Survei tersebut juga memberikan informasi yang lebih rinci mengenai situasi yang dihadapi perusahaan eksportir utama. Perusahaan ini dapat dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam suatu kuadran yang terdiri atas kelompok industri yang kompetitif namun bertumbuh. Prioritas yang terbesar dapat diarahkan kepada perusahaan eksportir dengan daya saing tinggi namun tidak bertumbuh.  Hal yang harus dilakukan  pada masa mendatang adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Stabilitas ekonomi Indonesia mendapat tantangan yang berat dengan terus naiknya harga  minyak mentah di pasar dunia, hingga mendekati 50 dollar AS per barrel. Akibatnya, pemerintah harus membayar subsidi BBM lebih besar, dan upaya mendorong sektor ekonomi lain seperti UMKM menjadi berkurang. Melemahnya pertumbuhan ekonomi China dan Jepang secara tidak langsung akan memperlemah laju ekspor Indonesia dalam waktu dekat. Sementara untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, seharusnya lebih banyak mengekplorasi banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang belum optimal dimanfaatkan sehingga tidak tersia-siakan keberandaannya. Untuk memanfaatkan itu maka perlu investasi. Namun, investasi mensyaratkan stabilitas makro, politik dan berbagai kondisi yang kondusif. Itu yang diharapkan dapat segera dibangun. Adapun mengenai UMKM, BI harus peduli untuk mendorong perkembangan UMKM meskipun tugas utama BI adalah menjaga stabilitas moneter. Tanpa begitu maka UMKM akan mati sebelum menjadi besar. Semua itu karena sudah terbukti bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi UMKM.

Situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap daya beli buku masyarakat, dan pada gilirannya akan mempengaruhi minat baca masyarakat secara umum. 

Tantangan dan Peluang Masa Depan

Dewasa ini kita menyaksikan suatu peristiwa krisis pembangunan. Kapitalisme yang diagungkan selama ini mengalami kejatuhan. Krisis terhadap pembangunan saat ini  pada dasarnya belum berakhir, tetapi mode of domination telah disiapkan, dan dunia memasuki era baru yakni, era globalisasi. Proses globalisasi tentu sangat berkaitan dengan liberalisasi dan desentralisasi. Kekuatan dari globalisasi terletak pada sistem yang uncentralistic. Oleh karena itu tema pembangunan lebih diarahkan pada kebijakan desentralisasi dan otonomi. Tidak terlepas dengan kebijakan pembangunan kita, yaitu otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut maka membawa dampak yang sangat banyak bagi daerah. Tantangan dan peluang daerah berkembang secara cepat tentu sangat berat. Apabila dilihat dari tantangan yang dihadapi maka  yang muncul adalah masalah (1) sumber daya manusia, daerah dengan potensi SDM yang masih sangat lemah tidak memungkinkan percepatan pembangunan, gejala eksplorasi SDM tentunya harus segera dilakukan secara maksimal, (2) Ada multipolarisasi potensi sumber daya alam, ada daerah yang kaya, sedang, dan miskin SDA, ini akan menjadikan daerah mempunyai kendala yang berbeda-beda. Bagi daerah yang ”kaya” tentunya tantangannya adalah bagaimana daerah tersebut mengelola secara benar dan maksimal, bagi daerah ”miskin” tantangannya adalah meggali potensi SDM secara maksimal dan membangun jaringan jasa secara luas dan efektif, (3) Perilaku negatif, ada perilaku konsumtif dari masyarakat yang mendukung budaya konsumerisme, dan budaya ini menyuburkan budaya korupsi. Sedangkan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan adalah (1) daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan tanpa intervensi dari pemerintah pusat maupun propinsi. Kemandirian daerah secara langsung dapat dipunyai oleh daerah, (2) Keputusan-keputusan strategis mengenai daerahnya dapat dilakukan langsung oleh pejabat pemda dan lembaga dewan, tanpa harus menunggu pesan dari pemerintah pusat, (3) Pembangunan lebih dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya, (4) Kemampuan untuk eksplorasi SDA dan SDM semaksimal mungkin tidak lagi tergantung pada keputusan pemerinah pusat.

Krisis ketidakpercayaan, krisis moral, ekonomi dan politik serta terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang semakin terang-terangan dan sulit diberantas masih berlangsung sampai saat ini, itu semua membawa implikasi ke arah ketidakpastian secara nasional dalam berbagai bidang, sehingga mengakibatkan : (1) meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK);  (2) meningkatnya angka kemiskinan;  (3) meningkatnya angka putus sekolah;  (4) rendahnya mutu pendidikan;  dan  (5) rendahnya pemerataan pendidikan; serta  (6) meningkatnya remaja yang terkena narkoba, (7) munculnya daerah konflik yang semakin banyak, (8) budaya kekerasan dan pronografi yang semakin terbuka dan bebas, (9) perilaku konsumerisme yang tidak mendukung budaya hemat dan mandiri.
Hal itu menjadi tantangan yang terberat bagi pembangunan masa depan. Pendidikan tidak dapat melepaskan tanggung jawab dari semua permasalahan dan tantangan di atas. Disamping permasalahan dan tantangan yang dihadapi maka ada beberapa peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan, (1) perkembangan demokrasi semakin baik, sehingga partisipasi masyarakat akan semakin dapat peran yang labih maksimal, (2) Adanya iklim transparansi pemerintahan, sehingga memberikan peluang untuk koreksi secara total tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (3) perilaku komunikatif melalui media informasi yang terbuka laus aksesnya, akan memberikan mobilitas yang tinggi terhadap kinerja lembaga, (4) Penataan pemerintahan yang demokratis, memberikan peluang kepercayaan masyarakat akan pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut diperlukan strategi khusus, yaitu:

1.  Menciptakan pola-pola baru peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagaan dan kelembagaan;

2. Menciptakan jaringan kerjasama (kemitraan) terpadu dengan lembaga non pemerintah, (LSM, private sectors) baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri;

3.  Mencari peluang-peluang baru pendanaan terhadap kelembagaan;

4. Menciptakan birokrasi kelembagaan yang efisien, ketat pengawasan, profesional dan tidak lamban.

.
Prinsip-prinsip yang penting (the essential principles) dalam pengembangan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui program yang menarik, produktif, maju dan menguntungkan (attractive, productive, progressive, and profitable).