertanyaan itu pada gilirannya merupakan respon kreatif terhadap tantangan masa depan seperti apa yang seharusnya kita bangun guna mampu sintas di tengah gejolak dunia mendatang yang serba kompleks.” Masih dalam tulisan yang sama beliau juga memberikan sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya tipe manusia yang seharusnya dihasilkan dari proses pendidikan dengan menggambarkan bahwa, “Tipe ideal dari manusia terdidik untuk abad XXI adalah manusia yang mampu mengubah (mengolah/mengembangkan) informasi jadi pengetahuan, pengetahuan jadi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan jadi kearifan, baik kearifan praktis maupun teoritis.”[2]

      Tragedi ilmu terjadi, kata Alexis Carrel, ketika sebuah hipotesis dibunuh oleh realitas yang dihadapi di lapangan. Begitupun yang terjadi dalam pembangunan pendidikan di negara kita, walapaun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan mutu yang dihasilkan terlihat masih sangat jauh dari harapan. Filosifi perencaan strategis pendidikan nasional belum sepenuhnya konsisten menjabarkan amanat UndangUndang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia. Akibatnya pendidikan belum mampu menumbuhkan budaya belajar dan mengajar dari mayoritas rakyat Indonesia. Dengan nada getir Yasraf Amir Piliang menggambarkannya bahwa “Dunia pendidikan nasional kini sedang menunjukkan aneka drama ironis, absurd, bahkan tragis: tawuran antarpelajar dan mahasiswa, siswa bunuh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah, penyerangan sekolah oleh masyarakat atau aparat, pencurian soal ujian nasional (UN), pembocoran dan jual beli kunci jawaban oleh oknum panitia, dan terakhir para guru yang m embetulkan jawaban ujian siswa, education absurdity.”[3]. Pendapat tersebut diamini oleh Darmaningtyas, seorang pengamat dan pengkritisi pendidikan yang paling tajam dengan mengatakan, “Praksis pendidikan nasional kian kering dan cenderung menyesatkan. Hal itu karena terlepas dari proses kebudayaan dan lingkungan sosial yang ada. Substansi pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia (Ki Hadjar Dewantara) atau sebagai proses pemanusiaan manusia (Driyarkara) justru terabaikan oleh berbagai persoalan teknis, manajerial, dan birokrasi. Padahal, ketiga masalah itu seharusnya hanya menjadi penopang substansi pendidikan, bukan sebaliknya.”[4]

      Guru besar Universitas Pasundan dan juga mantan ketua PGRI pusat Mohamad Surya mengatakan bahwa, “Pendidikan nasional saat ini dirasakan telah keluar dari koridor cita-cita dan nilai-nilai ajaran pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara. Dewasa ini pendidikan cenderung telah bergeser dari ‘pelayanan publik’ ke ‘komoditas’ dari ‘populis egalitarian’ ke ‘intelektualistis elitis’, cenderung ‘individualistis’ dan mengabaikan ‘keadilan sosial’ lebih ‘akademik’ dan kurang memperhatikan ‘aspek karakter’, dan banyak lagi penyimpangan lainnya.[5]

      Yang berkomentar di atas adalah semuanya akademisi dan juga praktisi pendidikan yang juga memiliki lembaga pendidikan. Akan tetapi pandangan-pandangan mereka terkadang tidak tercermin dari kualitas para alumni lembaga pendidikan di mana mereka mengajar.

      Berikutnya akan saya kutip pendapat dari Yudi Latif, seorang pemikir kenegaraan dan kebangsaan yang juga menulis buku Genealogi Intelegensia yang di antaranya mengupas secara mendalam tentang sejarah pendidikan nasional. Beliau mengatakan, “Hari Pendidikan Nasional kita peringati dengan belasungkawa yang mendalam atas kejatuhan secara kolosal mutu keterdidikan bangsa. Ukurang yang paling memilukan dari keterpurukan ini bukanlah rendahnya peringkat Indonesia dalam kemampuan baca, matematika, dan sains menurut standar Programme for Internasional Student Assessment (PISA), melainkan pada kemorosotan mutu kecerdasan para politisi dan penyelenggara negara sebagai produk pendidikan.”[6]

      Dunia pendidikan juga sekarang ini sedang tercoreng dengan praktek jual-beli ijazah palsu, baik yang dijual oleh perguruan tinggi luar negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri. Menurut menteri Riset dan Pendidikan Tinggi terdindikasi ada 18 pendidikan tinggi yang melakukan praktek tersebut. Harga untuk sebuah gelar bervariasi antara Rp 10 juta sampai Rp 40 juta per ijazah tergantung pada nama universitas dan jurusan yang dinginkan. Bahkan ramai juga diberitakan bahwa ada beberapa anggota dewan pusat dan figur-figur terkenal yang memiliki pangkat tinggi dan jabatan yang cukup tinggi di negara ini memakai gelar dan ijazah bodong.[7]

      Iwan Pranoto, Guru Besar Matematika ITB, memberikan penilain tentang rendahnya capaian pendidikan nasional dengan mengatakan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan oleh anak-anak Indonesia sejak lebih dari 14 tahun lalu belum menampakkan peningkatan berarti. Selanjutnya Iwan mengatakan bahwa pada umumnya sudah sama-sama disadari bahwa kekuatan ekonomi negara pada masa sekarang dan mendatang sangat bergantung pada tingkat kepandaian dan ketertarikan para pemuda-pemudinya pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pada umumnya juga sudah meyakini apabila ilmu pengetahuan sangat berguna serta dibutuhkan dalam pembangunan negara. Akan tetapi sayangnya adalah penekanan pada sisi kebergunaan ini sering berlebihan dan tidak utuh, sehingga masyarakat luas kerap berpandangan bahwa tujuan belajar ilmu pengetahuan untuk kebergunaannya semata.[8] Kenyataan sekarang, anak belajar ilmu pengetahuan karena terpaksa. Alasan murid berilmu-pengetahuan menjadi sekadar kerena akan diujikan. Akibatnya, kesungguhan belajar atau penguasaan ilmu pengtahuan direduksi menjadi sekadar alasan karier dan ekonomi. Akibatnya, tertanam citra pada diri anak bahwa belajar ilmu pengetahuan merupakan keharusan dan beban berat yang menyusahkan, jauh dari citra kenikmatan dan menyenangkan.

      Iwan memberikan saran supaya di masa yang akan datang perlu adanya penyadaran bahwa kepandaian utuh anak akan efektif tercapai hanya jika menyala gairah belajar dari dorongan diri, bukan pemaksaan dari luar. Anak-anak sejatinya memandang belajar ilmu pengetahuan sebagai berkat, bukan beban. Mendengar kata sains dan matematika sejatinya membuat mata anak berbinar-binar, bukan helaan napas panjang. Keberhasilan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan tak cukup disokong perkerja terampil semata, tetapi harus digerakkan oleh anak-anak yang percaya diri, gemar bernalar, dan “menggilai” ilmu pengetahuan, sampai kasmaran berilmu-pengetahuan. [9] Dalam tulisan lain Iwan juga mengatakan bahwa pendidikan kita sekarang ini jauh dari membelajarkan akal. [10]

      Membaca pendapat dari Iwan Pranoto saya jadi teringat tentang kisah seorang cendidikiawan agung yang namanya abadi sepanjanjang masa yaitu Imama Asy-Sayfi’i. Seseorang pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Bagaimana kesenangan Anda terhadap ilmu?” Ia menjawab, “ Setiap kali mendengar satu kalimat yang belum pernah aku dengar, seluruh anggota tubuhku merasakan nikmat seolah-olah semua bisa mendengar seperti sepasang telinga. Bagaimana antusias Anda terhadap ilmu?. Ia menjawab “Seperti orang materialis yang serakah ketika melihat peluang mendaptkan harta yang banyak.” Bagaiaman keandaan anda dalam mencari ilmu? Ia menjawab, “Seperti seorang ibu yang mencari putera satu-satunya yang hilang”.[11]

      Mencari ilmu bukan karena orientasi ekonomi juga pernah dikemukakan oleh Seteve Jobs inovator abad 21 nomor wahid di dunia dengan mengatakan, “Saya beruntung dapat berkecimpung di dunia komputer ketika industri itu masih sangat muda dan idealistis.Tidak banyak gelar yang ditawarkan oleh ilmu komputer, jadi dulu orang-orang di industri tersebut merupakan para brilian dari bidang matematika, fisika, musik, ilmu hewan, apa pun. Mereka mencintainya, dan tidak ada yang benar-benar menekuninya demi uang.” [12]

      Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporannya yang berjudul Education in Indonesia Rising to the Challenge mencatat bahwa sekitar 50% anak Indonesia yang berumur 15 tahun tidak mempunyai keterampilan membaca dan matematika. Hal tersebut membuat kualitas pendidikan Indonesia tertinggal tiga tahun dari negara-negara OECD lainnya. “ Anak usia 15 tahun di negara lain setara dengan kemampuan anak usia 18 tahun di Indonesia. Ada gap kualitas pendidikan yang cukup lebar antara Indonesia dan negara OECD lainnya” kata Sekretaris Jendral OECD Angel Gurria. [13]

      Rendahnya kualitas pendidikan juga diakibatkan karena rendahnya kualitas guru yang merupakan aktor utama pendidikan. Pada tahun 1962 Peneliti R Murray Thomas pernah melakukan penelitian pendidikan tentang guru di Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul The Prestige of Teachers in Indonesia berkesimpulan bahwa guru Indonesia pada saat itu merupakan role model, panutan istimewa yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kemudian pada tahun 2013 penelitian Thomas tersebut diuji kembali oleh Ifa H Misbach dari Uiversitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung untuk melihat apakah guru msih menjadi panutan bagi siswa sepanjang dekade tahun 2000-2013? Ternyata telah terjadi degradasi citra dan integritas guru dengan ditemukannya sebuah fakta bahwa lebih dari 1.300 kasus contek massalah di kalangan guru.[14] 1.700 orang guru di Riau melakukan praktek plagiasi sebagai persyaratan sertifikasi guru. Untuk membuat karya ilmiah para guru tersebut menggunakan jasa calo, dan kebanyakan bahan diamdil dari Google. Praktek plagiasi secara massal tersebut sungguh memalukan karena orientasi guru dalam mengikuti sertifikasi sangat hedonis.[15]

      Banyak kalangan yang juga mengakui apabila kualitas guru di Indonesia masih rendah. Apabila kelayakan mengajar itu didasarkan pada ijazah, data Kemendikbud menunjukkan bahwa hanya 27% guru layak mengjar di SD, 58% di SMP, 65% di SMA, dan 56% di SMK. Kalau dasarnya adalah uji kompetensi awal (UKA) maka data tahun 2012 memperlihatkan hanya 42,25 (skala 100) yang dinyatakan kompeten; sementara nilai uji kompetensi guru (UKG) 2014 rata-rata 47,6%. Ini berarti secara umum kualitas guru kita masih rendah. Upaya peningkatan kualitas guru yang dilakukan antara lain melalui sertifikasi, kelihatannya belum terlalu berpengaruh terhadap kualitas guru ataupun kualitas hasil belajar. Bahkan menurut laporan Bank Dunia sertifikasi guru dinyatakan gagal dengan menelan biaya 10 trilyun rupiah. Mayoritas guru masih memiliki mentalitas mediokre. Guru mediokre adalah guru yang tidak layak untuk mengajar karena alih-laih mencerdaskan murid jusru malah akan membuat jiwa murid menjadi rusak. Kualitas seorang guru dapat dilihat dari bagaimana dia mengajar, sebagaimana dikatakan oleh William Arthur Ward: “ The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”[16]. Sekarang ini banyak guru yang tidak bisa meningkatkan jenjang kepangkatannya karena tidak bisa menulis karya ilmiah.[17]

      Menurut Satryo Soemantri Brojonegoro, Guru Besar ITB, pendidikan dikatakan berhasil atau bermanfaat apabila mampu mewujudkan masyarakat terdidik yang berdaya yang dapat menyejahterakan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Keberdayaan masyarakat inilah yang seyogyanya menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di mana masyarakat Indonesia menjadi manyarakat mandiri, madani, dan sejahtera.

      Akan tetapi sayangnya sekarang ini tata kelola pendidikan telah terjebak kedalam mekanisme administratif yang justru menghilangkan hakikat pendidikan. Berbagai peraturan perundangan yang ada mengenai pendidikan di semua jalur dan jenjang telah menjadikan pendidikan menjadi kegiatan administratif yang birokratis, penuh pengaturan, dalam setiap aspek, tak ada otonomi dan akuntabilitas, tak ada inovasi dan kreativitas, tak ada kepercayaan terhadap guru dan dosen.

      Masih menurut Satryo, jika pola ini masih dipertahankan, pendidikan di Indonesia hanya akan memberikan pencitraan dan belum memenuhi amanat konstitusi, pendidikan telah dikerdilkan maknanya ke arah formalitas dimana capaian yang diaparesiasi adalah capaian formalitas. Budaya pencitraan dan formalitas sudah demikian melekat di pemerintah dan di masyarakat sehingga indikator yang menunjukkan kemajuan pendidikan adalah semu.[18]

      Alhumami menambahkan bahwa salah satu ukurang keberhasilan pendidikan adalah ketika mampu melahirkan individu-individu yang berjiwa otonom dan bebas. Otonom dan kebebasan merupakan basis bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran progresif dan visioner, yang memiliki jiwa kreatif sehingga dapat mengembangkan daya imajinasi secara maksimal.[19]

      Sebagai aktor utama dalam pendidikan, sudah barang tentu guru menjadi faktor penentu dan ujung tombak keberhasilan implementasi kebijakan, usaha inovatif, dan pembentukan karakter bangsa. Karena itu, peningkatan mutu guru mempunyai pengaruh signifikan terhadap mutu kelas (pembelajaran) dan pencapaian akademis peserta didik. Dari hasil studi diperoleh temuan bahwa terdapat hubungan kuat antara apa yang dilakukan guru dengan yang dicapai perserta didik dalam pembelajaran.[20]

      Dalam konteks yang lebih luas lagi, ternyata bahwa maraknya kerawanan sosial yang semakin meningkat juga merupakan salah satu implikasi dari gagalnya pendidikan, terutam pendidikan kewarganegaraan. Saifur Rohman, Pengajar Program Doktor di UNJ, dengan mengutip desertasinya Freddy Kiran Kalidjernih (2006) yang berjudul Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civil Ideal berkesimpulan bahwa “krisis pendidikan” ini terjadi karena: pertama, pemahaman kewarganegraan cukup didasarkan pada tafsir tekstual. Ideologi kebangsaan diajarkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah. Kedua, pola pengembangan pendidikan kewarganegraan cenderung berorientsi pada pendekatan positivis. Kurikulum terjerumus pada metodologi empiris yang menekankan pada pengamatan, pertanyaan, prcobaan, pennyusunan, dan diskusi. Rasionlitas yang disusun telah berada dalam kerangka pemahaman makna kewarganegaraan didasari oleh kebutuhan-kebutuan aktual tanpa memeprtimbangkan kelestarian nilai kebangsaan dalam jangka panjang. Hasil pendidikan itu bisa dipersingkat: interaksi antara warga dan negara berakhir pada akal-akalan atau tipu muslihat. Sementara itu, interaksi antarwarga didasari oleh materialisme pragmatis yang dikendalikan oleh uang dan kepentingan. Ketiga, ruang-ruang penafsiran bagi warga negara dipersempit sedemikian rupa dalam kerangka “metode ilmiah” sehingga menghapus makna lain dengan “metode kemanusiaa” seperti hermeutik, semiotik budaya, cultural studies, historisisme baru atau dekontruksi. Penafsiran-penafsiran baru yang selaras dengan cita-cita kebangsaan tidak mendapatkan tempat yang memadai.[21]

      Kita kutip lagi hasil peneltian OECD terbaru mengenai kualitas pendidikan Indonesia: Salah satu sebab pendidikan di Indonesia agak terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain ialah karena semua usaha untuk memperbaiki keadaan selama ini hampir seprti meraba-raba dalam gelap. Artinya karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang trjadi dalam sekolah-sekolah di Indonesia. Penelitian yang menjadi dasar kebijakan kini tergantung 100% pada statistik saja. Oleh karena itu, kita tidak dapat merancang tindakan yang semestinya untuk mengambil langkah perbaikan yang seharusnya.[22]

      Saya hentikan parade keluhan para pakar tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia sampai di sini. Tentu saja akan memakan ruang yang banyak apabila permasalah pendidikan diinventaraisasi di tempat ini. Upaya perbaikan terus dilaksanakan yang mencakup di antaranya peningkatan kualitas guru, kurikulum, desain pembelajaran, dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Yang belum dicoba untuk dijadikan dasar kebijakan yang utama atau prioriatas adalah upaya yang serius untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat, terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal sudah jelas adanya keterkaitan yang erat antara budaya baca dengan kualitas pendidikan dan peningkatan daya saing bangsa. Saya juga merasa heran mengapa negara seolah-olah abai terhadap masalah ini.

      Untuk membuktikan adanya korelasi antara budaya baca dengan kualitas pendidikan, di bawah ini saya beberkan beberapa data dan informasi tentang lemahnya budaya baca yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan seperti dibahas di atas.

      Menurut UNESCO Penduduk Indonesia yang dikategorikan illetarte berjumlah 34,5 persen. Atau hanya 65,5 persen saja yang sudah melek huruf. Dari jumlah tersebut sebagian besar dari mereka termasuk kategori kelompok a-literate, yakni mereka bisa membaca, tetapi memilih untuk tidak menjadikan aktivitas membaca sebagai bagaian dari tradisi hidupnya. Sementara itu masyarakat kita yang berkategori literate, yakni yang telah menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian dari kebudayaan hiduphya, jumlahnya tidak sampai 10 persen dari jumlah penduduk. Bandingkan misalnya dengan Malaysia, di mana jumlah masyarakat melek huruf yang mencapai 86,4 persen dan sudah berkategori literate mencapai 50 persen.[23]

      Hasil Programme for Internasional Student Assessment (PISA) 2012, sebagaimana dipublikasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tanggal 14 Desember 2012, melaporkan bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-ananak lain di dunia masih rendah. Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara. Hampir saja mendapat gelar juru kunci, untung saja dotong oleh Peru yang menduduki peringkat 65.[24] Salah satu faktor penyebabnya adalah karena “sistem pendidikan kita masih menganaktirikan literasi. Literasi dalam arti bukan sekadar bisa membaca, tapi juga memahami bacaan dan menarik kesimpulan. Ini yang menjadi awal ketertinggalan kita,” kata Retno Listyarti Sekjen Ferderasi Serikat Guru Indonesia.[25]

      Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Penerbit Indonesia perbandingan antara jumlah buku yang diterbitkan setiap tahunnya dengan penduduk Indonesia adalah 29 buku untuk satu juta penduduk. Artinya peluang membaca Indonesia memiliki kemungkina 1 buku diperebutkan oleh 34.483 orang. Sedangkan apabila merujuk pada standar koleksi semestinya jumlah buku dengan pemustaka adalah 5 : 1, artinya lima buku untuk satu orang. Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional tentang efektivitas membaca menemukan data bahwa 57% pembaca dinilai membaca buku hanya sekedar membaca, tanpa memahami dan menghayati apa yang dibacanya. Keadaan ini juga dapat menjawab hasil temuan yang lain mengapa 84% penduduk sudah melek huruf, akan tetapi minat baca masih rendah.[26] Hasil penelitian yang dilakukan IKAPI di Kota Bandung pada thaun 2010: Dari 2400 responden (0,1% jumlah penududuk kota bandung), 50,21% responden membaca buku kurang satu jam dalam sehari. Motivasi untuk membaca sebanyak 45% lebih disebabkan oleh adanya tugas yang dibebankan pada mereka. Sementara 20,25% responden membaca untuk mendapatkan inspirasi, dan 19,38% membaca untuk memperoleh hiburan. [27]

      Lembaga pendidikan banyak disorot masyarakat dalam persoalan budaya baca. Institusi ini dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap lemahnya budaya baca masyarakat. Sistem pendidikan dituding tidak mampu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang akrab dengan buku.

      Para murid diajar dan dididik oleh para guru yang sebelumnya juga tidak ditanamkan kebiasaan membaca. Sebagai contoh, di SD guru hanya mengajarkan merangkai kata dan huruf tetapi belum menanamkan arti pentingnya membaca. Di rumah, orang tua mendidik anak-anak mereka sebagain besar merupakan keluarga yang jauh dari budaya membaca.[28] Banyak murid yang menjadi “korban” (menjadi bodoh) karena ketidakprofesionalan guru. Secara umum, misalnya guru masih belum memberi keteladanan dalam meningkatkan budaya baca.[29]

      Dan ternyata guru pun, yang seharusnya menjadi contoh, memilki tradisi membaca yang jelek sekali. Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh INSEP selama tahun 2005-2007 di hampir 80 sekolah yang ada di Aceh, Bandung, Medan, dan Surabaya memperlihatkan bahwa kemampuan membaca guru sangat minim, yaitu 79% guru hanya membaca di bawah 1 jam per hari, 15% guru membaca 1-2 jam per hari, dan sisanya hanya sekitar 6% guru membaa 2-3 jam per hari.[30]

      Tuduhan terhadap kesalahan dalam sistem pendidikan, terutama kesalahan dalam sistem pengajaran bahasa dan sastra di sekolah, disampaikan oleh budayawan Taufiq Ismail.[31]Taufik melakukan penelitian pustaka terhadapat kondisi saat ini dan membandingkannya dengan sistem pendidikan sejak zaman Hindia Belanda. Buku sastra yang wajib dibaca oleh murid SMA di Amerika Serikat sebanyak 32 judul, SMA Prancis 30 judul, SMA Malaysia 6 judul. “Dan kita adalah genarsi nol buku. Angka nol buku untuk SMA Indonesia sudah berlaku selama 62 (pada tahun 2006) tahun lamanya. Pada zaman Hindia Belanda saja murid SMA diwajibkan membaca buku sastra 25 judul. Saking jengkelnya Taufik menambahkan dengan kalimat satire, :“Kewajiban menulis karangan kebanyakan satu kali dalam setahun, mirip shalat Idul Fitri”[32].

      Laporan Bank Dunia (1998) tentang hasil tes membaca murid kelas IV Sekolah Dasar menempatkan Indonesia di peringkat terendah di Asia Timur. Penelitian juga menunjukkan bahwa murid di Indonesia hanya mampu memahami 30 persen dari materi bacaan, dan mengalami kesulitan menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Data Badan Pusat Statistik (2006) memperlihatkan bahwa 25,3 persen penduduk Indonesia yang mau membaca, sedangkan menononton TV mencapai 85,9 persen Dari jumlah pembaca yang sedikit itu kualitasnya juga memprihatinkan. Hasil penelitian Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) tahun 2006 menyimpulkan bahwa kemampuan baca sebagian masyarakat sangat sedikit, bahkan yang memiliki kemampuan membaca mahir kurang dari satu persen.[33]

      Sistem pendidikan dasar kurang memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya minat baca. Rendahnya daya rangsang para pendidik melalui teladan membaca sebagi upaya membangkitkan rakus baca di kalangan anak didik dinilai sebagai salah satu faktor penyebabnya. Fakta menunjukkan, hasil ujian nasional tahun 2010 untuk pelajaran Bahasa Indonesia menempati posisi paling bontot. Kecenderungan siswa kurang memahami pelajaran Bahasa Indonesia menjadi indikator ada yang salah dalam metode pembelajarannya. Ini berkorelasi terhadap rendahnya apresiasi dan minat baca di kalangan siswa.[34]

      Tujuan sekolah seharunya menciptakan pembaca sepanjang hidup (lifetime reader) lulusan yang terus membaca dan menambah ilmu mereka sendiri sepanjang hidupnya. Namun kenyataannya, sekolah hanya menjadikan anak didiknya pembaca masa sekolah (schooltime reader) yang hanya membaca sewaktu di sekolah, sewaktu mengerjakan tugas, dan lebih buruk lagi—sewaktu disuruh gurunya. Pembaca model ini hanya membaca karena harus, bukan karena mau. Keadaan ini juga terjadi karena kontribusi orang tua yang menyerahkan kegiatan membaca kepada guru di sekolah.[35]

      Kebiasaan membaca buku bagi pelajar masih sebatas tuntutan memenuhi tugas, bahkan hanya dianggap sebagai persiapan menjawab soal-soal ujian dari setiap institusi pendidikan. Membaca buku tidak didasarkan atas kesadaran untuk mengembangkan diri dan membentuk karakter, tetapi dianggap sebagai kebutuhan personalitas sekunder dalam proses belajar.[36] Sebagian besar siswa peneliti di jenjang SMA kurang membaca buku atau referensi untuk memperkaya penelitian mereka,. Padahal, minat para siswa peneliti sudah tinggi dan ide-ide penelitian mereka dinilai inovatif kata Budhi Soesilo, juri Olimpiade Penelitian siswa Indoensia (OPSI).[37]

      Hasil penelitan M. Sarwono terhadap keampuan membaca siswa SMP kelas 3. Dari tes kecepatan efektif membaca (KEM) didapatkan rata-rata KEM sebesar 106,50 kpm (kata per menit). Angka ini masih jauh dari KEM ideal untuk siswa SLTP, yaitu 250 kpm (standar kurikulum KTSP). Sedangkan standar tuntutan membaca hasil penelitian Baldrige (1987) seseorang dituntut unutk membaca tidak kurang 840.000 kata per minggu. Jika KEM yang dimiliki 250 kpm, maka kegiatan membaca yang harus dilakukan adalah 8 jam per hari. Dari waktu yang tersedia untuk mensiasi kebutuhan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kecepatan efektif membaca.[38]

      Terpuruknya minat baca, bukan hanya terjadi di pendidikan dasar dan menengah, akan tetapi juga terjadi di perguruna tinggi. Keadaan ini diakui oleh pengajar IAIN Walisongo Semarang Abdul Mu’ti. Bahkan dia mengakui, sikap malas membaca buku bukan hanya di tingkat kangalan mahasiswa tingkat sarjana (S1), tapi juga pada kelompok mahasiswa pascasarjana (S2). “Saya lihat ada perubahan yang nyata sekali dalam tiga tahun terakhir ini. Minat baca yang rendah kini sudah menjadi realita kalangan mahasiswa. Mereka tak mau menelaah buku, kalaupun ada tugas menulis mereka melakukan download saja dari internet”, kata Mu’ti.[39] Pendapat serupa dikemukan oleh Ki Supriyoko, tokoh pendidikan terkenal, yang menuturkan bahwa tidak dimilikinya kebiasaan membaca yang memadai juga terjadi di kalngan dosen. “ Kebanyakan masisiwa dan dosen perguruan tinggi tidak mempunyai kebiasaan berkunjung ke perpustakaan kampus, apalagi perpustakaan di luar kampusnya” apabila dirunut minat baca itu sangat berkaitan dengan kualitas bangsa. Pada satu sisi rendahnya kebiasaan dan kemampuan membaca masyarakat kita disebabkan rendahnya minat baca, disisi lain rendahnya kebiasaan dan kemampuan membaca tidak mengondisikan kedalaman pengetahuan dan keluasan wawasan. Di samping itu, rendahnya kebiasaan dan kemampuan membaca berpotensi menurunkan angka melek huruf yang secara langsung menentukan kualitas bangsa.[40]

      Tentu saja semua apa yang terjadi pada sosok guru tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Bagaiman mau memiliki ide, gagasa, kreativitas atau inovasi apabila tidak memiliki informasi yang banyak dalam memomori mereka. Karena pada hakikatnya pengatahuan baru didapat merupakan hasil dari sintesis informasi yang ada di dalam memori. Sebagaimana database yang ada dikomputer hasil dari input data. Begitu pun informasi yang ada dalam memori manusia merupakan hasil dari input atau persepsi dari indra penglihatan dan pendengaran atau hasil dari renungan. Akana tetapi yang paling dominan adalah informasi yang masuk hasil dari membaca.

      Dari data-data di atas kita dapat melihat adanya lineriaritas atau hubungan yang kuat antara rendahmya minta baca guru dengan kualitasnya. Hal ini bukannya terjadi pada guru dan murid akan tetapi berlaku untuk siapa saja. Untuk melihat korelasi ini mari kita lihat pengalaman seorang budayawan besar Ajip Rosisi dalam otobiografinya. Ajip Rosidi membicarakan rendahnya budaya baca masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan, sejak tahun 1972. Malah ada pengalaman yang sangat menjengkelkan hatinya tentang masalah ini. Yaitu pada saat dia menjadi dosen di Fakulta Sastera Universitas Padjadjaran. Ternyata menyuruh mahasiswa untuk membaca sangatlah susah, padahal di jurusan bahasa Indonesia yang semestinya menjadi pionir dalam membaca. Masalahnya mereka tidak biasa membaca, tidak suka membaca, tidak pernah membaca. Membaca karya sastera bagi mereka merupakan tugas yang berat. (hal. 423). Masih dalam otobiografinya Ajip menyinggung kembali masalah rendahnya budaya baca ini pada tahun 90-an dengan mengatakan bahwa “Penerbitan buku tidak berkembang karena usaha pembinaan minat baca tidak dikeerjakan secara sungguh-sungguh. Pemerintah tidak menganggap penting buku, tidak mengagap penting sastera, tidak menganggap penting rakyat gemar membaca. Seakan sengaja membiarkan rakyat tetap bodoh.’ (hal. 982).[41] Dan terakhir Ajip pun menganalisis kembali tentang rendahnya budaya baca ini dengan menyimpulkan bahwa anak-anak Indonesia membaca 27 halaman buku per tahun atau 1 halaman 15 hari.[42] Jelas bahwa tidak selama empat dasawarsa tidak ada peningkatan dalam budaya baca

      Apabila ditelisik lebih jauh ternyata sejak merdeka sampai hari ini tidak ada peningkatan dalam pembangunan budaya baca di Indonesia. Hal ini sangat linear dengan mutu pendidikan, setelah mengalami 10 kali ganti kurikulum, tetap tidak mengalami kenaikan dalam hal kualitas. Mutu pendidikan kita masih tetap tertinggal bahkan semakin jauh tertinggal.

      Sebuah penelitian yang dilakukan Institut Pendidikan Universitas London pda tahun 2013 yang meneliti kebiasaan membaca sekitar 6.000 anak mengungkapkan bahwa anak-anak yang gemar membaca cenderung lebih baik dalam mengauasai matematika dan bahsa Inggris ketimbang mereka yang jarang membaca. Bukan hanya itu, gemar membaca juga memiliki banyak manfaat lain, seperti melindungi otak dari penyakit alzheimer (pikun), mengurangi tingkat stres, mendorong pikiran positif dan memperkuat persahabatan, serta memberikan kekuatan bagi memori. (Pentingnya Membaca Untuk Si Kecil. Kompas, 9 November 2014)

      Oleh karena itu, janganlah berharapa kualitas pendidikan kita akan membaik apabila tidak dibarengi dengan membangun tradisi membaca yang baik juga. Malah bisa dikatakan bahwa membaca adalah esensi atau rohnya pendidikan.

      Pendidikan akan berkualitas dan masyarakat berpengetahuan akan terbentuk apabila memiliki cara pandang yang benar tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang instrumen utamanya adalah membaca. Tentang fungsi dan peranannya dalam membentuk kehidupan kita. Tentang seberapa besar kita memberinya porsi dan posisi dalam kehidupan kita. Tentang seberapa besar harga yang harus kita bayar untuk memperolehnya. Akan tetapi sebuah ironi dipertontonkan oleh negara kepada publik. Negara memberikan apresiasi dan sikap yang buruk terhadap ilmu pengetahuan dengan bukti seperti berikut: Pada tahun 2007, Asean Productivity Organization yang berbasis di Jepang mengeluarkan laporan sembilan negara: seberapa jauh dan bagaimana arah mereka menerapkan manajemen pengetahuan. Pada periode tersebut Indonesia tidak termasuk yang memiliki program nasional menajemen pengetahuan (MP). Singapura menggunakan MP untuk mendorong inovasi, terutama di bidang pengobatan. India menggunakan MP dalam rangka pengembangan industri teknologi informasi. Di Korea, selain untuk tujuan inovasi dan pengembangan industri, MP digunakan untuk akuntabilitas pemerintahan. Di Taiwan MP untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Di Indonesia, para pengambil kebijakan belum menampilkan kerangka penggunaan MP yang jelas. Sungguh ini merupakan cerminan negara yang tidak dapat memahami kegunaan pengetahuan.[43]

      Tentu saja membangun budaya baca adalah sebuah perjuangan yang sangat melelahkan. Investasi dengan ilmu pengetahuan bukanlah sebuah investasi jangka pendek yang akan segera dipetik manfaatnya. Hasilnya baru akan dapat terasa sepuluh sampai duapuluh tahun yang akan datang. Selain itu, sebagaimana membangun sebuah fondasi, membangun budaya baca adalah sebuah investasi yang sunyi senyap dari populuaritas atau pandangan kasat mata, akan tetapi sangat menentukan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Apabila fondasi tidak kuat tentu saja kita tidak akan bisa membangun pilar-pilar peradaban selain pendidikan seperti ekonomi, politik dan lain-lain. Tanpa membangun budaya baca kita tidak akan bisa menggapai impian kita menjadi bangsa “pencakar langit” yang menjulang tinggi dari bangsa-bangsa lain.

      Dari serajah peradaban kita dapat belajar ternyata jatuh bangunnya sebuah peradaban sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya budaya baca. Tidak akan ada bangsa atau peradaban yang berhasil menaikan martabatnya menjadi negara atau peradaban maju tanpa membangun budaya baca masyarakat. Peradaban Islam selama enam milenium tidak akan terjadi apabila tidak ada fondasi atas titah iqro! (bacalah!). Perdaban Barat yang sekarang ini sedang menjadi hegemoni dibangun atas filosofi Nam et ipsa scientia potestas est (pengetahuan adalah kekuatan).

      “Sungguh, perintah membaca merupakan perintah yang paling berharga yang pernah dan yang dapat diberikan kepada umat manusia, karena membaca adalah jalan yang mengantar manusia mencapai derajat kemanusiaannya yang sempurna. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa membaca adalah syarat utama membangun peradaban. Dan bila diakui bahwa semakin luas pembacaan semkain tinggi peradaban, demikian pula sebaliknya, maka tidak mustahil pada suatu ketika manusia akan didefinisikan sebagai ‘makhluk membaca’, suatu definisi yang tidak kurang nilai kebenarannya dari definisi-definisi laninnya semcam ‘makhluk sosial’ atau ‘makhluk berpikir’[44]

      Jangan bermimpi Indonesia akan menjadi macan Asia, jangan berharap Pancasila bisa mewarnai kehidupan berbangsa, jangan mengigau Indonesia Raya akan tercipta, mustahil Indonesia emas bisa kita raih, bila budaya baca bangsa tidak dibangun. Proposal untuk mensejahterakan Indonesia yang ditawarkan oleh negara maupun partai politik hanya akan menjadi omong kosong tanpa dilandasi oleh masyarakat berbasis literasi atau memiliki budaya baca yang baik. Membaca merupakan hukum besi kemajuan. Tidak bisa ditawar!

       



      [1] H.A.R. Tilaar. Op.cit. hal. xv

      [2]Daoed Joesoef. “Jangan Mempermainkan Pendidikan,”Kompas, 17 September 2014).

      [3] (Yasraf Amir Piliang, 2008)

      [4] (Darmaningtyas, 2008)”.

      [5] Mohamad Surya. Revitalisasi Ajaran Ki Hadjar. Pikiran Rakyat, 2 Mei 2015.

      [6] Yudi Latif. “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Kompas, 5 Mei 2015

      [7] Dua minggu terakhir bulan Mei 2015 ini hampir seluru media massa nasional terutama koran memuat berita tentang ijazah palsu ini. Misalnya, yang dibaca terakhir oleh penulis Kompas tanggal 28 Mei 2015 memuat berita dengan judul “Kasus Ijzah Palsu Dibongkar”. Koran Tempo dalam tanggal yang sama memuat berita, “Banyak ‘Bos’ Gunakan Ujazah Bodong.” Media Indonesia dalam tanggal yang sama memuat opini dengan judul “Ijazah Palsu dan Pembajakan UUD 1945” yang ditulis oleh Siti Muyassarotul Hafidzoh. Dari masalah ijazah palsu kemudian isu terus bergulir sampai terakhir pada bulan September terungkap adanya wisuda abal-abal. Universitas dan Yayasan yang sudah nonaktif akan tetapi dapat mewisuda tanpa ada proses perkuliahan , asal membayar 15 juta rupiah per orang.

      [8] Disebut juga dengan istilah “Instrsumentalisasi pendidikan” atau “ekonomisasi pendidikan” dalam arti pembelajaran dilihat dalam perspektif yang diharapkan memberikan kontribusi terhdap perkembangan ekonomi dan peluang seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar buruh, atau lebih umumnya kemampuan seseorang untuk beertahan hidup dalam ekonomi global. Pendidikan telah berorientasi konsumen dan orientasi pasar yang menawarkan berbagai jenis produk.(Mathias Finger dan Jose Manuel Asun. Quo Vadis Pendidikan Orang Dewasa. Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004, hal. 181.

       

      [9] Keberlanjutan Ilmu Pengetahuan, Kompas, 16 April 2015)

      [10] Iwan Pranoto. “Perisakan Akal”. Koran Tempo, 3 Mei 2015.

      [11] M. Ahmad Ismail. The Power of Idea: Meraih cita-cita dengan semangat membara. Jakarta: Fikr, 2008. Hal. 192).

      [12] Steve Jobs. Rahasia Inovasi Steve Jobs. Carmine Gallo. Bandung: Esensi, 2011, hal.38

      [13] Pikiran Rakyat, 27 Maret 2015

      [14] Potret Guru Indonesia, Kompas, 17 September 2014

      [15] Ahmad Baedowi. “Plagiat.” Media Indonesia. 8 Februari 2010.

       

      [16] A Ilyas Ismail. “Guru Sebagai Aktor (Utama) Pendidikan” Media Indonesia, 17 April 2015

      [17] Sudaryanto. “Sulitkah Guru Menulis Karya Ilmiah?.” Republika, 20 Januari 2010.

      [18] “Pendidikan Bukan Pencitraan” Kompas, 9 Maret 2015.

      [19]Amich Alhumami. “Pendidikan Sebagai Strategi Kebudayaan.” Media Indonesia, 9 November 2009.

      [20] Fuad Fachrudin. “Guru, Sertifiakasi, dan Mutu Pendidikan.” Media Indonesia, 11 Mei 2009).

      [21]Warga Negara Salah Didik. Kompas, 7 Maret 2015

      [22] C.W. Watson. Guru Besar ITB dan Universitas Kent Inggris. “Kualitas Tenaga Pengajar.” Pikiran Rakyat. 25 April 2015

      [23]Kholid A Harras. “Tumbuhkan Minat Baca Masyarakat.” Kompas, 18 Mei 2006

      [24]Kompas, 5 Desmber 2013.

      [25]Pikiran Rakyat, 5 Desember 2013

      [26]Media Indonesia, 11 Februari 2006

      [27]Seputar Indonesia, 1 November 2011

      [28]Hasil Survei Kompas, 20 Juni 2006

      [29]Media Indonesia, “Tajuk Rencana”, 15 Juli 2007

      [30]Ahmad Baedowi, “Teologi Membaca”, Media Indonesia, 16 Juni 2008

      [31]Taufik ismail, dalam Republika, 15 januari 2008.

      [32]Taufiq Ismail, “Tragedi Nol Buku”, Pikiran Rakyat 5 Januari 2006.

      [33]Neni Utami Adiningsih, “Guru dan Buku”, Pikiran Rakyat, 11 Februari 2012

      [34]Hadi Purnama, “Membangun Budaya Baca”, Kompas, 6 Juni 2010).

      [35]Tantowi Yahya, “Menciptakan Generasi Pembaca, Mungkinkah?”, Media Indonesia, 12 Desember 2008).

      [36]Asep S. Darajat, “Buku Versus Televisi”, Kompas, 25 Agustus 2009

      [37]Kompas, 11 Oktober 2012

      [38]Dede Mohamd Riva, “Tuntutan Membaca Pada Era Sibernetika,” Pikiran Rakyat, 19 Mei 2008

      [39]Media Indonesia, 15 Januari 2011.

      [40]Ki Supriyoko, “Minat Baca dan Kualitas Bangsa”.

      [41] Ajip Rosidi. Hidup Tanpa Ijazah, Yang Terekam Dalam Kenangan. Jakarta: Pustaka Jaya 2008.

      [42] Djoko Pitono. “Kisah Buku Dalam Angka di Taman Surga.” Radar Bandung, 24 September 2006

      [43] Meutia Ganie-Rochman. “Menemukan Arah Perubahan”. Kompas, 14 April 2015

      [44] M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 485 clicks
      • Average hits: 23.1 clicks / month
      • Number of words: 15270
      • Number of characters: 140778
      • Created one month and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2017 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC