.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Anggaran
E-mail

 

SEPUTAR INDONESIA, 4 MEI 2008

 

WAWANCARA

Program BOS Belum Menjawab Persoalan

PROF DR M BUDIYATNA. M A

Guru Besar FISIP UI

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya di Asia, khususnya Asia Tenggara. Sarana dan prasarana disekolah-sekolah di Tanah Air masih memprihatinkan. Jangankan di daerah, di kota besar seperti Jakarta, masih banyak gedung-gedung sekolah yang kondisinya tidak layak pakai. Kurangnya fasilitas tersebut membuat proses belajar mengajar di Indonesia tidak maksimal.

Persoalan tersebut kemudian diperparah dengan kurikulum yang sering berganti. Hal ini menyulitkan para siswa dalam menerima pelajaran. Selain itu, masyarakat kecil semakin terbebani saat harus membeli buku-buku baru yang harganya tidak rnurah.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% sebenarnya sudah cukup, tapi dalam pelaksanaannya masih dipertanyakan. Subsidi Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan pemerintah juga tidak cukup menjawab persoalan di dunia pendidikan kita. Karena itu, campur tangan dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Pemerintah daerah perlu membantu dengan menambah anggaran pendidikan di daerahnya masing-masing.

Last Updated on Friday, 24 February 2012 06:30 Read more...
 
E-mail

 

REPUBLIKA, 19 AGUSTUS 2008

 

Pengalaman Buruk Anggaran Pendidikan

 

 

Prof. Dr H Ki Suprivoko

Pamong Tamansiswa, Pengasuh Pesantren Ar-Raudhah Yogyakarta

Bahwa ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya se­besar 15,6 persen sehing­ga tidak memenuhi ketentuan konst­itusional sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan de­ngan UUD 1945. Demikian konklusi Butir (4.2) dalam Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No13/PUU-VI/2008 ter­tanggal 13 Agustus 2008.

Baru saja MK mengabulkan per­mohonan PGRI untuk mengadakan uji materi terhadap UU APBN-P 2008. Setelah melalui proses konsti­tusional yang cukup panjang akhir­nya disimpuikan bahwa UU APBN-­P 2008 bertentangan dengan UUD 1945.

Atas kenyataan tersebut di atas maka MK meminta kepada peme­rintah supaya mengalokasikan ang­garan pendidikan sekurang-ku­rangnya 20 persen dari APBN. Permintaan ini disertai dengan batasan waktu, yaitu pada 2009. Artinya, dalam APBN 2009 diminta anggaran pendidikan sudah mencapai angka 20 persen.

Last Updated on Thursday, 23 February 2012 10:11 Read more...
 
E-mail

 

MEDIA INDONESIA, 8 SEPTEMBER 2008

 

Pembiayaan Sekolah Berbasis Kualitas

(Pengalaman Sukma Bangsa)

Oleh Ahmad Baedowi

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma

 

Isu pembiayaan sekolah menjadi panting jika dikaitkan dengan digulirkannya kebijakan anggaran pendidikan 20% mulai tahun anggaran 2009/2010, baik yang harus dise­diakan dalam kerangka APBN maupun APBD. Ka­jian tentang pembiayaan sekolah (school funding) menjadi relevan mengingat sistem pendidikan kita belum menganut asas pembiayaan sekolah secara integral yang berorientasi pada pengembangan as­pek kualitas sebagai target pembiayaan sekolah. Isu pembiayaan sekolah bermutu (school quality funding) masih dihitung secara minimal, yaitu rnenyangkut besaran subsidi dari pemerintah untuk tiap siswa pada setiap tingkat satuan pendidikan. Perdebatan yang ramai dibicarakan oleh para praktisi, birokrat, dan politisi di sekitar pembiayaan pendidikan pun baru menyentuh aspek kebutuhan siswa sebagai unit analisnya, belum menghitung kebutuhan ins­titusi sekolah sebagai sebuah pendekatan penja­minan mutu (quality assurance). Agar anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan undang-undang dapat diserap secara efisien dan transparan, perlu dipikirkan skema‑skema pembiayaan pendidikan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis, bukan lagi kebutuhan siswa.

Last Updated on Thursday, 23 February 2012 09:22 Read more...
 
E-mail

MEDIA INDONESIA, 19 AGUSTUS 2008

 

Menyorot Anggaran Pendidikan 20%

Oleh Benyamin Lakitan, Guru Besar Universitas Snwijaya.

BERITA paling menggembi­rakan bagi kalangan pen­didikan ini akhirnya terde­ngar juga. Dalam pidato ke­negaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 2008, dinyatakan bahwa pada APBN 2009 akan dialokasikan paling sedikit 20% untuk pendidikan, sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

Untuk memenuhi amanah konstitusi ini, pemerintah sudah mengajukan do­kumen tambahan untuk melengkapi rancangan nota keuangan yang telah disampaikan terdahulu. Anggaran pen­didikan diusulkan penambahan sebesar Rp 46,1 triliun. Total anggaran untuk pendidikan dalam APBN 2009 akan melampaui Rp 200 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pada 2008 sebesar Rp154,2 triliun.

Di samping itu, asumsi harga minyak mentah disesuaikan menjadi US$100 per barel, berada dalam kisaran yang telah disepakati dengan DPR, yakni antara US$95-US$120 per barel dan defisit anggaran dinaikkansebesar Rp20 triliun menjadi 1,9% dari PDB. Upaya peme­rintah ini tentu merupakan respons po­sitif dan cepat terhadap putusan Mah­kamah Konstitusi Nomor 13 /PUU-VI / 2008 tertanggal 13 Agustus 2008.

Last Updated on Thursday, 23 February 2012 08:56 Read more...
 


Page 2 of 4

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,794
  • Sedang Online 93
  • Anggota Terakhir CECEP ABDUL AZIS HAKIM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9103091
DSCF8754.jpg

Kalender & Agenda

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC