.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      22 JUNI 2009 MEDIA INDONESIA

      Mempertanyakan Visi Pendidikan para Calon Presiden

      Oleh Ahmad Baedowi

      Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

      HIRUK pikuk kampanye menjelang pemilihan presiden terasa mulai memanas. Kepanasan situasi kam­panye kebanyakan ditandai bentuk black-campaign. Pendakuan terhadap keberhasilan setiap calon yang notabene pernah duduk di kursi kekuasaan itu lebih kentara daripada rencana program kerja ke depan. Tak pelak jika yang muncul ke permukaan adalah bentuk anarkisme politikyang tidak sehat dari setiap calon, sehingga masyarakat seperti sedang diajak menonton dagelan politik tingkat tinggi. Dari klaim satu ke bentuk klaim lainnya, dari sesumbar yang satu ke sesumbar lainnya dan berujung pada sikap saling menjelekkan, menuding, dan sedikit rasa fitnah. Jika kita mau jujur, sebenarnya perilaku para calon presiden sedang menggambarkan bagaimana tingkat pendidikan dan emosional bangsa ini sesungguhnya.

      Dari tiga pasangan capres-cawapres, sejauh ini belum ada visi yang tegas soal rencana pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Semuanya hanya bermain di sekitar wacana tentang perlunya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan sedikit bicara tentang keselarasan (equity), tapi tak ada rumusan yang terang benderang soal know-haw-nya. Hanya satu capres/ cawapres yang secara gamblang telah menyatakan akan mengubah dan atau mencabut kebijakan tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan penghapusan UN yang penuh kontroversi, tetapi sekali lagi tanpa dibarengi penjelasan tentang bagaimana strategi besar tersebut akan diimplementasikan. Hasilnya, isu pendidikan lebih banyak ditarik menjadi isu politik yang hanya menarik ditawarkan ketika kampanye, tetapi gagal ditarik sebagai isu besar dan fundamental yang harus ditangani secara komprehensif.

       

      Minim konsensus

      Beberapa hasil riset di beberapa negara menunjukkan, jika persoalan pendidikan dikemas dalam balutan politik secara serampangan, hasilnya adalah tumbuhnya situasi yang tidak seimbang dan tidak konsisten menyangkut relasi antara sesama politisi, terlebih lagi antara politisi dan birokrasi, tentang ke mana sebenarnya arah pendidikan sebuah negara akan digerakkan. Meskipun dalam lima tahun terakhir ini kita banyak menghasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan, dalam praktiknya terjadi banyak overlapping dan kesalahan dalam implementasi program-program pendidikan (Gary K Clabaugh dan Edward G Rozyki: 2006). Jangan-jangan inilah yang sedang dan akanj terjadi lagi dengan Indonesia lima ta­hun ke depan, jika dari sekarang baik para politisi maupun birokrat tidak memi­liki konsensus ke mana tujuan pendidik­an akan diarahkan.

      Problem banyaknya partai politik peserta pemilu tahun ini pasti akan mengganggu banyak ren­cana kebijakan. Apalagi jika presiden terpilih nanti tidak didukung oleh koalisi besar dan kuat yang dapat menjamin program-programnya direalisasikan. Belum lagi jika partai politik itu, sendiri juga tidak mempunyai platform yang jelas dan terukur untuk merealisasikan program pendidikan nasional, sehingga kesulitan selarijutnya pasti akan terjadi, yaitu pecahnya konsentrasi birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Sebab baik bagi para politisi maupun capres / cawapres mengobral janji atau berbicara tak memiliki beban ongkos (murah), sebaliknya nanti ketika mereka terpilih mereka akan ditunggangi beban politik yang sangat berat dan berongkos mahal.

      Pembaruan pendidikan melalui konsensus antar capres/cawapres tampaknya diperlukan dari sekarang. Itu harus dijadikan bingkai dialog secara terbuka antar capres dalarn mencermati dan membuat rancangan pro­gram pembaruan pendidikan ke depan. Kebutuhan akan konsensus antarcapres adalah keniscayaan. Karena, tanpa adanya konsen­sus, dikhawatirkan pendidikan kita akan terjebak lagi pada logika serbakurang. Kon­sensus akan menjadikan skema dan rencana pembangunan pendidikan Indonesia menjadi lebih terang dan jelas. Karena, begitu konsensus terjadi, seluruh partai pendukung capres / cawapres tak akan lagi berhitung dari partai mana kelak, misalnya, menteri pendi­dikan berasal.

      Salah satu agenda yang cukup penting untuk dipetakan dalam konsensus adalah dualisme pendidikan umum dan agama, yang meskipun peraturan dan perundang-undangannya telah ada, dalam praktiknya tak cu­kup serius ditangani. Hal ini berimplikasi pada pembagian peran yang terkadang tidak adil antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Jika konsensus kita soal kehidupan beragama dan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi kita telah jelas dalam rumusan Pancasila, tidak demikian dengan arah implementasi pendidikan. Kedua departemen terkadang masih dibelenggu oleh posisi mereka di hadapan undang-undang tentang otonomi daerah, saat yang satu telah didesentralisasi, satunya lagi masih berporos sentralistik. Hal ini cukup mengganggu para pengelola pendidikan di tingkat daerah, karena tak jarang dengan posisi ini banyak pemerintah daerah berlaku diskriminatif terhadap peserta didik tertentu.

      Titik tolak konsensus soal pendidikan bisa dilakukan berdasarkan besarnya persoalan (breath of consensus) atau berdasarkan kedalaman (depth) atau keseriusan sebuah perso­alan (Debra Viadero, 1986). Dalam konteks Indonesia, kedua pendekatan ini bisa digunakan karena secara luas di Indonesia saat ini terdapat begitu banyak partai politik yang katanya peduli terhadap persoalan pendidik­an, tetapi dari aspek kedalaman tak banyak partai politik yang melakukan kajian tentang masalah-masalah fundamental pendidikan yang berbasis ruang
      elajar dan hubungan sekolah dengan masyarakat (orang tua). Di sisi lain, terbelahnya tanggung jawab program pendidikan di dua departemen mengindikasikan adanya keda­laman masalah pendidikan di daerah, tetapi secara luas hal ini tidak memperoleh perhatian (concern) dari para capres/cawapres. Jika dengan demokrasi kita belajar bagaimana caranya menghargai keragaman, untuk kasus pengembangan pendidikan keragaman tersebut harus dapat diminimalkan berdasarkan komitmen dan konsensus bersama.

      Melacak isu dan mengembangkan pende­katan adalah bagian penting dari sebuah konsensus. Konsensus dalam bidang pendi­dikan sangat diperlukan dalam rangka mengetahui harapan (expectations) masyarakat terhadap suatu isu dan menyepakati (consen­sus) bagaimana melakukannya, dengan tidak lupa memberi peran (tasks) mereka untuk terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah tersebut. Apa yang menjadi janji-janji para politikus dan birokrat dalam menangani isu tersebut dapat dievaluasi dan dimonitor secara bersama. Tinggal lagi tugas dan peran para politisi dan birokrat menunjukkan sumber daya (resources) yang memungkinkan sebuah isu dapat diselesaikan secara bersama-sama (Charles Perrow, 1979). Dengan cara ini, mungkin pemilihan presiden ke depan akan memiliki nilai tambah karena mereka akan menghargai peran serta masyarakat.

      Pendidikan untuk negara atau oleh negara?

      Selain konsensus, capres/cawapres terpilih nantmya tentu akan bertmdak sebagai negara yang memiliki kepgntingan sekaligus kebu-tuhan. Dalam konteks pendidikan, para capres / cawapres perlu merumuskan kembali landasan filosofis dan praksis penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Sebagai contoh, sebut saja tentang kasus ujian nasional (UN) yang tetap kontroversial itu, apakah kebutuhan UN dibuat untuk negara atau ne­gara hanya menjadi semacam penyelenggara yang seperti melempar batu kemudian sembunyi tangan?

      Ketiadaan rumusan dan perencanaan yang jelas dengan landasan filosofis yang tegaslah yang menyebabkan kasus UN terus-menerus menjadi kontroversial. Dari Immanuel Kant (1360) hingga Count Lea-Tolstoy (1967) menyiratkan bahwa seba­gai sebuah proses rekayasa sosial, pendidikan haruslah terbebaskan dari praktik kontrol yang berlebihan seperti UN. UN sama sekali mengabaikan ragam talenta siswa yang kasatmata sangat banyak itu, padahal seharusnya proses pendidikan lebih menghar­gai ragam pikiran anak-anak. But on the whole we should try to draw out from their own ideas, founded on reason, other than to introduce such ideas into their ninds (Cahan: 1994). Karena itu diperlukan keberpihakan yang tegas dari para capres/cawapres terhadap proses keberlangsungan proses belajar-mengajar di kelas, tinimbang membuat pendidikan sebagai alat politik dan kebutuhan kekuasaan semata yang mengorbankan talenta siswa.

      Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh negara bagaimana sebenarnya system pendidikan kita ditegakan dan dijalankan. Karena itu kebebasan akademis dari para guru, kepala sekolah, siswa, masyarakat harus tercermin kuat dalam program penguatan kapasitas guru dan sekaligus kapasitas peran serta masyarakat yang berkesinambungan. The primacy of teachers harus menjadi prioritas bukan hanya aspek kesejahteraannya, tetapi juga kapasitasnya. Karena tanpa kapasitas yang mumpuni para guru akan semakin terjebak pada rutinitas mengajar yang formal. Guru selalu ingin memaksakan prakonsepsi tertentu kepada pikiran para siswa ketimbang sebagai fasilitator yang akan membuat para siswa lebih kreatif dan terbuka.

      (Hatch, White, & Faigen-baum, 2005).

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:22  

      Items details

      • Hits: 737 clicks
      • Average hits: 9.2 clicks / month
      • Number of words: 1582
      • Number of characters: 12705
      • Created 6 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 152
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091307
      Jantung_Sekolah1.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC