.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      MEDIA INDONESIA, 1 SEPTEMBER 2008

       

       

      Anggaran Pendidikan

      20 Persen

      Oleh Amich Alhumami

      Peneliti Sosial, Department of Anthropology, University of Sussex, United Kingdom

       

      Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tuntutan masya­rakat pada pemerintah bahkan disertai gugatan hukum ke Mah­kamah Konstitusi untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 akhirnya terpenuhi. Tanpa mengenal putus asa, para pemangku ke­pentingan bidang pendidikan terus meng­ajukan tuntutan agar pemerintah mematu­hi amanat konstitusi tersebut. MK juga su­dah berulang kali menyatakan alokasi ang­garan pendidikan selama ini inkonstitusio­nal karena tidak sesuai dengan diktum konstitusi. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) secara tegas dinyatakan: "Negara mem­prioritaskan anggaran pendidikan seku­rang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari ang­garan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Menurut definisi yang berlaku umum, anggaran pendidikan adalah kese­luruhan sumber daya baik dalam bentuk uang maupun barang, yang menjadi input dan dimanfaatkan untuk kepentingan pe­nyelenggaraan pendidikan. Segenap sum­ber daya tersebut bisa berupa investasi un­tuk pembangunan prasarana dan sarana (gedung sekolah, ruang kelas, kantor, per­pustakaan, laboratorium), biaya operasio­nal, penyediaan buku dan peralatan, serta gaji guru. Setiap komponen sumber daya berkaitan langsung dengan keberlangsu­ngan pelayanan pendidikan sehingga ha­rus dihitung sebagai satu kesatuan pem­biayaan pendidikan.

       

      Kita tentu patut mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Yudhoyono pada 15 Agustus 2008 lalu, yang menyatakan bah­wa pada tahun fiskal 2009 pemerintah akan memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dengan nilai nominal men­capai Rp 224 triliun. Angka ini jelas sangat besar dibandingkan anggaran tahun 2008 yang sebesar Rp 154,2 triliun meskipun ma­sih di bawah anggaran untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 290 triliun. Namun, di­bandingkan dengan anggaran untuk bi­dang-bidang strategis lain seperti infrastruktur (Rp 35,7 triliun), pertahanan (Rp 35,0 triliun), dan Polri (Rp 25,7) kesehatan (Rp 19,3 dan perhubungan (Rp 16,1 triliun), pendidikan menempati urutan paling atas dan menjadi prioritas utama sehingga mendapat alokasi angga­ran paling besar. Ini menjadi petunjuk jelas bahwa pemerintah memang sungguh­-sungguh dalarn merespons tuntutan ma­syarakat terkait masalah budget sufficiency untuk pendidikan.

      Pemerintah menyadari sepenuhnya, anggaran pendidikan yang disediakan memang masih belum mencu­kupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Melalui pidato kenegaraan itu, kita yakin pemerintah beriktikad baik untuk menyediakan anggaran pendidikan secara memadai. Kita tak perlu meragukan komitmen pemerintah karena posisi dasar pemerintah sangat jelas, bahwa pendidik­an menjadi prioritas dalam agenda pemba­ngunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan me­ngalami peningkatan sangat signifikan bahkan bisa dibilang sangat mencengang­kan. Namun, kenaikan anggaran pendidik­an yang sangat besar ini ternyata memun­culkan konsekuensi berupa kenaikan defi­sit anggaran sebesar Rp 20 triliun atau 1,9% dari PDB. Selain itu, kewajiban pembayar­an utang baik luar negeri maupun dalam negeri masih menjadi beban berat, yang dalam APBN 2009 mencapai Rp 170 triliun atau sebesar 15%, yang terdiri atas cicilan pokok Rp 59 triliun dan bunga Rp 110 triliun.

      Penting diketahui, apabila kita menuntut pemerintah menaikkan anggaran pendi­dikan, alternatif yang dilakukan adalah de­ngan menaikkan pengeluaran pembangun­an, yang tentu saja akan berimplikasi pada peningkatan defisit anggaran. Lalu dari mana sumber dana bisa diperoleh untuk menutup defisit anggaran yang meningkat itu? Dalam struktur APBN, tersedia dua pilihan, yaitu (1) menaikkan penerimaan dalam negeri dengan menggenjot penca­paian target pajak, dan (2) menambah pin­jaman luar negeri. Untuk pilihan pertama tentu sangat bergantung pada prospek perekonomian satu tahun ke depan. Apa­bila ekonomi tumbuh positif sesuai dengan target, diharapkan para pelaku usaha yang potensial membayar pajak dapat meme­nuhi kewajibannya. Sedangkan untuk pi­lihan kedua tentu sangat bergantung pada kita semua apakah bangsa ini siap menang­gung beban utang luar negeri yang terus menumpuk dari tahun.ke.tahun


      Selama ini diskusi dan perdebatan pu­blik yang mengemuka lebih terkonsentrasi pada tuntutan pemenuhan anggaran pen­didikan sebesar 20% dari APBN saja. Bah­kan isu anggaran pendidikan yang minim menjadi fokus utama ketika mendiskusi­kan aneka permasalahan pendidikan se­hingga cenderung mengabaikan isu-isu fundamental lain yang juga bersifat strategis, seperti arah kebijakan tak jelas, kua­litas masih rendah, kurikulum overloaded, kesejahteraan guru minim, manajemen ke­lembagaan kurang profesional, dan bebe­rapa lagi yang lain. Berkaitan dengan ma­salah anggaran pendidikan, salah satu isu krusial yang terabaikan dalam perdebatan publik adalah quality spending, yakni bagai­mana anggaran yang telah dialokasikan dibelanjakan untuk membiayai program-program yang terkait langsung dengan ikh­tiar meningkatkan mutu dan memperbaiki kinerja pendidikan nasional. Karena itu, diskusi publik harus diarahkan pada isu quality spending yang menjadi pokok perso­alan. Isu ini sama sekali belum tersentuh dalam wacana publik, padahal menyang­kut penggunaan anggaran yang secara no­minal sangat besar. Jadi quality spending terkait erat dengan pemanfaatan anggaran untuk mencapai sasaran pokok dalam pe­nyelenggaraan pendidikan. Paling kurang ada dua sasaran pokok, yaitu (1) mening­katkan akses dan pemerataan layanan pendidikan, dan (2) meningkatkan mutu pendidikan. Sasaran pertama harus lebih difokuskan pada penuntasan program wa­jib belajar pendidikan dasar sembilan ta­hun karena dua alasan penting: (i) populasi penduduk usia 7-15 tahun sangat besar yang mencapai lebih dari 40 juta jiwa, dan (ii) pendidikan dasar merupakan landasan utama untuk menyiapkan anak didik me­nempuh jenjang pendidikan lanjutan secara lebih baik. Sedangkan sasaran kedua harus lebih difokuskan pada ikhtiar mening­katkan mutu guru, yang menjadi faktor determinan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

      Dalam konteks menjaga quality spending, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan harus membelanjakan dana secara efisien, dengan mernbuat skala prioritas dan me­nentukan program utama agar sasaran-sa­saran yang telah ditetapkan bisa dicapai secara efektif. Untuk itu, disiplirt dalam penggunaan anggaran menjadi sangat pen­ting untuk menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hanya dengan disiplinan anggaran yang dilakukan secara ketat, misalokasi dapat dicegah. Memahami efisiensi anggaran ha­rus pula diletakkan dalam konteks organi­sasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasio­nal yang terbilang raksasa dengan jumlah personel yang sangat banyak, jelas menun­tut pembiayaan yang besar pula. Untuk itu, hal penting yang patut diperhatikan adalah bagaimana beban biaya dalam mengope­rasikan organisasi raksasa ini tidak sampai menyedot anggaran yang besar. Demikian pula aparatur birokrasi di daerah Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten / ko­ta harus membelanjakan dana yang dia­lokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pelaya­nan pendidikan. Biaya operasional organi­sasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin, sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak pene­rima (beneficiaries), yaitu sekolah / univer­sitas dan siswa / mahasiswa. Bila anggaran pendidikanjustru lebih banyak digunakan untuk membiayai organisasi, ini merupa­kan salah satu bentuk inefisiensi.

      Publik juga perlu meneliti dan menge­valuasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Departemen Pendidikan Nasional juga Departemen Agama, untuk menge­tahui item-item kegiatan yang termuat di dalamnya. Ini penting, sebab banyak sekali item kegiatan yang tidak berkaitan lang­sung ,dengan upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan serta per­baikan mutu pendidikan. Yang lebih men­dasar lagi, publik harus mengawasi proses alokasi anggaran yang berlangsung di DPR, karena di lembaga ini peluang ber­langsungnya transaksi politik anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan pe­nyelenggaraan pendidikan acap kali ter­jadi. Kasus voucer yang heboh beberapa waktu lalu hanya salah satu contoh kecil saja di balik persoalan besar dalam politik anggaran pendidikan. Quality spending me­nyangkut dua pihak: departemen teknis / pemerintah daerah dan DPR / DPRD, Siapa pun yang peduli pada isu besar ini harus memusatkan perhatian dan pengawasan pada lembaga-lembaga tersebut.

       

       

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 10:38  

      Items details

      • Hits: 379 clicks
      • Average hits: 4.1 clicks / month
      • Number of words: 1689
      • Number of characters: 13244
      • Created 7 years and 9 months ago at Wednesday, 22 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 9 months ago at Wednesday, 22 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,797
      • Sedang Online 72
      • Anggota Terakhir Suwardi

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9124481
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2019
      S M T W T F S
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC