.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 9 OKTOBER 2008

       

       

      Upaya Menaikkan IPM dan Anggaran Pendidikan

       

      Oleh PROF. DR. Ir. H. GINANDJAR KARTASASMITA

      Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bukan oleh besarnya jumlah penduduk, luas wilayah, atau kekayaan alam. Akan teta­pi, oleh kekuatan dan kualitas manusianya. Masyarakat inter­nasional, melalui UNDP setiap tahun mengeluarkan ukuran komparatif mengenai sumber daya manusia yang disebut human development index atau indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup unsur-unsur tingkat pendidikan, kese­hatan, dan taraf hidup.

      UNDP baru saja mengeluar­kan laporan tahun 2007/2008 tentang IPM. Dari tahun ke ta­hun, IPM kita terus membaik tetapi memang masih berada pada tingkat menengah rendah, yaitu 107 dari 177 negara. La­poran ini tidak boleh membuat kita kecil hati, justru harus mencambuk bangsa kita untuk be­kerja lebih keras. Salah satu un­surya, yaitu tingkat pendapat­an yang telah ada kemajuan.

      Di bidang pendidikan, presiden menyatakan akan meme­nuhi amanat konstitusi yang mengharuskan negara menye­diakan 20% anggaran belanja untuk pendidikan. Sungguh langkah sangat terpuji dan patut kita hargai karena keputusan itu diambil dalam kondisi ekonomi kita baru dalam tahap awal pe­mulihan dan banyak agenda yang memerlukan prioritas.

      Tantangan sekarang bagi kita, bagaimana menggunakan dana tersebut agar betul-betul efektif dan dapat mempercepat pem­bangunan di bidang pendidikan sehingga dapat mengejar keter­tinggalan kita dalam kualitas sumber daya manusia. Peme­rintah pusat bersama pemerin­tah daerah, yang akan meneri­ma bagian besar dari anggaran pendidikan itu, harus bersama-­sama menyusun rencana agar dana yang besar tersebut dapat tepat sasaran.

       

      DPD berpendapat, prioritas harus diberikan pada pening­katan kualitas guru, yang berjalan sejajar dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru betul­-betul harus menjadi profesi yang terhormat, bermartabat, dan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Apabila kita menyebut guru, hendaknya tidak dibedakan apakah itu gu­ru sekolah negeri atau swasta; juga jangan dibedakan guru se­kolah umum dan guru madra­sah yang berdasarkan UU ada­lah bagian dari sistem pendidik­an nasional. Karena sistem oto­nomi, guru di sekolah umum mendapat bantuan dari peme­rintah daerah, di samping gaji pokokya. Sedangkan, guru madrasah tidak memperoleh­nya, karena bidang agama bu­kan tanggung jawab pemda. Di­kotomi ini harus dihilangkan, demi untuk keadilan, karena sekolah-sekolah agama itu mendi­dik anak-anak bangsa juga, yang mempunyai hak yang sa­ma dan akan menjadi kader-ka­der pembangunan seperti yang lain.

      Peningkatan anggaran pendi­dikan yang cukup signifikan itu memerlukan kerja keras aparat pengawasan, bukan untuk tuju­an menangkap basah saja, teta­pi untuk mencegah adanya keharusan untuk menangkap basah. Para anggota DPD siap membantu di daerahnya ma­sing-masing.

      Di bidang kesehatan, DPD melihat bahwa akses masyara­kat miskin terhadap pelayanan kesehatan melalui program ja­minan kesehatan merupakan terobosan yang bagus dari pe­merintah. Namun, perangkat pendukungnya seperti regulasi, dan adrninistrasi keuangan perlu lebih dimantapkan agar ma­salah-masalah yang timbul di daerah seperti penolakan ru­mah sakit terhadap pasien yang menggunakan kartu Askeskin tidak terjadi lagi. Untuk pemba­ngunan sumber daya manusia jangka panjang, prioritas yang strategis (strategic priority) ha­rus diberikan kepada perbaikan dan penguatan derajat kesehat­an ibu dan anak. Produktivitas, kecerdasan, dan keperkasaan generasi muda yang akan da­tang sangat bergantung kepada kondisi kesehatan dan gizi anak Indonesia sejak dari kandungan dan dalam usia muda.

      Terkait dengan alokasi ang­garan daerah dalam APBN 2009, DPD ingin menyampai­kan beberapa catatan. DPD te­lah mengkaji cukup dalam dan menemukan banyak persoalan di daerah yang salah satu sum­bernya adalah kurangnya infor­masi dari pemerintah pusat ke­pada pemerintah daerah, terkait dengan aturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004, termasuk pemahaman prosedur/meka­nisme dalam pengatmaan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, peng­gunaan dana-dana DAU, DAK, dan DBH sering tidak sesuai de­ngan sasaran pembangunan daerah dan tidak terkait dengan upaya menjawab permasalah­an-permasalahan kunci daerah.

      Beberapa temuan DPD me­ngenai kebijakan alokasi ang­garan ke daerah, kami sampai­kan sebagai berikut. Pertama, dalam kaitan DAU. Merata di seluruh daerah, bahwa sebagian besar DAU adalah untuk belanja pegawai sesuai UU No. 33 Tahun 2004. Kami memahami prinsip dalam pem­bagian DAU yang dikaitkan de­ngan kapasitas fiskal daerah, ya­itu dalam rangka pemerataan dan menegakkan keadilan bagi daerah-daerah yang masih ter­batas kemampuannya. Namun, daerah-daerah yang lebih maju dan berprestasi jangan sampai merasa dipenalti karena kema­juan yang telah dicapainya. Daerah-daerah justru hams di­pacu untuk berlomba-lomba memajukan dirinya. Daerah ju­ga mengharapkan parameter dan formulasi DAU direka ulang, untuk memenuhi kebu­tuhan daerah-daerah tertentu seperti wilayah kepulauan, per­batasan, dan pedalaman.

      Kedua, dalam kaitan DAK Secara menyeluruh daerah mengangkat perlunya kejelasan dan harmonisasi dalam perencanaan DAK termasuk format dan mekanisme keterlibatan daerah. Seleksi daerah dan pe­nerapan kriteria juga harus konsisten dan transparan, tidak me­lalui cara yang tidak terukur, se­perti lobi, pembicaraan tertu­tup, atau agenda politik. Perlu dipertimbangkan tambahan kriteria untuk kewilayahan pesisir, wilayah tertinggal, daerah de­ngan kemampuan daya saing yang masih lemah, daerah pe­mekaran baru dan wilayah per­batasan, serta wilayah konserva­si.

      Ketiga, dalam hal dana bagi hasil (DBH). Beberapa daerah mengusulkan reka ulang rumus dalam penentuan DBH. Daerah juga meminta kejelasan tentang kebijakan kenaikan harga BBM dan pengaruhnya terhadap DBH. Daerah juga membutuh­kan informasi data, skala, dan besaran sumber dan produksi BBM, serta penghitungan-peng­hitungannya yang terbuka dan transparan.

      Keempat, terkait dana dekon­sentrasi dan tugas pembantuan. Yang paling prinsip dalam per­soalan ini ialah berkaitan de­ngan perencanaan dan pemro­gramannya. Daerah menggam­barkannya kepada DPD seperti hanya ketempatan kegiatan yang tidak terukur dan tidak berada dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, akibat dana dekon­sentrasi. telah tumbuh unit-unit kerja kepanjangan tangan pusat atau UPT-UPT yang di banyak daerah tidak dibutuhkan dan bahkan tumpang tindih dengan dinas-dinas otonomi. DPD me­nyarankan, agar pemerintah mempertimbangkan  dana-dana dekonsentrasi dan tugas pem­bantuan secara bertahap dialih­lcan menjadi anggaran-anggar­an yang langsung dialokasikan ke daerah, sesuai dengan ting­kat kemampuan otonomi dae­rahnya masing-masing. ***

      Penulis, Ketua Dewan Per­wakilan Daerah (DPD) RI.


       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 07:38  

      Items details

      • Hits: 340 clicks
      • Average hits: 3.7 clicks / month
      • Number of words: 1317
      • Number of characters: 9947
      • Created 7 years and 8 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 8 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,796
      • Sedang Online 71
      • Anggota Terakhir Dr. Ahmad Syawqi, S.Ag, S.IPI, M.Pd.I

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9122331
      Jantung_Sekolah1.jpg

      Kalender & Agenda

      October 2019
      S M T W T F S
      29 30 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 31 1 2

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC