.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Budaya Baca Dan Masalah Daya Saing Bangsa

      Oleh:

      Suherman

      “Kalau bisa beli mengapa harus bikin sendiri.” Itu adalah kata-kata untuk menggambarkan betapa mentalitas bangsa yang tidak mau susah, tidak mau repot, dan tidak mau berpikir. Juga meggambarkan jiwa yang konsumtif dan jauh dari pribadi yang inovatif. Dari kata-kata tersebut juga terbayang seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia atau bangsa. Dalam era persaingan yang semakin garang seperti sekarang ini setiap entitas terutama sektor privat dituntut untuk lebih memeras otak lebih keras lagi demi melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif. Sehingga slogan inovasi atau mati menjadi pertaruhan eksistensi. Tapi ironisnya, minat kaum muda kepada pendidikan sains dan rekayasa—cabang ilmu wajib untuk berinovasi—cenderung melempem. Minimnya dalam menghasilkan inovasi ini maka tidak heran bila negara kita sering diledek dengang sebutan “Black Berry Nation” yaitu sebuah julukan untuk menggambarkan bahwa negara kita merupakan sasaran empuk untuk produk-produk cerdas negara lain. [1] Ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) sudah menjadi strategi bahkan nilai di banyak perusahaan. Pengetahuan adalah kekuasaan sudah menjadi nilai dasar atau keyakinan dan sudah diimplementasikan di banyak perusahaan atau organisasi. Negara-negara maju adalah negara-negara yang menjadikan pengetahuan sebagai asset berharganya (intengible asset) dan sebaliknya, negara-negara yang masih menjadikan sumber daya alam sebagai assetnya (tengible asset) lambat laun menjadi negara yang tertinggal, tidak bisa adaptif dengan perubahan zaman disebut juga dengan negara fosil atau negara dinosaurus dan lain-lain sebutan yang menggambarkan kejumudan atau menjurus ke kemusnahan.

      Tentu saja kreativitas dan sifat inovatif bangsa sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas penduduknya. Tinggi rendahnya kualitas seorang pribadi, organisasi, dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dari sejarah peradaban kita dapat berkaca tidak ada orang, organisasi atau bangsa yang berpengetahuan hidup susah atau sengsara. Sebaliknya, fenomena pengangguran dan kemiskinan adalah dampak dari kualitas pendidikan yang buruk. “Kita ini kaya tapi miskin, indah tapi jelek.” Kondisi paradoks yang pernah digambarkan oleh Habibie tersebut adalah dampak dari kualitas pendidikan yang rendah. Habibie sangat berkeyanikan bahwa paradoks Indonesia tersebut dapat dihilangkan menjadi harmoni yang indah yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beliau juga menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat merisaukan dalam bidang keterserapan tenaga kerja. Usaha kecil (UK) dan menengah (UM) menyediakan 99,46 persen lapangan kerja, sementara lapangan kerja yang disediakan oleh usaha besar (UB) hanya mencapai 0,54 persen. Perbandingan nilai tambah yang dihasilkan setiap lapangan kerja oleh UK:UM:UB adalah 1:3:170. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, produktiviatas, dan penguasaan Iptek. Kesenjagan tersebut kalau tidak ditanggulangi akan mengakibatkan peningkatan kesenjangan antara miskin kaya dan bisa menghambat daya saing ekonomi nasional. Kesenjangan tersebut juga menggambarkan bahwa masalah sumber daya manusia merupakan persoalan utama bangsa, yang harus menjadi perhatian dan hendaknya menjadi “tema sentral” dalam berbagai upaya untuk membangun masa depan secara konsisten dan berkesinambungan. Habibie mengingatkan, sejarah telah membuktikan bahwa hanya masyarakat yang sumber daya manusianya meredeka dan bebas saja, yang dapat meningkatkan produktivitasnya dan akhirnya daya saing mereka.[2] Beragam fakta yang dikemukakan pakar lain pun ikut memperkuat kerisauan kita tentang paradadoks Indonesia ini. Dan kerisauan kita semakin menjadi karena Indonesia sudah bertekad untuk ikut menceburkan diri dalam kancah globabalisasi. Untuk ikut serta dalam pentas global, tentu saja meningkatkan daya saing bangsa menjadi keniscayaan. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa daya saing Indonesia cenderung rendah dan terjadi di banyak bidang. Sepanjang sejarah perhitungan Indeks Pembangunan manusia (IPM), sejak tahun 1980 hingga saat ini, nilai Indonesia selalu di bawah rata-rata dunia.[3] Bahkan di tingkat ASEAN, Indonesia hany lebih baik dari Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Berdasarkan laporan pembangunan manusia Program Pembangunan Perserikatan bangsa-bangsa ( UNDP) 2013, Indonesia hanya berada di peringkat ke 121 dari 187 negara.[4] Dalam bidang teknologi, Global Information Technology Rank 2008, derajat penguasaan teknologi informasi di Indonesia tergolong rendah. Indonesia berada di peringkat ke-76 kalah bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (5), Malaysia (26), Thailand (40) dan Vietnam (73).

      Dengan kondisi seperti di atas, mau tidak mau Indonesia harus masuk kedalam pusaran globalisasi ekonomi. Indonesia harus bertarung dengan negara-negara maju yang tergabung dalam APEC, AFTA, ACFTA. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pertarungan ini.[5] Karena liberalisasi yang berjalan sejauh ini lebih banyak menempatkan Indonesia sebagai pasar ketimbang sebaliknya. Liberalisasi tidak diikuti peningkatan kemamuan produksi pangan, energi, dan industri manufaktur dalam negeri sehingga menyebabkan banjir barang impor. Sejak mengikuti perdagangan bebas, sektor pertanian terpinggirkan karena produktivitasnya rendah. Strategi swasembada pangan tidak dianjurkan karena dianggap terlalu mahal, mulai dari penyediaan bibit, pupuk, irigasi, dan subsidi. Maka tidak heran kalau Indonesia menjadi negara pengimpor komoditas pertanian. Di bidang energi, pemerintah menyerahkan penggaran wilayah kuasa ke mitra asing sehingga lebih dari 80 persen blok migas Indonesia dikuasai asing. Perusahaan asing dianggap kuat karena modal besar, teknologi tinggi, dan memiliki manajemen risiko yang baik. Kebijakan ini membuat perusahaan swasta nasional sulit berkompetisi. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan sektor tersebut harus dikuasai negara. Kepemilikan asing di bank domestik boleh sampai 99 persen. (Kompas, 25 Oktober 2013, hal. 42). Malah menurut UNEP (United Nations of Environment Program) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling konsumtif keempat se-Asia Pasifik. (Media Indonesia, 6 November 2013)

      Di tingkat regional Pasar tunggal ASEAN akan efektif berlaku pada tahun 2015 yang salah satu pilarnya adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN. Sebaga pasar tunggal, semua hambatan perdagangan akan dihapuskan. Lima sektor jasa yang disepakati liberalisasi adalah jasa kesehatan, priwisata, e-commerce, transportasi udara, dan logistik. Tenaga profesional dan buruh yang melintas batas negara ini harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan di ASEAN. Kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ketidakpastian tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan survei Asian Produductivity Organization 2004, dari setiap 1000 tenaga kerja Indonesia hanya 4,3 persen yang tegolong terampil, sementara Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen. [6]

      Sejumlah ekonom pada sebuah diskusi di Kompas mencemaskan jika tidak hati-hati, Indonesia bisa sekedar jadi pasar bagi negara ASEAN lain. Rendahnya kualitas pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia membuat kemampuan Indonesia memanfaatkan peluang MEA 2015 sangat rendah dan bangsa Indoneisa akan semakin kehilangan daya saing.[7] Untuk bisa maju, berkembang, dan bangkit bersama Asia, Indonesia harus memberikan prioritas pada peningkatan kualitas SDM dan memodernisasi ekonominya agar berdaya saing tinggi, menggarap ekonomi domestik menjadi berasiodikari, dan mengurangi ketimpangan.[8] Kekhawatiran di atas cukup beralasan karena menurut Razali Ritonga, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI, penduduk Indonesia memiliki kapabilitas yang rendah. Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk bkerja, sekitar 46,95 persen berpendidikan SD ke bawah.[9],[10]

      Menurut laporan Boston Consulting Group (BCG), Saat ini, Indonesia sedang menghadapai kekurangan manajer tingkat menengah, tetapi pada 2020, kesenjangan antara permintaan dan penawaran akan semakin tiggi, mencapai 56 persen. Pada tahun ini perusahaan-perusahaan besar di Indonesia hanya bisa mengisi sekitar setengah kebutuhan pekerja tingkat pemula dengan kandidat yang benar-benar berkualitas. Di tingkat senior, jumlahnya akan lebih rendah, tetapi banyak kandidat yang kurang memiliki pengalaman global dan kemampuan memimpin yang baik. Kekurangan tenga kerja ini berkar pada lemahnya sistem pendidikan nasional dalam mempersiapkan pelajar untuk menghadapai dunia kerja. Hanya 22 persen dari populasi usia kuliah di Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke jenajng universitas (“Indonesia Kekurangan Tenaga Kerja Berkualitas”, Republika, 29 Mei 2013)

      Kualitas tenaga kerja Indonesia kalah jauh karena sekitar 70 persen berpendidikan lebih rendah dari SMP. Rata-rata lama sekolah hanya 5,8 tahun. Hal tersebut menjadikan kualitas manusia Indoensia di ASEAN hanya lebih baik dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Porsi tenaga kerja lulusan perguruan tinggi mulai dari program diploma I hingga doktor mencapai 8 persen. Namun, tingkat pengangguran di kelompok pekrja dengan pendidikan tinggi itu justru besar, sekitar 1 juta orang. Terbatasnya lowongan kerja, sistem pendidikan yang tidak berkait dengan kebutuhan dunia kerja, dan rendahnya keingingan berwirausaha menyuburkan pengangguran terdidik. Persaingan pasar tengara kerja domestik akan semakin kompetitif dan sebentar lagi tenaga kerja Indonesia akan bersaing dengan penvari kerja dari negara-negara ASEAN. Pendidikan menjadi kunci memenuhi kebutuhan tengara kerja produktif.[11] Perekonomian Indonesia saa ini ibarat sebuah rumah dengan fondasi di atas tanah berpasir. Begitu datang banjir, pasir tergerus dan rumahnya pun goyang dan perpotensi runtuh.[12]

      Di antara fakta-fakta yang meriusaukan di atas, ada secercah harapan yang justru datang dari jumlah peduduk Indonesia yang banyak. Pada tahun 2015-2030 Indonesia akan mendapatkan kuntungan dari banyaknya usia produkstif yang disitilahkan dengan bonus demografi. Menurut perhitungan para ahli demografi, pada puncak bonus demografi nanti dari 100 penduduk usia produktif terdapat 44 penduduk usia muda dan lanjut usia. Dengan penurunan proporsi penduduk usia muda, maka akan mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya sehinga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi kesejahteraan. Mungkin akan menjadi bonus seandainya penduduknya berk ualitas, kalau tidak maka yang akan trjadi adalah bom demografi, yang akan mengakibatkan petaka sosial yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, supaya bonus demografi menjadi jendela peluang (window of oppurtunity) sebagaimana sering disebutkan oleh para ahli, maka diperlukan bebagai strategi jitu khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan.[13] Meski Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar namun memiliki kapabilitas yang rendah. Dengan adanya bonus demografi di masa yang akan datang, nampaknya tidak akan mampu menciptakan inovasi jika tidak disertai dengan peningkatan kapabilitasnya.[14]

      Untuk memasuki dan bertahan di kompetisi regional dan global seperti dibahas di atas kuncainya sekali lagi adalah pendidikan. Perlu dikembangkan ilmuwan yang menghayati untuk dikembangkan dalam konteks pertumbuhan bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya yang dipahami melalui ilmu humaniora, sosial dan budaya.. Kita beruntung memiliki keunikan SDA tropis yang khas sebgai faktor keunggulan kompetitif global. Yang dibutuhkan kini adalah membangun modal manusia memiliki kemampuang di bidang sains-teknologi-engineering dan matematika untuk bisa mengembangkan nilai tambah dari SDA unik tropis tersebut. Kita sekarang berada di tengah masa pelombaan dua raksasa ekonomi AS dan China dalam menguasai sains, teknologi, engineering dan matematika. Dalam pertarungan ini AS merasa cemas sehingga baru-baru ini Presiden Obama mencanangkan 100.000 guru baru dalam waktu 10 tahun untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.[15] Menurut Ahmad Baedowi (2015), Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, untuk memasuki komunitas ASEAN, kesiapan bahasa dan riset tentang budaya industri kreatif menjadi pintu masuk yang tidak bisa dihindari. Kesiapan sistem pendidikan kita yang lemah ditambah dengan pemishan pendidikan tinggi yang belum tentu paham tentang grounded research dari industri kreatif jelas akan membuat Indonesia pontang-panting dalam menghadapai serbuan industri kreatif negara tetangga.(“Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” Media Indonesia, 5 Januari 2015). Industri kreatif adalah industri yang penuh dengan kebaruan, terobosan, dan inovasi yang semuanya tumbuh dari ide atau gagasan. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang menggambarkan keterhubungan antara aspek kreatif dan potensi pertubmuhan ekonomi. Di dalamnya ada bakat, keterampilan, penciptaan lapangan kerja, kekayaaan intelektual, produksi dan konsumsi produk budaya, turisme, serta teknologi. Pemhamaan kreativitas adalah menciptakan kebaruan.[16] “Kreativitas adalah menyambungkan hal-hal” kata Steve Jobs. Tentu saja untuk menumbuhkanny apalagi mentrasformasikannya menjadi ekonomi kreatif tidak sesederhana ucapan Jobs tersebut. Membuntuhkan proses yang panjang, dan dunia pendidikan menjadi pijakan utama untuk melahirkan generasi kreatif untuk menunjang ekonomi kreatif negara ini. Akan tetapi sayangnya menurut para ahli pendidikan kita saat ini hanya mampu mengembangkan aspek kognisi yang mekanistis. Sedangkan aspek metakognisi diabaikan.[17] Konsekuensinya kita banyak melahirkan tamatan lembaga pendidikan yang gamang saat melihat realitas kehidupan yang dinamis dan kompetitif, berbeda jauh dengan yang dipelajari di ruang kelas. Akhirnya banyak “pangangguran inteleketual.”[18] malah ada yang mengalami depresi, stres, bahkan bunuh diri.

      Penyebab rendahnya daya saing bangsa tersebut lagi-lagi bermuara kepada pendidikan. Celaknya, pendidikan nasional sekarang ini sedang dirundung masalah yang tiada akhir seperti sudah dibahas di atas. Akhirnya, kita dapat menarik sebuah benang marah bahwa lemahnya budaya membaca masyarakat akan mengakibatkan kepada lemahnya seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembahnya budaya membaca sebenarnya sama berbahaya dengan virus penebar penyakit HIV yang melamahkan daya tahan tubuh, bahkan lebih berbahaya daripada ancaman terorisme yang mengacam keselamatan negara.

      Memupuk minat baca merupakan proses pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh sebab itu permulaan pelatihan membaca harus dilakukan sejak anak usia dini, usia pra-sekolah. Tugas orangtua adalah bagaimana membuat lingkungan rumah penuh dengan bahan bacaan. Di negara-negar maju memiliki perpustakaan pribadi merupakan tradisi dan kebanggaan. Minat baca yang rendah mempengaruhi kemampuan anak didik dan secara tidak langsung berakibat pada rendahnya daya saing mereka dalam percaturan internasional.[19]



      [1] Zuhal, Gelombang Ekonomi Inovasi. Jakarta: Gramedia, 2013, hal. 6

       

      [2] Bacharuddin Jusuf Habibie, “Quo Vadis Indonesia?. Republika, 22,23, 24, Desember 2011.

      [3] Menurut Global Competitiveness Index 2014/2015, daya saing Indonesia hanya menempati peringkat ke-34. Kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yangmenempati peringkat kedua dunia atau Malaysia (peringkat ke-20). Dikutip dari tulisan Lili Asdjudiredja “Menjelangan MEA 2015, Pikiran Rakyat, 11 Mei 2015.

      [4] Luhur Fajar M. “Pembangunan Manusia Masih Jalan Ditempat.” Kompas, 25 Oktober 2013, hal. 45

      [5] Salah seorang ahli ekonomi yang merasa khawatir dengan posisi Indoneisa di ACFTA adalah Anwar Nasution. Dia mengilustrasikan kualits produk lokal dengan negara pesaing lainnya. “ Kenapa sayur dan kembang serta makanan dari Kunming China bisa masuk pasar Singapura dan Indonesia, sedangkan sayur serta kembang dari Tanah Karo serta Sumatera Barat tidak bisa masuk ke negara tetangga dekat itu. Kerak nasi dari Solo hanya dibungkus plastik, sedangkan dari Tahiland satu per satu dikemas di kertas aluminimum dan baru kemudian dikemas dalam kantong karton. (“Kalah Bersaing di ACFTA”. Kompas, 8 April 2013.

      [6] Berkiatan dengan masalah ini, Center for Iinternational Trade Studies Tahiland (2012) melaporkan bahwa di ASEAN terdapat tiga kategori nengara anggota untuk kualitas tenaga kerja terampil, yaitu sangat kompetitif, menengah, dan kurang kompetitif. Singapura selalu menempati urutan paling kompetitif. Keunggulan Singapura tampaknya sangat terkati dengan reputasi dan prestasi lembaga pendidikan tinggi di negara itu dan lembaga pelatihannya. Lihat tulisan Makmur Keliat “Liberalisasi Sekto Jasa ASEAN’ di Kompas, 11 Juni 2013

      [7] Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, menyarankan pemerintah meminta untuk menunda MEA, daripada merugikan kepentingan Indonesia. Dalam hal ini posisi tawar pemerintah sangat kuat, Ini mengingat tanpa Indonesia, tidak akan ada MEA. MEA tak akan atraktif di mata dunia apabila Indonesia tidak serta di dalamnya. Pemerintah tidak boleh ikut MEA atas dasar perasaan tak atau atau ewuh pakewuh. Dalam konteks ini kedaulatan dan kepentingan nasional lebih penting. (“Kesiapan Menghadapi MEA. Kompas, 27 Desember 2014).

      [8]Sri Hartati Samhadi. “Indonesia dan Globalisasi”, Kompas, 25 oktober 2013, hal. 44.

      [9] Razali Ritonga, Kapabilitas Penduduk, Republika, 31 Desember 2013.

      Sebagai pelengkap berikut data terbaru yang disampaikan olehFasli Jalal: Tiap tahun 2 juta orang dari 3 juta lulusan SMA dan sederajat masuk pasar kerja. Sementara dari 800.000 lulusan perguruan tinggi per tahun, hanya 25 persen yang bisa masuk pasar kerja setahun setelah lulus. Selain itu, kemampuan tenaga kerja Indonesia dinilai rendah oleh pemberi kerja. Itu meliputi aspek kecanggihan berpikir, perilaku, pengusaan komputer dan penguasaan bahasa Inggris. (Kompas, 28 April 2015)

      [11] M. Zaid Wahyudi. “Kualitas Mnausia Jadi Taruhan.” Kompas, 25 Oktober 2013.

      [12] Pieter P Gero. “Bangunan Rumah di Tanah Berpasir.” Kompas, 28 Juni 2013.

       

      [13] Ganjar Kurnia. “Mengkritisi Bonus Demografi”. Pikrian Rakyat, 17 Juli 2013.

      [14] Razali Ritonga. “Kapabilitas Penduduk”. Republika, 31 Desember 1013.

      [15] Emil Salim. “Peta Menuju Negara Maju”. Kompas, 22 Maret 2014.

       

      [16] Solomo Simanungkalit. “Kemandirian Generasi Kreatif.” Kompas, 24 Desember 2014.

      [17] Menurut James Heckman pendidikan yang mengembangkan metakognisi adalah pendidikan yang di dalamnya sangat menekankan aspek empati terhadap orang lain, penalaran, regulasi diri, kepekaan, inisitaif, kreatif dan adaptif. Dikuip dari “Melahirkan Generasi Kreatif” dalam harian Kompas, 24 Desember 2014)

      [18] Istilah “pengangguran intelektual” sebenarnya merupakan istllah yang salah kaprah yang lebih tepat adalah sarjana pengangguran , karena sarjana atau lulusan perguruan tinggi belum tentu menjadi seorang intelektual. Dan sebaliknya, intelektual tidak mesti seorang sarjana atau lulusan perguruan tinggi. Lihat buku saya Pustakawan Setengah Gila.

      [19] Fauzi Ahmad Muda. “Susu dan Buku, Keduanya Bergizi.” Radar Bandung, 30 Juli 2006.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 455 clicks
      • Average hits: 21.7 clicks / month
      • Number of words: 7568
      • Number of characters: 69760
      • Created one month and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2017 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC