.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Penanggulangan Kemiskinan

      Republika 20 Juli 2010

      YoyohYusroh

      (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Rl dari Fraksi PKS)

      Indonesia masih dihadapkan pada masalah ke­miskinan yang relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (EPS) menyatakan angka kemiskinan pada 2010 mencapai 13,5 persen. Hal ini  tidak  banyak  berubah seperti pada 2009 yang tercatat mencapai 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa atau turun dibandingkan 2008 yang mencapai 15,42 persen. Persentase angka kemiskinan ini tentunya menjadi indikator bahwa tingkat kemiskinan masih re­latif tinggi.

      Tanpa bermaksud mengurangi arti penting pembangunan yang sudah dilakukan, ang­ka kemiskinan tersebut mengindikasikan konsep dan model yang dibangun untuk mengentaskan kemiskinan belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada golongan berpenghasilan rendah.


      Di sisi lain, penanggulangan kemiskinan tentunya memerlukan anggaran untuk membiayai seluruh program yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah telah mendistribusikan anggaran pengentasan kemiskinan kepada 22 lembaga/kementerian. Pada 2010, anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 80 triliun. Hal ini mengalami kenaikan Rp 10 triliun, dari tahun 2009 yang hanya Rp 70 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan target penurunan angka ke­miskinan menjadi sebesar 8-10 persen dari target tahun ini yang sebesar 14,1 persen.

       

      Pada 10 Desember 1948, PBB telah mendeklarasikan hari hak asasi manusia (HAM) internasional yang bertujuan untuk mendukung hak-hak dasar dan sosial setiap orang. Yang termasuk hak-hak dasar manusia adalah mendapat hak untuk hidup layak, mendapatkan pekerjaan, upah buruh, terjaminnya hak-hak. pekerja, hak beribadah dan beragama untuk meyakini suatu keyakinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan keamanan sosial.

      Pada saat perayaan hari HAM Sedunia, PBB pernah mengangkat tema sentral tentang perang melawan kemis­kinan. Tema ini dipilih karena tantangan utama penegakan HAM adalah kemiskinan. Ini memberikan makna bahwa memerangi kemiskinan bukan hanya menjadi kewajiban negara, tapi menjadi kewajiban setiap orang, termasuk lembaga atau negara, memiliki kewajiban yang sama untuk memerangi kemiskinan.

      Dalam konteks negara, In­donesia telah memiliki perangkat hukum dan UU yang cukup memadai di bidang HAM. UUD 1945 hasil amandemen, pada pasal 27-29 mengatur semua hal yang terkait dengan HAM, mulai dari hak hidup sampai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara. Namun, ini menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab yang berat bagi negara dalarn pemenuhan HAM setiap warga negara, khususnya terkait dengan ke­miskinan apabila tanpa partisipasi masyarakat.


      Kemiskinan merupakan se­buah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasar-nya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Oleh sebab itu, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perem­puan, untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

      Strategi penanggulangan

      Penanggulangan kemiskin­an akan berkaitan erat dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, yaitu hak sosial, budaya, eko­nomi, dan politik yang secara normatif merupakan tanggung jawab negara kepada warganya agar tidak jatuh miskin dan masyarakat miskin harus segera dipulihkan hak-haknya agar dapat mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

      Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis hak (right based approach) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyara­kat, khususnya masyarakat miskin. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban negara, yang berarti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin se­cara bertahap dan progresif.

      Karena itu, pemerintah ha­rus memperhatikan dan mengedepankan hak-hak dasar masyarakat miskin, baik dalam perumusan kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik, melindungi masyarakat miskin dari hal yang mengancam kesejahteraan mereka dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Pemerintah dapat memilih berbagai instrumen kebijakan, baik melalui anggaran maupun peraturan perundangan, untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap.

      Pemerintah juga dapat menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumber daya dan sumber dana secara lebih efisien dan lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Belum teratasinya masalah kemiskinan, mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahannya.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 10 April 2012 14:00  

      Items details

      • Hits: 712 clicks
      • Average hits: 9 clicks / month
      • Number of words: 2541
      • Number of characters: 22316
      • Created 6 years and 7 months ago at Tuesday, 10 April 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 7 months ago at Tuesday, 10 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 132
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091309
      Dialog_Peradaban.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC