.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Seputar Indonesia 20 Januari 2010

      Jadikan 2010 Tahun Pemberantasan Kemiskinan

      Negara-negara kaya-raya yang tergabung dalam Uni Eropa mendeklarasikan 2010 sebagai Tahun Pemberantas­an Kemiskinan dan Keterpinggiran Sosial di kawasan mereka. Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan "Zero Povertyl NOL Kemiskinan" sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita?

      Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/'ACFTA). Meski pemerintah mengimbau pengusaha ti­dak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China.

      Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin. Data terbaru EPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin. Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015.

      Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50-an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rpl,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.

      Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayang-nya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis.

      Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalambabtentangkorupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,danDenmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor. Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali. Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda.

      Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti OlofPalmes (Swe­dia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan "istana" kebanyakan pe­mimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa, sering kali semakin mewah kehidupan dan "aneh" perilaku segelintir elite penguasanya.

      Tampaknya, dari tiga slogan revolusi Francis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut. Ketika "kebebasan" politik merebak, padanannya adalah "kesetaraan" dan "persaudaraan" nyaris terlupakan. Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap "jalan sesat" demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan. Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan ptosifck. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan"dikonsumsi" kaum papa.

      Kedua, sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena, dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia, pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena mem­buat marah "elite" (World Bank Report, Attacking Poverty, 2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-loseHluswnen,200), sedinua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktik-kan menjadi sesuatu yang sinis.

      Karena, apa salahnya orang miskin menggunakan dana batuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan propoor mungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu? Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy. Para pekerja kaki lima (PKL),yang rata-rata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah "pahlawan" yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampung-kampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menye­diakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusur-gusur para birokrat korup.

      Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada "investasi produktif" adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku "lingkaran setan". Peningkatan tenaga kerja murah akan me-nurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar,

      Dengan pertumbuhan ekonomi (terjnasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, "Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan." Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi, tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth andPro-growthPovertyReduction:Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000).

      Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro-Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia, tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan eko­nomi. Cerita sukses di Brasil, Viet­nam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.

      Pada tataran makro ekonomi, Howard White (National and International Redistribution asToob for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.(*)

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 760 clicks
      • Average hits: 9.6 clicks / month
      • Number of words: 2775
      • Number of characters: 23610
      • Created 6 years and 7 months ago at Monday, 16 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 169
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091308
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC